DPRD Akan Tindak Tegas Adanya Dugaan Galian Aset PSU Yang di Gali

Laporan Jurnalis : Agus Candra

BOGOR-POS BERITA NASIONAL
Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor akan serius galian tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) PT Ferry Sonneville (FS) di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menegaskan, pihaknya serius untuk mengungkap adanya dugaan galian lahan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di Desa Tlajung udik itu.

“Kalau pun aktivitas galian tanah itu memang sudah terjadi tentunya instansi terkait lainnya yang membidangi di situ termasuk kami DPRD akan mengintruksikan komisi terkait untuk menindaklanjuti,” tegas Rudy.

Mantan Ajudan Menhan Prabowo Subianto itu mengatakan, pihaknya beserta eksekutif segera terjun ke lapangan lokasi PSU di Desa Tlajung Udik tersebut.

“Kami akan melibatkan instansi terkait untuk kunjungan ke lokasi, kalau memang kedapatan lahan aset Pemkab digali tentu akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak-piha terkait,” katanya.

Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) itu menambahkan, langkah pihaknya tersebut akan melahirkan rekomendasi untuk lembaga eksekutif.

“Dari kunjungan dan rapat koordinasi yang kami lakukan nanti itu akan muncul sebuah rekomendasi untuk pemerintah daerah. Kalau itu merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, tentunya aparat penegak hukum nanti yang mengambil langkah,” tambahnya.

Politisi Partai Gerindra itu menerangkan, ada dugaan perbuatan melawan hukum apabila aset pemerintah daerah tersebut dilakukan penggalian ilegal.

“Jelas, kalau memang itu aset pemerintah lalu tahapan perizinannya tidak ditempuh sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dijual, berarti ada kerugian negara. Pada saat ada kerugian negara, DPRD hanya bisa memberikan rekomendasi kepada eksekutif sebagai pemilik aset tersebut. Rekomendasi tersebut nanti silahkan diambil oleh aparat penegak hukum,” terangnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan juga tidak akan tinggal diam terhadap lahan PSU bekas galian tanah tersebut.

“Menggali tanah milik Pemkab tersebut ada dugaan unsur pidana karena sama saja menjual aset milik pemerintah. Itu tidak boleh didiamkan,” tegas Iwan kepada Jurnal Bogor, Senin (15/3).

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor itu mengatakan, pihaknya berencana akan memanggil sejumlah instansi terkait atas adanya galian lahan milik Pemkab Bogor yang pada saat itu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Djuanda Dimansyah sebagai Camat Gunung Putri.

“Saya akan panggil. Ada dua kemungkinan yang dilakukan oknum pemerintahan yakni pembiaran alias tidak tahu adanya aktivitas galian tersebut atau justeru ikut menikmati hasil penjualan tanah tersebut,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu menerangkan, dirinya tidak akan tinggal diam atas pelanggaran yang merugikan pemerintah.

“Harus diusut sampai tuntas karena itu aktivitas di aset Pemkab yang jelas memiliki keuntungan materil, apalagi kalau tidak masuk kas daerah tapi kantong pribadi. Bisa-bisa nanti, banyak aset yang dijual untuk keuntungan pribadi,” tegas Iwan.

Terpisah, Legal PT Ferry Sonneville, Aripudin mengungkapkan, pihaknya telah menyerahkan kewajiban PSU termasuk lahan bekas galian tersebut pada tiga tahun yang lalu.

“11,4 hektar sudah kami serahkan ke Pemkab Bogor pada tahun 2017 yang menerima Bupatinya Bu Nurhayanti. Lahan tersebut sudah sertifikat hak pakai pemda,” paparnya.