Laporan Alpian
PANGKALPINANG,POSNERNAS, — Di tengah kondisi fiskal yang belum optimal, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengambil langkah strategis dengan menata ulang prioritas pembangunan melalui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menyampaikan bahwa penyesuaian ini merupakan bentuk respons terhadap realisasi pendapatan daerah yang belum mencapai target, khususnya dari sektor fiskal. Rasionalisasi belanja pun menjadi langkah yang tak terhindarkan, termasuk efisiensi pada pos belanja pegawai dan operasional pemerintahan.
“Penyesuaian ini lebih kepada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan fiskal. Kami harus realistis dengan kondisi keuangan daerah saat ini. Maka, belanja pemerintah, termasuk belanja pegawai, dipangkas sekitar 17 persen dari APBD induk,” ujar Eddy usai Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2025, Kamis (31/7/2025).
Namun, di tengah upaya efisiensi tersebut, pemerintah daerah tetap memastikan pembangunan strategis tetap berjalan. Salah satu program yang diprioritaskan adalah percepatan pembangunan rumah sakit spesialis yang akan difokuskan pada penanganan penyakit jantung dan stroke.
“Rumah sakit ini merupakan program unggulan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Fokusnya pada pelayanan spesialis jantung dan stroke, dua penyakit yang sangat rentan dan memerlukan penanganan cepat dan tepat,” jelasnya.
Menurut Eddy, pemilihan lokasi rumah sakit tersebut akan mempertimbangkan aspek strategis, termasuk akses terhadap bandara guna menunjang kecepatan layanan rujukan medis.
Sementara itu, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap kebijakan pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Meski saat ini masih didukung anggaran pusat, ke depan beban pembiayaan akan menjadi tanggung jawab daerah.
“Pengangkatan honorer menjadi P3K merupakan komitmen kita bersama. Tapi kita juga harus realistis memikirkan pembiayaan ke depan setelah masa stimulan dari pusat selesai,” tambah Eddy.
Proses pembahasan detail pemangkasan dan realokasi anggaran akan dilanjutkan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk memastikan setiap langkah yang diambil tetap mengedepankan kepentingan publik dan keberlanjutan pembangunan.