Laporan Jurnalis : Achmad Febrian
JAWA BARAT – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat akan dilaksanakan selama 14 hari mulai Rabu, 6 Mei 2020, untuk terus menekan penyebaran Covid-19.
Pemprov Jabar bersama pemerintah 27 kabupaten dan kota di Jabar pun sudah menganggarkan Rp 10,8 triliun untuk bantuan sosial sampai pembelian alat kesehatan dalam penanganan Covid-19.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, seperti diketahui pelaksanaan PSBB skala provinsi ini akan melengkapi dua zona PSBB di Bodebek (Bogor, Depok, dan Bekasi) yang dimulai 15 April 2020 dan sudah diperpanjang, kemudian PSBB di Metropolitan Bandung Raya yang dimulai 22 April 2020.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat melakukan konferensi pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (2/5/2020).
Berdasarkan data, katanya, kesimpulannya didapati bahwa kurva penyebaran virus corona di Jabar sudah mulai melandai, rata-rata maksimal di angka 40 kasus per hari, bahkan dua hari lalu, yakni Kamis penambahan hanya 3 kasus kemudian Jumat penambahan 0 kasus.
Apakah tren kasus harian yang melandai ini ada hubungan dengan PSBB, gubernur yang akrab disapa Emil ini menyampaikan secara ilmiah ada hubungannya.
Pihaknya mendapati kajian sebelum PSBB dan setelah PSBB perbedaan penambahan kasusnya luar biasa.
Di sisi lain, pergerakan masyarakat selama PSBB masih mendekati 50 persen dari biasanya, walaupun idealnya menurut teori harus 30 persen pergerakannya untuk bisa dikatakan efektif.
“Dari hasil kajian ternyata Bodebek dan Bandung Raya yang sebelum PSBB kecepatan persebaran virusnya adalah tinggi, sekarang menjadi sedang. Sebaliknya kota dan kabupaten yang tidak PSBB itu sekarang naik percepatan persebaran virusnya. Oleh karena itu, kesimpulannya karena PSBB menurunkan kecepatan persebaran Covid-19, maka 17 kota kabupaten di Jawa Barat juga akan melaksanakan PSBB yang disetujui Kementerian Kesehatan, akan dimulai di tanggal 6 Mei 2020, di hari Rabu,” katanya, Sabtu(2/5/2020).
Dengan demikian di tanggal tersebut, serempak 27 kabupaten dan kota di Jabar akan melakukan PSBB.
Emil mengatakan ini pertama kalinya di Indonesia 27 daerah pintu-pintu transportasinya akan dibatasi, pergerakan masyarakatnya akan dibatasi, berbarengan dengan momentum pelarangan mudik.
“Kami mendapati imported case kasus-kasus Covid-19 juga menurun. Jadi sebelum PSBB kenapa grafiknya masih ada, karena kebanyakan imported case, bukan lokal infeksi. Imported case itu mayoritas datang dari orang-orang yang hilir mudik dan mudik dari daerah zona merah ke kampung halaman di Jawa Barat,” katanya.
Pelaksanaan PSBB di Jawa Barat, menurut mantan Wali Kota Bandung ini dikombinasikan dengan larangan mudik, dikombinasikan dengan pengetesan massal baik melalui rapid diagnostic test maupun polymerase chain reaction, diharapkan akan membuat angka penambahan kasus positif makin menurun.
“Oleh karena itu kami akan memulai koordinasi, kita sudah siap ya anggaran untuk Covid-19 untuk darurat kesehatan maupun untuk PSBB, sudah disiapkan termasuk bantuan sosial. Total gabungan dana dari provinsi dan dana kota kabupaten adalah Rp 10,8 triliun dan Rp 10,8 triliun rupiah ini akan dipergunakan untuk membeli peralatan-peralatan darurat kesehatan dan bantuan sosial,” katanya.
Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga ibu kota lebih serius dan disiplin mematuhi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Sebab wabah virus corona akan cepat berakhir jika ada kedispilinan dari masing-masing masyarakat.
Berlaku juga untuk sebaliknya, makin tidak ada kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi PSBB, maka makin lama pula pandemi ini berlalu.
“Saya berharap kepada seluruh keluarga mari kita lebih serius sampai tuntas PSBB ini. Makin disiplin kita, makin cepat selesai. Makin kita tidak disiplin, makin lama ini selesainya,” kata Anies.
Ia juga menegaskan penurunan kasus positif tidak boleh diartikan bahwasanya ibu kota telah merdeka dari virus Corona (COVID-19).
Anies mengatakan masyarakat Jakarta masih harus bertempur melawan virus Corona.
