LP NASDEM : Diduga Ada Kejanggalan Program BSPS Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Tanjungsari

Laporan Jurnalis : Agus Chandra

BOGOR-POS BERITA NASIONAL
Hidup bersih merupakan salah satu upaya cegah tertularnya COVID-19, di antaranya dengan menerapkan gaya hidup sehat dan tinggal di rumah layak huni. Untuk itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang populer dikenal sebagai Bedah Rumah.

Namun sangat disayangkan di kecamatan Tanjungsari kabupeten Bogor pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) dikeluhkan oleh masyarakat penerima bantuan tersebut,pasalnya di Duga harga material yang terlalu tinggi.

Salah satu warga penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) program BSPS yang berinisial JN mengatakan kepada awak media,”progres di penerima alhamdulillah terealisasi dan sudah pencairan.
Untuk materialnya lumayan harganya tinggi,”ucap JN penerima bantuan BSPS.

Selanjutnya ia menuturkan,kalau menurut saya, karena saya juga termasuk penerima bantuan tersebut, saya tadinya gak ada masalah yang dipersoalkan, pasti material mengeluarkan uang koordinasi / apalah itu namanya saya kurang paham bahasa istilahnya mah,”Paparnya.

Angga Dita Erlangga, LP NASDEM Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun,Dewan pimpinan kabupaten Bogor.

Angga Dita Erlangga, LP NASDEM Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun,Dewan pimpinan kabupaten Bogor, (DPK) Angkat bicara terkait masalah ini mengatakan ,” merasa ada yang janggal dengan program BSPS,di samping harga yg tidak relevan tidak sesuai Harga pasar pada umumnya.

“Saya juga melihat tidak tepatnya orang-orang yang menerima bantuan program BSPS itu,yang mesti nya orang-orang yang mendapat bantuan adalah rumah rumah panggung,namun faktanya banyak orang yang mendapat bantuan, telah mendapat bantuan sebelumnya, baik itu RTLH,bahkan ada beberapa orang yang mendapat bantuan BSPS yang sama sekali belum memiliki dasar bangunan rumah.

Lebih lanjut Angga Dita mengatakan,”saya juga miris dengan pendamping,karena pada prinsip nya sebelum warga mendapat bantuan tentu nya telah di lakukan survei ke rumah masing-masing orang yang akan mendapat bantuan secara pribadi,”Paparnya.

Selebihnya, saya mempertanyakan legitimasi pendamping, pasalnya, ya itu ada beberapa orang yang pernah mendapat bantuan,tapi bisa dapat lagi bantuan BSPS. Saya sebagai masyarakat merasa ada yang janggal dengan program BSPS,di samping harga yang tidak relevan dan tidak sesuai harga pasar pada umum nya.

“Saya juga melihat tidak tepatnya orang-orang yang menerima bantuan program BSPS itu,yang mesti nya orang-orang yang mendapat bantuan adalah rumah rumah panggung,namun faktanya, banyak orang yang mendapat bantuan,telah mendapat bantuan sebelum nya.baik itu RTLH, bahkan ada beberapa orang yang mendapat bantuan BSPS yang sama sekali belum memiliki dasar bangunan rumah,”Ucapnya.

Selanjutnya, Angga Dita juga miris dengan pendamping,karena pada prinsip nya sebelum warga mendapat bantuan tentu nya telah di lakukan survei ke rumah masing-masing orang yang akan mendapat bantuan,secara pribadi saya mempertanyakan legitimasi pendamping,pasal nya, ya itu ada beberapa orang yang pernah mendapat bantuan,dapat kembali bantuan BSPS tersebut,”Pungkasnya.