Laporan Baim JAKARTA,POSBERITA NASIONAL – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset
Laporan Baim
JAKARTA,POSBERITA NASIONAL – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota Dewan yang hadir.
Ketua DPR RI Puan Maharani terlebih dahulu meminta persetujuan forum terhadap pengesahan RUU tersebut.
”Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?,” ujar Puan.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh para anggota Dewan dengan seruan, “Setuju.”
”Terima kasih, alhamdulillah,” ucap Puan yang kemudian disambut tepuk tangan anggota DPR RI.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, RUU Perampasan Aset telah melalui pembahasan tingkat I yang diputuskan pada Rabu (18/11/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam laporan pembahasannya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah menyelesaikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebanyak 397 poin.
Rinciannya terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Sepuluh Poin Utama dalam UU Perampasan Aset
Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana. Cakupannya tidak hanya berkaitan dengan korupsi, tetapi juga tindak pidana lainnya, termasuk penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi.
Selain itu, regulasi tersebut mengatur pembagian kewenangan aparat penegak hukum, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, pengawasan, hingga pemanfaatan teknologi untuk memastikan pengelolaan aset berjalan transparan dan akuntabel.
Berikut 10 poin utama yang menjadi bagian penting dalam pengaturan UU Perampasan Aset:
1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan
3. Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
6. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas
Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, pengaturan mengenai perampasan aset diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat, termasuk dalam upaya penanganan tindak pidana, perlindungan korban, serta pengelolaan aset secara transparan dan bertanggung jawab.