Laporan Redaksi
Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membongkar secara rinci mengenai adanya dugaan aliran dana mencurigakan jelang Pemilu 2024.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal adanya partai yang tiba-tiba memiliki banyak baliho. Sebab, tak tanggung-tanggung transaksi mencurigakan itu disinyalir mencapai miliaran rupiah.
“Sehingga transaksi yang mencurigakan apalagi itu adalah sumber dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu diperlukan ada institusi yang melakukan pengawasan. Karena itulah kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).
Hasto menekankan, seharusnya proses pesta demokrasi dapat berjalan jujur dan profesional. Hal ini penting, agar Pemilu 2024 dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kualitas komitmen terhadap kepentingan rakyat.
“Fairness akuntabilitas dan juga dalam menggunakan sumber daya. Maka kami meminta bantuan pada kelompok-kelompok, pro demokrasi sebagaimana saat itu mendirikan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) untuk juga ikut menjadi wasit yang baik antar partai politik, antar calon,” ucap Hasto.
Oleh karena itu, Hasto mendorong adanya komisi independen perihal temuan-temuan terkait pemilu. Menurutnya komite independen diharapkan bisa menjadi wasit antar partai politik dan paslon yang berkontestasi. Terlebih, guna menjaga fairness dan kualitas demokrasi Indonesia.
“Ini harus ada yang menghitung berapa, apakah partai-partau itu melaporkan berapa biaya pemasangan baliho, berapa jumlah baliho yang dipasang,” ungkapnya.
“Sehingga memang untuk menjaga fairness dan untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia diperlukan komite independen,” lanjut Hasto.
Seperti diketahui, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut adanya peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024. Sebaliknya, rekening khusus kampanye malah tidak terlihat adanya pergerakan alias flat.
“Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Misalnya terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya, daftar calon tetap (DCT) itu kita udah dapat,” ujar Ivan Yustiavandana Kepala PPATK, kepada wartawan, Kamis (14/12/2023).
Ivan membeberkan, temuan transaksi ilegal itu ditemukan usai pihaknya mendapatkan dan mengikuti data Daftar Caleg Sementara (DCT).
“Nah dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK,” ungkapnya.
Dia mengatakan, terdapat kenaikan lebih dari 100 persen yang berkutat di transaksi keuangan tunai. Ivan mengaku PPATK masih mendalami terkait temuan tersebut.