Tegas Politisi Perempuan dari Partai Gerindra, Narulita Sari: Kalau Bukan Kita Bela Guru dan Nakes, Siapa Lagi?

Laporan Pn,Bm

Pangkalpinang, Posbernas,– Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Fraksi Gerindra, Narulita Sari, S.E., M.E., menyuarakan keprihatinannya atas pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dialami oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, khususnya di kalangan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Narulita menyampaikan bahwa TPP merupakan kebutuhan dasar yang mendukung kinerja sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, jika tunjangan ini terus dipotong, hal tersebut akan berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat.

“Terkait TPP tenaga kesehatan dan tenaga pendidik yang dipotong, itu adalah kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Kalau sampai mereka bekerja tidak maksimal, maka banyak masyarakat yang dirugikan,” ujar Narulita saat diwawancarai, Selasa (3/6/2025)

Ia menegaskan komitmennya untuk fokus memperjuangkan hak-hak tenaga guru dan tenaga kesehatan. Dengan beban kerja yang semakin berat, menurutnya sudah sepatutnya mereka mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, termasuk dalam hal TPP.

“Mohon pemerintah mempertimbangkan TPP tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, supaya mereka tetap semangat bekerja untuk pendidikan dan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” tambahnya.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan suara perempuan terbesar di Bangka Belitung juga menyoroti tanggung jawab besar yang dipikul para tenaga kesehatan dalam menyelamatkan nyawa pasien, serta peran guru dalam mencetak generasi unggul yang mampu bersaing secara nasional dan internasional.

“Sekarang ini TPP ASN dipotong. Seandainya kita tidak dapat mempertahankan TPP untuk semua ASN, minimal untuk dokter, nakes, dan guru tetap harus kita perjuangkan,” tegasnya.

Dengan pernyataan ini, Narulita berharap pemerintah daerah dapat lebih bijak dalam mengambil kebijakan anggaran, khususnya yang menyangkut kesejahteraan tenaga pendidik dan kesehatan, demi menjaga mutu layanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.