Tegakkan Keadilan Berbasis Bukti, Bukan Opini dan Narasi Liar

LAPORAN JURNALIS – ET 

JAKARTA, POS BERITA NASIONAL – Di tengah derasnya arus informasi dan opini publik yang berkembang dalam berbagai polemik hukum, profesi advokat dan praktisi hukum dituntut untuk senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, serta menjunjung tinggi kode etik. Penegakan hukum harus tetap berpijak pada fakta, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan, bukan sekadar opini maupun narasi yang belum teruji kebenarannya.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Umum PERADI UTAMA, Prof. Dr. Hardi Fardiansyah, dalam Seminar Nasional bertajuk “Refleksi Kritis Atas Kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) Menjelang Satu Tahun Berlakunya KUHP Nasional” yang diselenggarakan di Universitas 17 Agustus Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam forum akademis tersebut, Prof. Hardi menyoroti pentingnya membangun kesadaran bersama bahwa keberhasilan penerapan regulasi hukum nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab moral setiap insan penegak hukum.

Menurutnya, KUHP Nasional merupakan bagian penting dari pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. Namun, pelaksanaannya membutuhkan komitmen seluruh elemen penegak hukum agar penerapan hukum berjalan secara objektif, adil, dan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu.

Advokat Harus Menjaga Integritas dan Kode Etik

Prof. Hardi menegaskan bahwa seorang advokat tidak cukup hanya memiliki kemampuan dalam memahami aspek teknis dan prosedural hukum. Lebih dari itu, advokat harus memiliki integritas moral, keberanian memperjuangkan keadilan, serta konsistensi dalam menjalankan profesi berdasarkan kode etik.

Ia juga menekankan bahwa seminar nasional tersebut merupakan ruang refleksi ilmiah bagi kalangan profesi hukum untuk mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum menjelang satu tahun berlakunya KUHP Nasional.

Forum tersebut diharapkan menjadi sarana pertukaran pemikiran yang objektif, konstruktif, dan profesional, tanpa ditarik ke dalam kepentingan politik praktis maupun kepentingan kelompok tertentu.

Isu Dugaan Penyadapan, Pembuktian Hukum Harus Diutamakan

Menanggapi berkembangnya isu dugaan penyadapan yang menjadi perhatian publik, Prof. Hardi mengingatkan agar seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghindari pembentukan opini yang berpotensi merugikan nama baik seseorang atau institusi sebelum terdapat pembuktian hukum yang sah.

Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran hukum harus ditangani melalui mekanisme yang berlaku. Tidak sepatutnya seseorang maupun kelompok tertentu langsung dinilai bersalah hanya berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

Di sisi lain, ia mendorong aparat penegak hukum agar menjalankan tugas secara tegas, transparan, dan profesional apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup maupun terpenuhinya unsur hukum terkait suatu dugaan tindak pidana.

Apabila terdapat indikasi keterlibatan pihak lain, proses pendalaman juga perlu dilakukan secara objektif dan menyeluruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Membangun Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum

Lebih lanjut, Prof. Hardi berharap momentum refleksi menjelang satu tahun berlakunya KUHP Nasional dapat menjadi pengingat bagi seluruh elemen profesi hukum untuk memperkuat komitmen terhadap keadilan dan supremasi hukum.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tidak hanya dibangun melalui ketegasan dalam menangani perkara, tetapi juga melalui sikap profesional, transparansi, independensi, serta penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara.

Penegakan hukum yang baik harus mampu menempatkan hukum sebagai panglima, bukan sebagai alat untuk membenarkan kepentingan tertentu.

Seminar nasional ini sekaligus menjadi momentum penting bagi advokat dan praktisi hukum untuk memperkuat peran profesinya dalam mengawal penerapan KUHP Nasional, sekaligus memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum tetap berada dalam koridor konstitusi, undang-undang, dan kode etik profesi.

Pada akhirnya, keadilan tidak boleh dibangun melalui prasangka dan opini, melainkan harus ditegakkan berdasarkan fakta, bukti hukum, integritas, serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip keadilan.