Ada Apa Ka.BNNP dan Ka.BINDA Babel Sambangi Kanwil Kemenkumham?

Laporan Baim

Pangkalpinang – Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Babel , Brigjen.Pol M.Z Muttaqien, dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah ( BINDA ) Babel , Imam Santoso, menyambangi kanwil kemenkumham Babel. Jumat (20/1) pagi.

kedatangan keduanya hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Konsultasi Teknis pembentukan dan tusi anggota Unit Intelijen Pemasyarakatan.

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah para kalapas, ka Rutan, ka Bapas dan Ka Rupbasan serta para pejabat pemasyarakatan yang terkait masalah keamanan jajaran kemenkumham Babel.

Ka BNNP Brigjen Pol M.Z Muttaqien menjelaskan tentang tugas dan fungsi BNNP, sinergi BNNP dengan kanwil kemenkumham terkait Lapas Bersih dari Narkoba (Lapas Bersinar), serta perlunya upaya deteksi dini, dan kiat pemberantasan narkoba di dalam Lapas.

Sementara itu Kepala BINDA Babel, Imam Santoso, menyampaikan paparan tentang peran strategis lembaga Intelijen Negara, juga sekilas tentang Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan sebagai bagian dari kegiatan intelejen.

Hadirpula sebagai narasumber Kabid Brantas BNNP Babel, Kombes Pol Dinar Widarko yang menjelaskan teknis mengungkap jaringan narkoba.

Sedangkan Kabag Opsin BINDA Babel , Asep Sujana menjelaskan mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam intelijen.

Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto menyampaikan terima kasih kepada Ka BNNP dan KABINDA Babel atas sinergi yang telah baik selama ini.

Menurut Harun Pihaknya terus bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika di lapas /Rutan, selain itu lakukan deteksi dini untuk cegah gangguan kamtib, serta lakukan upaya rehabilitasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan perkara narkotika.

Hadir dalam kegiatan tersebut kadiv Pemasyarakatan Sahata Marlen Situngkir dan Kabid Pembinaan, Bimbingan dan TI, Divisi Pemasyarakatan Andi Yudho Sutijono.

Kakanwil Harun Sulianto Ikuti Sosialisasi Juklak Tarja Kekayaan Intelektual

Laporan Baim,Sy

Pangkalpinang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto ikuti sosialisasi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan target kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023 untuk program kekayaan intelektual secara virtual, Jumat (20/1).

Plt. Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham , Razilu Razilu juga mengatakan, dalam pelaksanaan target kinerja, beberapa kegiatan dapat dilaksanakan secara bersamaan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat.

Adapun 5 (lima) target kinerja Kantor Wilayah pada program Kekayaan Intelektual yaitu:

  1. Mendorong pertumbuhan permohonan merek One Village One Brand dan Indikasi Geografis di wilayah melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam bentuk Mobile IP Clinic.
  2. Terlaksananya kegiatan layanan Kekayaan Intelektual yang diinisiasi melalui kerja sama yang telah ada atau membuat MoU (Memorandum of Understanding) / PKS (Perjanjian Kerja Sama) baru dalam rangka mendukung tahun Hak Merek dan peningkatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).
  3. Persiapan Pencanangan Kawasan Karya Cipta 2024 dengan aksi inventarisasi Komunitas Seni, Pekerja Seni, Konten Kreator, dan Penulis Buku.
  4. Menyelenggarakan kegiatan konsultasi teknis terkait pemanfaatan informasi paten bagi kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang (Penelitian dan Pengembangan).
  5. Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah, sertifikasi pusat belanja, perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual dengan ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional.

Razilu juga mengajak jajarannya untuk menjadi insan mulia Kemenkumham dengan berlandaskan semangat reformasi birokrasi dan pengabdian terbaik.

Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Adi Riyanto,dan Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual, Marshal Saputra.

Pimpinan BAZNAS Kota Bekasi Jawab Demonstran

Laporan Jurnalis : Edward

Kota Bekasi – Pimpinan BAZNAS Kota Bekasi menemui demonstran yang berunjuk rasa di depan Kantor BAZNAS Kota Bekasi, Jum’at (20/1).

