Laporan Bm,Pn
PANGKALPINANG,POSBERNAS, – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, menyampaikan tiga pesan penting kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Babel yang baru saja dilantik untuk masa jabatan 2025–2030. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pidato sambutan gubernur yang digelar di ruang sidang DPRD Babel, Senin (21/4/2025).
Atas nama lembaga dan masyarakat, Didit mengucapkan selamat atas amanah yang kini diemban oleh pemimpin baru Babel. Ia menyatakan harapan besar masyarakat agar duet kepemimpinan baru ini mampu membawa perubahan nyata, terutama dalam bidang ekonomi.
“Kami berharap Gubernur dan Wakil Gubernur bisa menjadi motor penggerak dalam memperbaiki kondisi ekonomi Babel yang sedang tidak baik-baik saja,” ujar Didit kepada wartawan usai sidang.
Menurutnya, berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Babel pada tahun 2024 hanya mencapai 0,77%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,38%. Padahal untuk tahun 2025, DPRD dan Pemprov telah menetapkan target pertumbuhan sebesar 2,5%.
“Namun jika kita lihat dari daya beli masyarakat di kuartal pertama, kondisi ekonomi kita masih sangat melemah,” ungkapnya.
Pesan kedua yang disampaikan adalah apresiasi terhadap sikap Gubernur Hidayat Arsani yang menegaskan dirinya akan menjadi gubernur seluruh masyarakat Babel, bukan hanya untuk partai tertentu.
“Pernyataan itu sangat kami hargai, apalagi beliau berasal dari partai pengusung. Tapi menegaskan dirinya sebagai gubernur rakyat menunjukkan sikap negarawan yang patut diapresiasi,” kata Didit.
Terakhir, DPRD Babel mendesak agar segera dilakukan penyegaran birokrasi di lingkungan Pemprov. Tujuannya adalah mendapatkan jajaran birokrat yang benar-benar mampu mendukung kinerja kepala daerah dan mendorong peningkatan ekonomi.
“Kami melihat kinerja beberapa SKPD selama ini belum maksimal. PAD tidak naik signifikan, dan upaya menarik dana pusat juga lemah. Karena itu, perlu ada pembaruan,” tegas Didit.
Ia juga menekankan pentingnya penyegaran birokrasi dilakukan secara objektif, bukan karena kepentingan politik atau balas dendam.
“Saya percaya Gubernur dan Wagub adalah sosok bijak. Tapi harus diwaspadai jika ada oknum ASN yang justru membawa kepentingan pribadi. Jangan sampai itu menghambat reformasi birokrasi yang dibutuhkan,” tutupnya.