Laporan Baim
Pangkalpinang,Posbernas – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Unu Ibnudin menghadiri Diskusi dan Pemantauan Pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat yang digelar di Smart Room Center (SRC), Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (18/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Unu Ibnudin menegaskan komitmen Pemerintah Kota bersama Pemerintah Pusat untuk mempercepat realisasi program yang menjadi hak masyarakat.
“Menjadi tugas utama kami, tetapi kami bersama Pemerintah Pusat mengawal agar bisa cepat terealisasi. Hak-hak masyarakat sesuai amanah Presiden dan pemerintah pusat harus segera terwujud,” ujar Unu.
Ia menambahkan, pemerintah daerah siap menerima masukan dan mempercepat koordinasi lintas instansi agar program berjalan sesuai target. Bahkan, kata Unu, dukungan anggaran juga tengah disiapkan melalui Raperda Anggaran 2026.
“Kalau memang ada kebutuhan anggaran, ini momen yang tepat karena sedang dalam proses usulan. Jadi mari kita sinergikan agar program ini tidak terkendala,” jelasnya.
Terkait pelaksanaan MBG, Unu mengapresiasi langkah aparat kepolisian yang lebih dulu menjalankan program tersebut dengan menyiapkan dapur dan distribusi. Ia mengungkapkan, dalam waktu dekat beberapa dapur di Pangkalpinang sudah siap beroperasi untuk mendukung distribusi MBG.
Sementara untuk program Sekolah Rakyat, Unu menjelaskan prosesnya membutuhkan tahapan panjang, mulai dari penyediaan lahan hingga tindak lanjut pembangunan. Program ini, lanjutnya, ditujukan untuk menampung anak-anak yang kurang mampu maupun terlantar agar tidak lagi berada di jalanan.
“Sekolah Rakyat ini nantinya akan menjamin pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu atau tidak terpantau, bahkan yang terlantar. Konsepnya mirip pesantren, di mana anak-anak akan ditampung dan dibina. Namun prosesnya masih panjang, kita berharap doa dan dukungan semua pihak,” tuturnya.
Dengan adanya program nasional ini, Unu Ibnudin optimistis masyarakat Pangkalpinang akan merasakan manfaat langsung, baik melalui pemenuhan gizi maupun jaminan pendidikan yang lebih merata.