Demonstran yang terdiri dari unsur BEM Universitas Mitra Karya, BEM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Mitra Karya, PMII Universitas Mitra Karya Bekasi, PMII STIE Tribuana Kota Bekasi, dan BEM Tribuana Bekasi tersebut menggelar aksi dari pukul 13.30 sampai pukul 15.00 WIB.

Mereka meminta agar BAZNAS Kota Bekasi transparan untuk program Rutilahu yang kabarnya nominal bantuannya dipotong.

Wakil Ketua II BAZNAS Kota Bekasi Nurul Akmal menyampaikan, sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kota Bekasi tahun 2022, anggaran program benah Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) adalah Rp210.000.000,- untuk 12 rutilahu, yang dibagi untuk 12 kecamatan, dengan nominal bantuan per mustahik Rp17.500.000,-

Penerima program Rutilahu adalah Domih (Rawalumbu), Hardiyanto (Bekasi Timur), Saodah (Bekasi Utara), Septian (Pondok Melati), Ikah Mustika Sari (Bekasi Selatan), Majaha (Jatiasih), Narmah (Jatisampurna), Inah T (Pondok Gede), Dwi Dewi Asih (Medan Satria), Saamih (Bekasi Barat), Ogeng (Mustikajaya), Encep (Bantar Gebang). Ke-12 nama tersebut mendapatkan bantuan Rp17.500.000,- melalui rekening Bank BJB Syariah.

“Nah, di trimester akhir 2022, BAZNAS Kota Bekasi melakukan evaluasi program; mana yang sudah berjalan dan mana yang belum (optimal). Kami menemukan ada dana zakat kurang lebih Rp150 juta untuk program kebencanaan yang belum terserap,” kata Nurul Akmal.

Karenanya, BAZNAS Kota Bekasi mengalokasikan dana tersebut untuk mustahik yang memohon pengajuan bantuan Rutilahu, dengan judul “bantuan rumah roboh”, dari pos anggaran kebencanaan. Jika bantuan Rutilahu Rp17,5 juta, maka bantuan rumah roboh Rp5-7 juta, tergantung tingkat kerusakan rumah.

Dalam menentukan penerima manfaat, BAZNAS Kota Bekasi melakukan mekanisme survei lapangan. Rumah yang tidak memenuhi kualifikasi, atau tingkat kerusakannya tidak lebih parah daripada yang lain, dengan sendirinya akan tereliminasi.

Demonstran juga menuduh BAZNAS Kota Bekasi mengumpulkan zakat dari non muslim. Wakil Ketua IV Ayi Nurdin menjawab, BAZNAS Kota Bekasi pernah mendapat surat permohonan pengembalian zakat profesi karena terjadi kesalahan pemotongan terhadap pegawai non muslim mereka.

Ia mencontohkan, pada November 2020 BAZNAS Kota Bekasi mengembalikan zakat Rp1.283.000 kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan, pada Oktober 2021 BAZNAS Kota Bekasi mengembalikan zakat Rp9.800.000,- kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, pada Juni 2022 BAZNAS Kota Bekasi mengembalikan zakat kepada 15 petugas kebersihan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi yang belum wajib menunaikan zakat.

“Jadi ini persoalan teknis. Kalau teman-teman menemukan ada UPZ yang salah menyetorkan zakat dari non muslim ke BAZNAS Kota Bekasi, silakan sampaikan datanya ke kami, detik ini juga kami kembalikan,” tegas Ayi.

BPW KKSS Prov Kep. Babel Gelar Rapat Pleno

Laporan Baim

Pangkalpinang – Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan(KKSS) Badan Pengurus Wilayah (BPW) Bangka Belitung (Babel) menggelar Rapat Pleno dipimpin langsung Ketua BPW KKSS H.Husain Karim, yang dihadiri para pengurus harian, acara berlangsung di Kantor BPW KKSS, kala itu, Sabtu (07/01) sekira pukul 11.00.Wib.

