Laporan Baim
PANGKALPINANG,POSBERNAS, — Pemerintahan Kota Pangkalpinang tengah memperkuat fondasi pelayanan publik dan koordinasi lintas sektor, seiring mendekatnya masa akhir jabatan Penjabat (Pj) Wali Kota M. Unuibnudin. Hal ini disampaikan secara tegas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Camat dan Lurah se-Kota Pangkalpinang, yang digelar Senin (4/8/2025) di Balai Betason Kantor Wali Kota.
Dalam forum tersebut, Pj Wali Kota menggarisbawahi pentingnya pelayanan yang prima, soliditas internal pemerintahan, serta komunikasi terbuka antarinstansi, khususnya dalam urusan pertanahan. Untuk itu, ia secara khusus memperkenalkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, Slamet, yang hadir dalam rakor.
“Kehadiran Bapak Slamet saya harapkan bisa mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan yang selama ini sering terkendala miskomunikasi. Sekarang, tidak ada lagi alasan. Semua bisa diklarifikasi langsung,” ujarnya.
Pj Wali Kota juga menyampaikan pesan moral kepada seluruh ASN yang hadir, mengajak mereka memaknai tugas sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan nama baik pemerintah.
“Jangan sampai pemerintah dianggap tidak hadir, lemah, atau tidak tegas. Kita harus malu dengan jabatan, malu dengan pangkat, dan terutama malu dengan sumpah yang telah kita ucapkan,” tegasnya.
Menjelang akhir masa tugasnya, Unuibnudin tak segan menekankan tanggung jawab kolektif atas capaian kinerja yang akan dievaluasi dalam waktu dekat. Ia mengingatkan bahwa beban utama tetap berada di pundaknya sebagai kepala daerah, namun keberhasilan atau kegagalan program sangat ditentukan oleh peran aktif para camat dan lurah.
“Waktu kita tidak banyak. Semua program harus dipastikan berjalan, apalagi program prioritas nasional. Bila kepala daerah lalai, risikonya bukan main. Jadi saya mohon, Bapak/Ibu memahami urgensi ini,” ucapnya dengan nada serius.
Di akhir sambutannya, ia menyampaikan harapan agar seluruh jajaran pemerintah kota dapat bekerja lebih bersih, terukur, dan solid demi mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.