Kasus Tipikor DK Oknum Notaris dan NW Pegawai BPN Yogyakarta Akan Jalani Tuntutan

Laporan Baim

Posberitanasional.com, – Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait Penjualan Aset Yayasan Batang Hari Sembilan Berupa Asrama Mahasiswa Di Jl. Puntodewo Yogyakarta, menjerat 2 orang tersangka. Jumat (31/05).

Dr. Yulianto, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan melalui Kasipenkum
Vanny Yulia Eka Sari, SH. MH., mengatakan, hari ini kedua Tersangka dilakukan penyerahan beserta barang bukti, adapun kedua tersangka masing-masing DK Notaris Kota Yogyakarta, dan NW Oknum Pegawai BPN Kota Yogyakarta,” ucap Kasipenkum

“Para tersangka ditahan selama 20 hari kedepan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024,” sebutnya

Untuk Tersangka DK ditahan di Lapas Perempuan Klas IIA Palembang sedangkan Tersangka NW ditahan di Rutan Palembang

Setelah dilaksanakan Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti), penanganan perkara beralih ke Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Palembang).

Modus operandinya, Tersangka DK selaku notaris Kota Yogyakarta, telah membuat Perikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli antara Tersangka MR (Almarhum) dan Tersangka ZT selaku Kuasa Yayasan Batang Hari Sembilan Sumatera Selatan dan sebidang tanah di Jalan Puntodewo Yogyakarta (Asrama Mahasiswa Mesuji),

Sedangkan peranan tersangka NW keikutsertaan dalam transaksi jual beli tentang pengurusan dan penerbitan sertifikat pengalihan hak atas objek.

Pasal yang disangkakan kepada para Tersangka yaitu : Primair: Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidair:Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.” tegasnya