Diduga Langgar Pasal 351 Ayat(1) Tsk Andri Prabowo Kasus Dihentikan

Laporan Baim

Babel – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana melakukan ekspose dan menyetujui Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Tindak Pidana atas nama Andri Prabowo Als Bowo Bin Wagisan dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang disangkakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. Selasa (12/04/2022).

Kepala Kejaksaan Tinggi Kep.Bangka Beltung melalui Asisten Intelijen, Johnny William Pardede, S.H.,M.H., dalam keterangan tertulisnya yang sampaikan Kasipenkum Kejati Babel Basuki Raharjo,SH.,MH., mengatakan, Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 13.15 Wib di jalan Raya Lintas Timur II Selindung Kota Pangkalpinang, tersangka Andri Prabowo Als Bowo Bin Wagisan (Alm) memukul dan menendang saksi korban Aditia Saputra Als Adit Bin Kamal Abdu dengan menggunakan tangan kanan kearah dada, kepala dan wajah akibatnya saksi korban mengalami luka robek pada alis kanan ukuran 3,5 cm x 0,3 cm, luka robek disudut mata kiri dekat hidung ukuran 1 cm x 0,1 cm, luka memar pada wajah didahi dan kedua mata bagian bawah, luka memar pada bagian kepala, luka-luka/kelainan mengakibatkan korban mengalami ganguan ringan untuk beraktifitas sementara waktu,” terang Kasi Penkum Kejati Babel.

Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 021/MR-VIS/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Dr. Ardy Oktaviandi pada Rumah Sakit Bakti Timah Kota Pangkalpinang,” kata Kasipenkum.

Adapun penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan :
Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang melindungi, Penghindaran stigma negatif, Penghindaran pembalasan, Respond dan keharmonisan masyarakat, Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Adapun penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan :
aSubjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana, Latar belakang terjadinya / diilakukannya tindak piidana, Tingkat ketercelaan, Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, Cost and benefit penanganan perkara, Pemulihan kembali pada keadaan semula serta adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Perkara tindak pidana diitutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restotaif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :
Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, Tindak pidana hanya diancam pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),” ungkap Kasipenkum.

Dari hasil ekspose penanganan perkara yang telah disampaikan/dipaparkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dimana Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan pertimbangannya menyetujui penanganan perkara tersebut dihentikan penuntutannya melalui proses Restoratif Justice yang berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republk Indonesia Nomor : 15 Tahun 2020 dan untuk selanjutnya sebelum diberikan SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penunututan) tersangka telah dilakukan perdamaian.

Bahwa untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative jaksa penuntut umum sangat hati-hati dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan sebagai langkah terwujudnya asas kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan tidak semua perkara dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

“Jaksa penuntut umum harus memperhatikan, mempertimbangkan secara cermat yang menjadi syarat perkara tindak pidana tersebut layak atau tidaknya untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan jaksa penuntut umum dengan mengganut asas Dominus Liitis,” tegasnya.

Menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain penunutut umum yang bersifat absolut dan monopoli, penunutut umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana artinya selaku pengendali perkara, arah hukum dari suatu proses penyidikan maupun untuk dapat atau tidaknya dlakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana hasil penyidikan adalah mutlak wewenang penuntut umum,”pungkasnya.