“Kita mendengar tadi dari aspek kesehatan. Perlu kami garis bawahi, meskipun beberapa hari ini terlihat ada penurunan (kasus positif) tetapi ini tidak boleh diartikan sebagai PSBB-nya kendor, harus kita lebih disiplin, harus kita lebih ketat, karena masih ditemukan kasus-kasus positif di masyarakat,” kata Anies.
Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo menyebut, kasus positif virus corona di DKI Jakarta mengalami perlambatan pesat. Data Pemantauan COVID-19 DKI Jakarta, menunjukkan, peningkatan kasus positif corona tertinggi di Jakarta terjadi pada 16 April 2020.
Hari itu, jumlah positif corona di Jakarta bertambah 223 kasus.
Setelahnya, penambahan kasus cenderung menunjukkan grafik yang menurun.
Sampai yang teranyar, dilaporkan penambahan 118 kasus baru pada Selasa (28/4/2020).
Episentrum Baru
Juru Bicara pemerintah untuk penanganan pandemi covid-19, Achmad Yurianto, menyatakan bahwa ada tiga daerah yang berpotensi menjadi episentrum baru kasus corona di Indonesia.
Tiga daerah yang dimaksud Yurianto adalah Semarang, Surabaya dan Makassar.
Achmad Yurianto menjelaskan alasan sebagai episentrum baru virus karena kasus di ketiga daerah itu tergolong besar.
Yurianto tidak mengatakan bahwa tiga daerah tersebut berpotensi menjadi episentrum baru karena masyarakat yang pulang ke kampung halaman.
Menurutnya, terlalu dini jika menyimpulkan bahwa peningkatan kasus di tiga daerah tersebut akibat dari warga yang pulang kampung.
Merujuk laman siagacorona.semarangkota.go.id, ada 118 orang yang positif terinfeksi virus corona hingga Selasa (28/4/2020).
Dari jumlah tersebut, 30 di antaranya meninggal dunia dan 75 orang dinyatakan sembuh.
Jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) juga tergolong banyak.
Total ada 630 PDP. Dari jumlah itu, per Selasa (28/4/2020), 309 di antaranya negatif, 46 negatif namun meninggal dunia, 9 meninggal dunia saat menunggu hasil tes. Kini, ada 266 PDP yang masih menunggu hasil tes.
Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Kota Semarang mencapai 3.048.
Dari jumlah tersebut, 2.432 di antaranya telah selesai dipantau, sehingga tinggal 616 ODP di Kota Semarang yang masih dipantau.
Meski sudah banyak kasus positif, Pemkot Semarang memutuskan untuk tidak mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada pemerintah pusat.
Pemkot Semarang lebih memilih menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) yang berlaku pada 27 April hingga 24 Mei mendatang.
Penerapan PKM tidak seketat PSBB dalam membatasi kegiatan masyarakat.
Di Surabaya, jumlah orang yang positif terinfeksi virus corona di Kota Surabaya, Jawa Timur mencapai 392 per Selasa (28/4/2020).
Berdasarkan data dalam situs lawancovid-19.surabaya.go.id, dari 392 itu, 75 orang di antaranya telah sembuh dan 53 meninggal dunia.
Jumlah PDP di Surabaya sebanyak 1.056 orang.
Sebanyak 674 di antaranya masih dalam pengawasan. Kemudian, jumlah ODP sebanyal 2.365 orang. Dari jumlah itu, 931 orang yang masih dipantau.
Itu belum ditambah munculnya klaster baru yakni pabrik rokok HM Sampoerna.
Kota Makassar, Sulawesi Selatan merupakan daerah sebaran kasus virus corona tertinggi di luar Pulau Jawa.
Hingga Selasa (28/4), ada 336 orang yang positif terinfeksi virus corona berdasarkan data dalam situs infocorona.makassar.go.id.
Dari 336 kasus positif, 238 orang masih dalam perawatan. Sementara 71 lainnya dinyatakan telah sembuh dan 27 orang meninggal dunia.
PDP di Kota Makassar sebanyak 350 pasien.
Sebanyak 107 di antaranya telah sehat dan diperbolehkan pulang dan 48 lainnya meninggal dunia.
Jumlah ODP ada 897 orang. Dari angka tersebut, 631 orang telah selesai dipantau dan 266 lainnya masih dalam pemantauan.
Jika mengalami gejala klinis seperti batuk, demam dan sesak nafas, mereka akan ditetapkan menjadi PDP.
Pemkot Makassar juga telah menerapkan PSBB sejak 24 April lalu hingga 7 Mei 2020.
Masa PSBB bisa diperpanjang jika dirasa masih belum optimal menekan laju penyebaran virus corona.