Foto:Unras Mahasiswa Ubb di gedung DPRD BABEL
Laporan Alpian
PANGKALPINANG,POSBERNAS – Aksi unjuk rasa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (BEM KM UBB) di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (6/5/2026), menghasilkan sejumlah kesepakatan antara mahasiswa, DPRD, dan Pemerintah Provinsi Babel.
Sekitar 250 mahasiswa tiba di kawasan perkantoran gubernur pada pukul 15.45 WIB untuk menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan guru, perlindungan buruh, hingga pemerataan pendidikan di Bangka Belitung.
Kedatangan massa disambut langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr. (H.C) Hidayat Arsani, S.E., bersama Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, S.H., M.H., serta sejumlah anggota dewan.
Dalam forum penyampaian aspirasi yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Presiden Mahasiswa UBB, Randi, menyoroti sejumlah persoalan yang menurut mahasiswa perlu segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“ Kami menuntut pemerintah tidak hanya mendengar, tapi melakukan langkah nyata. Pendidikan di Bangka Belitung, termasuk di pelosok seperti Pulau Nangka, harus setara kualitasnya. Kesejahteraan guru dan buruh juga tidak boleh hanya menjadi komoditas politik tanpa realisasi,” tegas Randi.
Selain isu pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik, mahasiswa juga meminta adanya perhatian serius terhadap perlindungan tenaga kerja serta evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih membutuhkan pengawasan lebih optimal.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, S.H., M.H., menyampaikan beberapa langkah yang akan menjadi perhatian pemerintah daerah bersama DPRD.
Beberapa poin yang disampaikan meliputi standarisasi gaji honorer sebesar Rp2.900.000, penghapusan pungutan SPP disertai penyediaan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi, hingga dorongan kepada Dinas Tenaga Kerja agar bertindak tegas terhadap pelanggaran hak-hak buruh dan kasus kecelakaan kerja.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Babel juga berencana menyampaikan surat kepada pemerintah pusat terkait evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya menyangkut efektivitas penggunaan anggaran dan aspek keamanan pelaksanaannya.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, mengapresiasi aksi mahasiswa yang berlangsung tertib dan kondusif.
“Kami terbuka terhadap kritik. Poin-poin yang disampaikan hari ini adalah masukan berharga bagi kami untuk memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak pada masyarakat kecil,” pungkasnya.
Aksi yang berlangsung hingga pukul 17.45 WIB itu berakhir damai setelah tuntutan mahasiswa ditandatangani dan disepakati bersama oleh pihak terkait.