Via Zoon, Juhaini Ikut Rakor Bersama Kemendagri 

Laporan Ap,Bm

PANGKALPINANG,POSBERNAS – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, mewakili Penjabat Wali Kota Pangkalpinang menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah serta optimalisasi pelaksanaan pengentasan dan penghapusan kemiskinan. Rakor ini digelar Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Lantai 1 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (8/9/2025).

Dalam keterangannya, Juhaini menyampaikan bahwa perkembangan inflasi menjadi salah satu topik utama dalam Rakor tersebut.

“Tadi disampaikan inflasi nasional secara year-on-year berada di angka 2,3%, sementara month-to-month terkontraksi 0,08%. Untuk Babel year-on-year-nya 1,34% dan month-to-month terkontraksi 0,46%. Sedangkan Pangkalpinang, year-on-year sebesar 1,34% dan month-to-month terkontraksi 0,49%,” jelasnya.

Ia menambahkan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang inflasi terbesar, dengan komoditas utama yakni bawang merah, beras, serta emas dan perhiasan.

Selain inflasi, Kemendagri juga menyampaikan evaluasi kondisi terkini di daerah terkait penyampaian pendapat di muka umum. Tercatat ada 144 kabupaten/kota dan 35 provinsi yang mengalami aksi unjuk rasa, dengan 42 di antaranya berlangsung anarkis, sedangkan 102 lainnya berjalan kondusif.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemkot Pangkalpinang telah menjalankan enam langkah antisipasi sesuai instruksi Kemendagri.

“Kita sudah melaksanakan rapat Forkopimda, pertemuan dengan tokoh masyarakat, apel kebangsaan dan doa bersama, gerakan pangan murah, penyaluran bansos, hingga pengaktifan kembali siskamling melalui surat edaran kepada RT/RW. Alhamdulillah semua sudah berjalan,” terang Juhaini.

Terkait Program 3 Juta Rumah, Juhaini menegaskan bahwa Pemkot Pangkalpinang turut mendukung kebijakan nasional tersebut.

“Kita sudah tindak lanjuti melalui Perwako Nomor 52 Tahun 2024. Memang dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang masih perlu dikonsultasikan dengan Kementerian Perumahan, namun pada prinsipnya program ini sudah berjalan,” ujarnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Juhaini menegaskan bahwa Pemkot Pangkalpinang terus berkomitmen mendukung kebijakan nasional, baik dalam menjaga stabilitas inflasi, mendukung program perumahan rakyat, maupun upaya pengentasan kemiskinan.