
Laporan Alpian
PANGKALPINANG,POSBERITA NASIONAL – Pemerintah Kota Pangkalpinang terus berupaya memperkuat penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), termasuk larangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau serta rokok elektronik atau vape.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Advokasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, serta Sponsorship Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, sekaligus Rapat Koordinasi dan Penguatan Implementasi KTR bagi Satuan Tugas (Satgas) KTR Kota Pangkalpinang.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Manunggal Pangkalpinang, Selasa (17/11/2026), dihadiri langsung Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrsina, Kapolresta Pangkalpinang, perwakilan Dandim 0413/Bangka, Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrsina, mengatakan bahwa terdapat sejumlah kawasan yang menjadi perhatian dalam penerapan kebijakan KTR. Kawasan tersebut meliputi fasilitas pendidikan, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat ibadah, tempat kerja, fasilitas pelayanan kesehatan, serta tempat atau ruang publik tertentu yang telah ditetapkan.
Menurut Dessy, pembentukan Satgas KTR sebenarnya sudah dilakukan. Namun, pelaksanaan dan pengawasannya di lapangan dinilai masih perlu diperkuat agar kebijakan tersebut dapat berjalan lebih maksimal.
”Untuk kali ini kita mengundang Satgas KTR yang sudah ada, tetapi belum maksimal. Ada Kapolres, Kejari, dan Kodim yang juga menjadi anggota, termasuk wakil ketua Satgas KTR,” ungkap Dessy.
Ia menegaskan, keterlibatan berbagai unsur pemerintah dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pangkalpinang.
”Ini diperlukan keterlibatan berbagai pihak melalui koordinasi untuk mendukung adanya KTR ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dessy menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang sebelumnya telah memiliki regulasi terkait Kawasan Tanpa Rokok, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian mengalami perubahan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2022.
Meski demikian, pemerintah daerah berencana kembali melakukan pembaruan regulasi dengan menyusun perda baru, terutama untuk memperkuat ketentuan pengawasan dan pemberian sanksi bagi para pelanggar.
”Perda kita sudah ada, Perda Nomor 1 Tahun 2015, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2022. Kemudian kita ada revisi dan ini kita akan membuat perda baru lagi terkait dengan sanksi dan lain-lain,” jelasnya.
Terkait sanksi, Dessy menyebutkan bahwa nantinya akan ada ketentuan berupa denda uang bagi pihak yang melanggar aturan KTR. Besaran dan mekanisme penerapannya akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa larangan merokok tidak hanya berlaku bagi rokok konvensional, tetapi juga mencakup penggunaan rokok elektronik atau vape.
Dalam penerapannya, terdapat perbedaan ketentuan pada sejumlah kawasan. Tempat kerja masih diperbolehkan menyediakan aktivitas merokok, tetapi wajib memiliki ruang khusus merokok yang memenuhi ketentuan.
Sementara itu, kawasan seperti sekolah, tempat ibadah, tempat bermain anak, angkutan umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan kawasan yang harus bebas dari aktivitas merokok.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap seluruh anggota Satgas KTR dapat meningkatkan koordinasi, pengawasan, serta sosialisasi kepada masyarakat.
Dengan demikian, implementasi Kawasan Tanpa Rokok tidak hanya sebatas aturan di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diterapkan secara konsisten demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan terlindungi dari paparan asap rokok maupun penggunaan rokok elektronik.