Ketua BPW KKSS H. Husain Karim menyampaikan, Jelang Pilkada, Pileg dan Pilpres diharapkan ada anggota KKSS yang mencalonkan menjadi pengurus atau warga yang mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota / DPRD Kab/Kota/Provinsi/ Hingga RI (Pusat), akan direkomendasikan dan didukung sepenuhnya dari pengurus serta warga KKSS,” kata Husain Karim.

Lebih lanjut dikatakannya, Pentingnya Revitalisasi Kepengurusan BPW KKSS Bangka Belitung untuk menjalankan
roda organisasi, yang tidak aktif digantikan oleh pengurus yang baru dan posisi semula tidak berjalan maka perlu pergantian posisi, dan permohon revisi SK BPW ke BPP,” tuturnya.

“Segera membentuk kepengurusan ditingkat bawah dan di SK Kan, diberikan waktu hingga 28 Febuari 2023 kepada BPD, dan juga untuk melihat dan memetakan, mengusulkan untuk diberikan Rekomendasi dari KKSS,” sebutnya.

Pembahasan agenda kerja tahun 2023 bahwa akan melaksanakan program
kerja 2022 yang belum terlaksana di tahun sebelumnya dan Percepatan pembentukan
badan otonom (BANOM) IPSS dan IKAMI serta Pembentukan IPSS diserahkan oleh Sekretaris BPW KKSS Bangka Belitung dan Pembentukan IKAMI,” pungkasnya.

Rapat pleno dihadiri Wirawan Sekertaris, Ruslan Abbas Wakil Sekertaris, Ade Devriani Wakil Sekertaris, Amrullah Nazir Ketua Departemen Organisasi, Andira bidang Hukum dan Ham, Abd Kadir Bendahara, Hj Yulinar Wakil Bendahara dan Lamuhammad Ketua Departemen Pengembang usaha dan Ekonomi kreatif.

Kasal Ajak Komisi I Kunjungi Sarang Petarung Prajurit Brigif 2 Mar

Laporan Baim

Jalesveva Jayamahe
Jakarta – Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengajak Anggota Komisi I DPR RI Efendi Simbolon menyaksikan langsung kesigapan para prajurit Sarang Petarung Brigif 2 Marinir Sidoarjo, Jawa Timur saat melaksanakan berbagai latihan demi mewujudkan prajurit yang profesional, modern dan tanggung sesuai harapan Kasal.

Berbagai Latihan disuguhkan dalam kunjungan kerja Kasal ke Mako Brigif 2 Marinir Kesatrian Marinir R Suhadi Gedangan Sidoarjo, Kamis (19/01/2023) kemarin seperti kontak drill, penyeberangan sungai dan serbuan, drill senjata bantuan Mortir 80, halang rintang dan rubber boat slalom.

Kunjungan Kasal ke Brigif 2 Marinir didampingi Pangkoarmada RI Laksdya TNI Heru Kusmanto, Dankodiklatal Letjen TNI (Mar) Suhartono, Para Pejabat Utama Mabesal dan Para Pangkotama TNI AL wilayah Surabaya disambut langsung Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI (Mar) Suherlan dan Komandan Danbrigif 2 Marinir Kolonel Marinir I Gede Edy Supryadi. Kunjungan kerja Kasal sesuai dengan program prioritas Kasal, untuk mengetahui langsung kondisi satuan operasi baik personel yang professional, modern dan tangguh untuk melaksanakan tugas yang memiliki kesiagaan dan kesiapan tinggi.

Rombongan Kasal dengan menggunakan Rantis P6 ATAV dan Rantis KIA diajak berkeliling melaksanakan tour facility dan mendapat penjelasan tentang situasi dan kondisi Kesatrian Marinir R Suhadi sarang petarung Prajurit Brigif 2 Marinir dari Komandan Pasmar 2 dan Komandan Brigif 2 Mar yang tentunya nantinya dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana dalam menunjang operasi serta tugas-tugas TNI AL.

Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut.

Kanwil Kemenkumham Babel Harmonisasi Raperda Kabupaten Bangka

Laporan Baim,Sy

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung lakukan Harmonisasi Ranperda Kabupaten Bangka tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, Kamis (19/1) di Ruang Rapat Kantor Wilayah.

Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Babel, Eko Saputro ketika membuka rapat menyampaikan bahwa sesuai Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa ‘Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan’.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bangka, Teddy Sudarsono, menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Kerja Sama Daerah dibentuk berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerja sama dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. “Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan berpedoman dalam Pasal 363 sampai dengan Pasal 367 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Teddy Sudarsono.

Kegiatan dilanjutkan dengan rapat pembahasan pasal demi pasal terhadap draf Raperda terkait proses tersebut guna melihat kesesuaian draf Raperda dengan ketentuan teknik penulisan sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Bangka atas sinergi yang telah terjalin dengan baik selama ini. “Semoga dengan terlaksananya harmonisasi ini dapat tercipta produk hukum daerah yang responsif, aplikatif dan solutif atas permasalahan yang ada di Kabupaten Bangka,” harap Kakanwil Harun yang berasal dari Belinyu Bangka tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Hukum (Eko Saputro), Kasubbid Fasilitasi Produk Hukum Daerah (Siti Latifah), JFT Perancang Ahli Madya (Muhammad Iqbal,Yanto Majid), JFT Ahli Muda (Irkham, Faisal Indrawan, Beni Saputra, Firmansyah Berhard), dan JFT Perancang Ahli Pertama (Imelda Hanum) sedangkan dari Pemkab Bangka dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bangka Teddy Sudarsono, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Bangka (Rusmansyah), Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah BPPKAD Kab. Bangka (Adi Muslih), JFT Perancang pada Bagian Hukum Setda Kab. Bangka (Netania H), Analis Hukum Ahli Muda (Hivia Sari Dewi) serta Auditor Inspektorat Daerah Kab. Bangka (Emildasari).

Dua Oknum Polisi Polda Babel Dipecat, Ini Kata Maladi

Laporan Baim

Pangkalpinang – Dua Anggota Polri Polda Bangka Belitung, Inisial Rfo dan Ra berpangkat Bripda dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Komisi Kode Etik Polri Polda Bangka Belitung, saat itu Kamis (12/1/23).

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Babel Kombes Pol Drs Maladi, “keduanya Bripda RFO dan RA di berhentikan tidak dengan hormat karena adanya dugaan melakukan perbuatan tercela, dan kedua oknum tersebut sudah dijatuhi sanksi pada Sidang KKEP,” ucapnya.

Sidang Kode Etik Polri, (Baim/Hms Polda Babel).

Sanksi PTDH diberikan karena pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, berdasarkan pasal 8 huruf C Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri, dan juga Pasal 13 huruf d Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri.

Dua oknum Polisi Polda dihadapan Bidpropam Polda Babel, (Baim/Hms Polda Babel)

“Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian wajib mentaati dan menghormati norma hukum, norma agama, norma kesusilaan serta dalam Etika Kepribadian dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual dan disorientasi seksual” tegas Kabid Humas Polda Babel.

Menghimbau kepada Personel Polda Bangka Belitung untuk tidak melakukan perbuatan maupun pelanggaran apapun bentuknya yang dapat mencoreng citra Kepolisian,”pungkasnya.(hms Polda Babel)

Penuhi Standar Persyaratan PBB, KRI Frans Kaisiepo-368 Terima Apresiasi COE

Laporan Baim

Jakarta – KRI Frans Kaisiepo-368 yang tergabung dalam Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL menerima apresiasi dari tim Contingen Owned Equipment (COE) Inspection atas terpenuhinya seluruh aspek yang dipersyaratkan PBB sehingga memberikan keyakinan kepada tim terhadap keberhasilan tugas Satgas sesuai mandat PBB.

Apresiasi ini diberikan setelah melalui pemeriksaan oleh tim COE baik kapal, heli maupun personel KRI yang dilaksanakan di Dermaga Beirut, Lebanon, baru baru ini.

