Kasus PT Pertamina Terus Bergulir, Jerat TSK YF Dkk, JAMPIDSUS  Periksa 8 Saksi

Kasus yang melibatkan Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam kurun waktu 2018 hingga 2023.

Kedelapan saksi yang diperiksa antara lain:

1. NQ – VP Refinery & Petrochemical Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.
2. SLK – VP Supply Chain Planning & Optimization – ISC.
3. PJ – Manager Trading Support PT Pertamina Patra Niaga.
4. SBY – VP Controller PT Kilang Pertamina Internasional tahun 2023/Senior Manager Management Reporting tahun 2021.
5. MFN – Head of Finance Business Support Pertamina International Marketing & Distribution Pte. Ltd. (PMD) tahun 2021.
6. NBL – Finance Accounting and Tax PT Orbit Terminal Merak.
7. SDTH – Pth. Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.
8. BRI – Manager Keuangan/Mgt. Reporting RU VI Balongan PT Kilang Pertamina Internasional tahun 2023.

Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas penyidikan atas nama tersangka YF dan kawan-kawan (dkk).

Bukti, Dokumen kontrak pengelolaan minyak mentah dan produk kilang.

Catatan transaksi keuangan dan laporan keuangan periode 2018-2023.

Audit internal dan hasil investigasi dari otoritas terkait.

Saksi, Delapan pejabat dan eksekutif dari berbagai divisi di Pertamina dan afiliasinya.

Pakar hukum pidana ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Hendra Wijaya, S.H., M.H., menilai bahwa kasus ini menunjukkan adanya dugaan penyimpangan sistematis dalam tata kelola migas di Indonesia.

“Jika terbukti, ini bisa menjadi salah satu skandal besar dalam industri minyak nasional yang merugikan negara dan masyarakat,” ujar Dr. Hendra.

Sementara itu, analis energi Prof. Rina Kartika, Ph.D., mengungkapkan bahwa pengelolaan minyak mentah dan produk kilang harus transparan dan sesuai dengan regulasi internasional. “Perlu ada audit menyeluruh serta reformasi dalam sistem procurement dan distribusi energi agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya.

Kasus ini diselidiki berdasarkan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, terkait penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.

Pasal 3 UU Tipikor, tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa Kejaksaan akan mengusut tuntas kasus ini. “Kami akan menindak tegas setiap pihak yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat,” tegasnya