Kedatangan tim COE Inspection yang terdiri dari Chief COE Unit Mrs. Mona Manolescu, Maritime Operation Staff Officer (MAROPS) PLANSSO Lt. Cdr Cem Gaglayan, Medical Officer Mayor (Kes) Derry Bhakti, dan Hygiene Officer Kapten Dega Widiartha diterima Dansatgas Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh dengan welcome speech  dan dilanjutkan dengan brifeing sebelum melaksanakan inspeksi di masing-masing bagian yang dibutuhkan dalam pemeriksaan.

COE Inspection meliputi Self Sustainment, Operational Requirement, Medical Requirement, serta kualifikasi dan kompetensi pengawak dari Satgas MTF TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL, Tim COE melaksanakan peninjauan menyeluruh ke setiap bagian, mulai dari anjungan, Pusat Informasi Tempur (PIT), dapur, ruang kesehatan, ruang laundry, ruang mesin, bengkel mesin dan elektronika, ruang rekreasi dan akomodasi prajurit. Pemeriksaan juga mencakup kualifikasi, pendidikan, latihan, latar belakang penugasan, dan penguasaan bahasa dari prajurit Satgas.

Tim COE Inspection juga berkesempatan melaksanakan makan siang bersama dengan para perwira Satgas di Loungeroom. Chief COE Unit Mrs. Mona Manolescu saat menyampaikan hasil pemeriksaan mengatakan bahwa KRI Frans Kaisiepo-368, Heli Panther HS-1306 dan personel pengawaknya telah memenuhi standarisasi penugasan PBB. Ia juga menyampaikan kekagumannya terhadap kebersihan dan kemampuan kapal yang menurutnya seperti kapal baru yang baru keluar dari pabrikan.

Dalam program prioritasnya Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memprioritaskan pemenuhan Alutsista guna mencapai kekuatan yang miliki kesiagaan dan kesiapan tinggi, yang diawaki oleh personel yang profesional dan tangguh

Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut

KASAL : NEGARA KEPULAUAN, KEKUATAN ARMADA LAUT YANG TANGGUH BUKANLAH SEBUAH KEMEWAHAN, TETAPI KEBUTUHAN MUTLAK

Laporan Baim

Jalesveva Jayamahe,
Jakarta,“Bagi negara kepulauan besar seperti Indonesia, kekuatan armada laut yang tangguh bukanlah sebuah kemewahan, tetapi kebutuhan mutlak untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di seluruh penjuru teritori dan yurisdiksi.” Demikian diungkapkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali saat acara serah terima dan pengukuhan pesawat udara serta helikopter latih milik TNI Angkatan Laut (TNI AL) di Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (19/01).

Sejumlah Alutsista kembali menambah kekuatan udara TNI AL di bawah Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) yaitu satu unit helikopter latih Single Engine Bell-505, tiga unit pesawat latih Piper Archer, dan satu unit pesawat CN 235-220 MPA akan memperkokoh satuan yang dikenal sebagai Rajawali Laut.

Lebih lanjut menurut Kasal, dalam menyelenggarakan operasi laut yang efektif, unsur udara memiliki peran yang sangat vital, yaitu sebagai kepanjangan mata dan tangan dari armada kapal perang. “Dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki berupa kemampuan dalam hal kecepatan dan manuver akan memberikan efek yang menguntungkan bagi pelaksanaan operasi,” kata Kasal.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali telah menempatkan pemenuhan kebutuhan Alutsista sebagai Program Prioritas dengan memfokuskan diri untuk mencapai kekuatan yang siap dioperasionalkan dalam bentuk kesiagaan dan kesiapan yang tinggi. Alutsista yang siap dioperasionalkan dan siap digelar sesuai kebutuhan operasi. Pemenuhan tersebut juga didukung dengan modernisasi sesuai perkembangan teknologi.

Termasuk di dalamnya kekuatan udara sebagai imbas dari semakin kompleks dan bervariasinya bentuk-bentuk kerawanan yang dapat mengancam kedaulatan negara yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.

Disisi lain, membangun kemampuan tempur TNI AL yang tangguh, juga diperlukan pengawak yang militan dan profesional. Pembangunan alutsista dan Sumber Daya Manusia (SDM) senantiasa berjalan beriringan, oleh karena itu diperlukan integrasi antar keduanya. “Pesawat dan heli latih mempunyai nilai penting dalam keselarasan antara pembangunan Alutsista dan personel pengawaknya,” tegas Kasal.

Demikian Berita Dinas Penerangan Angkatan Laut.

Kasal: Berikan Pelayanan Kesehatan ke Seluruh Penjuru Nusantara

Laporan Baim

Jalesveva Jayamahe
Jakarta,“Sesuai dengan fungsi asasinya, Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) ini dapat mendukung operasi perang maupun operasi selain perang dengan memberikan pelayanan kesehatan secara mobile ke seluruh penjuru nusantara, khususnya masyarakat kepulauan yang berada di pulau-pulau terpencil.” Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kamis (19/01), pada acara delivery KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 bertempat di PT. PAL Surabaya.

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, kapal bantu rumah sakit memiliki multi fungsi, bukan hanya untuk mengemban dukungan dalam misi tempur, tetapi juga sangat berguna untuk melaksanakan operasi kemanusiaan pada masa damai, imbuhnya.

Penyematan nama dr. Radjiman Wedyodiningrat di kapal bantu rumah sakit ini, didasari dengan pertimbangan bahwa dokter Radjiman adalah salah satu pahlawan nasional yang berjasa besar dalam sejarah menuju kemerdekaan bangsa Indonesia melalui peran aktif dalam organisasi Budi Utomo sampai dengan pembentukan BPUPKI. “Melalui penyematan nama beliau, diharapkan KRI dan seluruh prajurit pengawaknya akan mampu mengemban fungsi serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tujuan kapal ini dibangun,” harap Laksamana Ali.

Lebih lanjut, Laksamana Ali menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan kapal ini kembali menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia tidak kalah dalam hal penguasaan naval technology yang memiliki arti penting dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. ”Pembangunan kapal ini juga sebagai bentuk kesungguhan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan program modernisasi alat utama sistem pertahanan (Alutsista).”

Kapal bantu rumah sakit yang akan memperkuat jajaran satuan kapal bantu Komando Armada I TNI AL ini memiliki kemampuan rumah sakit yang setara dengan Rumah Sakit Tipe “C”. Fasilitas Medical Equipment antara lain ruang radiologi, ruang operasi/bedah, ruang post operasi, ruang isolasi, ruang perawatan, ruang bayi, ruang bersalin, ruang periksa, UGD berkapasitas 12 orang, ICU berkapasitas 4 orang, HCU berkapasitas 3 orang, laboratorium, serta ruang mayat berkapasitas 4 jenazah.

Untuk fasilitas yang dimiliki KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 lainnya yaitu X–Ray Stationary 500 Ma, CT–scan, C–arm, Panoramic, Chepalometric Dental X-Ray, Digital Radiography System, USG 4 dimensi, Refrigrator bank darah, Central Gas Medic & Generator yang berfungsi memproduksi gas oksigen.

Adapun spesifikasi KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 adalah sebagai berikut: memiliki panjang total 124 M, bobot 7.300 ton, kecepatan 18 knot, diperkuat Generator 5 unit, dan EDG 1 unit. Sementara untuk kapasitas personel dapat menampung 163 prajurit KRI, pilot dan crew helly 18 orang, VVIP1 orang, staff medis 66 orang, pasien 158 orang, dan sukarelawan 280 orang. Kapal ini mampu bertahan selama 30 hari di laut dengan kemampuan muat material/on board: 3 unit helikopter yakni 2 di geladak heli dan 1 di hangar, 2 unit ambulance boat, 2 unit LCVP dan 1 unit RHIB.

Setelah kegiatan delivery KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-922, dilaksanakan juga upacara pengukuhan Komandan KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, Kolonel Laut (P) Bayu Dwi Wicaksono yang merupakan Alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 45 Tahun 1999 yang mana sebelumnya menjabat sebagai Dansatrol Lantamal VIII Manado Koarmada II.

Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut.

KASAL : TNI AL TERUS PENUHI KEBUTUHAN SARPRAS WUJUDKAN PRAJURIT PROFESIONAL

Laporan Baim

Jalesveva Jayamahe,
Jakarta,“Kita akan terus melanjutkan upaya pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh prajurit dan operasional organisasi di seluruh jajaran. Tidak lain dan tidak bukan hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme prajurit sesuai dengan visi saya yaitu mewujudkan prajurit TNI AL yang profesional dan tangguh dilatarbelakangi kemajuan teknologi modern.”

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali saat meresmikan Mako Koopskasel dan Submarine Fire Damage Control Trainer (SFDCT) yang akan digunakan untuk melatih, menjamin keamanan dan keselamatan operasi para awak kapal selam, yang bertempat di Komando Latihan (Kolat) Koarmada II Surabaya, Jawa Timur. Kamis (19/01).

Lebih lanjut Kasal menyampaikan bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Koopskasel secara berkesinambungan, diperlukan adanya Markas Komando Koopskasel sebagai sarana pelaksanaan Kodal maupun fungsi administrasi.

Mako Koopskasel merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi Koarmada RI dalam melaksanakan pengendalian operasi kapal selam secara efektif dan efisien. Tidak hanya itu Mako tersebut juga bertugas menjamin keamanan dan keselamatan operasi Kapal Selam. Sementara Fasilitas Submarine Fire Damage Control Trainer (SFDCT) berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan latihan dan kursus bagi awak Kapal Selam untuk memelihara dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah dan menanggulangi kondisi kedaruratan di kapal selam serta penyelamatan personil.

Fasilitas tersebut untuk melengkapi beberapa fasilitas yang telah dimiliki sebelumnya, yakni Submarine Control Simulator (SCS), Submarine Command Team Trainer (SCTT) dan Submarine Sonar Simulator (SSS). TNI AL juga akan melengkapi dengan Submarine Motor Propulsion Control Simulator (SMPCS), Submarine Escape Tank Trainer (SETT), dan Submarine Bridge Simulator (SBS). Peralatan tersebut berfungsi sebagai fasilitas dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) TNI AL yang memiliki profesionalisme, modern, dan tangguh untuk pencapaian kekuatan yang memiliki kesiagaan dan kesiapan operasional yang tinggi.

Mengakhiri sambutan, Kasal berharap dengan adanya Mako Koopskasel dan fasilitas simulator kapal selam ini akan meningkatkan profesionalisme dan kemampuan para prajurit Hiu Kencana, sehingga mampu menjawab tuntutan tugas di masa mendatang baik individu maupun teamwork dan juga sebagai sarana untuk memfasilitasi pelatihan awak kapal selam yang sedang tidak melaksanakan tugas operasi. Dengan kemampuan yang semakin terasah dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada, maka pencapaian peningkatan profesionalisme prajurit bisa tercapai.

Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut

Kanwil Kemenkumham Babel Gelar Konsolidasi Kebijakan Intelijen Pemasyarakatan

Laporan Baim,Sy

Pangkalpinang – Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Sahata Marlen Situngkir mengatakan bahwa pihaknya menggelar kegiatan Konsolidasi Kebijakan Intelijen Pemasyarakatan, yang diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah Babel, Kamis (19/1).

Kadivpas, Sahata Marlen Situngkir menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini didasari oleh Undang-undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Target Kinerja Tahun 2023. “Kegiatan ini merupakan sarana untuk memberikan penguatan mengenai tugas dan fungsi Intelijen kepada petugas pemasyarakatan,” ujar Marlen.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, mengatakan bahwa Petugas Pemasyarakatan wajib memahami tugas dan fungsi intelijen, serta mampu membuat laporan intelijen secara cepat, bermanfaat, dan rahasia. Petugas juga diharapkan mampu melakukan deteksi dini untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban.

Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan ini yaitu Koordinator Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, M. Dwi Sarwono, dan Direktur Intelkam Polda Babel, Kombes Pol Eko Budi Susilo, yang menyampaikan materi mengenai intelijen, penyelidikan, pengamanan, penggalangan, pemetaan, pengumpulan bahan keterangan informasi, dan cipta kondisi.

Hadir pada kegiatan tersebut Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan beserta tim Unit Intelijen Pemasyarakatan.