Oleh : Letjen TNI Mohamad Hasan
Komandan Kodiklat TNI AD Ke-23
BENCANA di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 lalu yang merusak dan memutus jembatan serta jalan nasional mengingatkan kita pada satu hal mendasar dalam kehidupan berbangsa. Yakni, betapa vitalnya konektivitas bagi kehidupan masyarakat dan proses pemulihan pascabencana. Ketika infrastruktur terputus, yang benar-benar hilang bukanlah sekadar aspal atau badan jalan. Namun, tatanan kehidupan juga terganggu, roda ekonomi terhenti, dan harapan masyarakat terkatung-katung.
Sebagai negara dengan geografi yang rentan erhadap bencana, Indonesia tidaklah asing dengan tantangan itu. Namun, besarnya skala bencana di Sumatera tersebut memaksa seluruh elemen bangsa bekerja lebih cepat, terkoordinasi, dan strategis. Dalam konteks inilah Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah khusus kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk mengomandoi Satuan Tugas Percepatan Perbaikan Jembatan. Perintah itu bukan sekadar formalitas, melainkan keputusan strategis yang mampu mempercepat respons negara dalam fase tanggap darurat bencana di wilayah terdampak.
Di tengah situasi sulit tersebut, TNI AD mengemban perintah negara sebagai eksekutor teknis dan kemanusiaan yang dihadapkan pada satu tugas sederhana tetapi berat: bagaimana menyambung kembali jaringan jalan dan jembatan yang terputus.Dalam pelaksanaannya, kerja itu melibatkan personel Zeni TNI AD yang dibantu personel TNI AD setempat dengan alat berat dan berbagai jenis jem-batan darurat.
Di antaranya, jembatan Bailey, jembatan Armco, dan jembatan gantung. Targetnya pun tidak sedikit. Dari estimasi 592 titik jembatan rusak, 200 jembatan harus rampung hingga Februari 2026. Dari jumlah itu, sampai awal 2026 ini, TNI AD telah mem-bangun sekitar 42 jembatan Bailey, 50 jembatan Armco, dan 39 jembatan gantung. Termasuk membantu pemba-ngunan 37 jembatan beton bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pencapaian itu bukan sekadar statistik yang kering. Ia adalah nyawa yang kembali berdenyut dan hidup bagi masyarakat, terutama di daerah yang sebelumnya terputus total dari jaringan transportasi utama. Di Sikabau, Kabupaten Pasaman Barat, misalnya, jembatan Bailey sepanjang 18 meter selesai dibangun dalam waktu kurang dari 6 hari. Demikian pula beberapa jembatan berbagai jenis yang sudah tergelar di sejumlah desa di Kabupaten Bener Meriah yang telah ditinjau KSAD.
Seorang warga di wilayah yang baru tersambung itu berjalan pelan bersama sepeda motor kecilnya. Matanya menatap panjang ke arah jembatan yang kini bisa dilintasi. ’’Dulu bantuan hanya sampai di sini (ujung jalan putus). Sekarang kami bisa keluar dan masuk desa tanpa harus memutar jauh. Ini sudah seperti anugerah,’’ katanya.
Opini Negatif
Namun, di balik kerja nyata prajurit TNI AD di lapangan, tidak bisa dimungkiri, di ruang publik muncul berbagai opini negatif dan kontraproduktif. Kritik itu beragam. Umumnya ditujukan pada kendala struktural dan nonteknis di luar kendali prajurit di lapangan. Keinginan masyarakat untuk segera terbangunnya jembatan dikritik sebagai bentuk keterlambatan kinerja TNI AD tanpa melihat kendala sulitnya medan.
Ditambah, ada dugaan sabotase kelompok tertentu pada jembatan yang sudah terbangun di Aceh. Ada pula tudingan yang berusaha melekatkan narasi yang jauh dari realitas di lapangan. Kritik yang demikian sering kali tidak dilandasi data, tetapi oleh prasangka, kecemburuan, atau kecurigaan semata.
Kritik yang sehat tidak boleh lahir dari anggapan sepihak atau narasi yang mengabaikan fakta di lokasi bencana. Mempertanyakan peran TNI AD tanpa memahami konteks kebutuhan teknis pemulihan infrastruktur pascabencana yang dalam keadaan genting memerlukan kecepatan, struktur komando yang jelas, dan disiplin pelaksanaan adalah bentuk kritik yang tidak membantu, bahkan bisa menyesatkan opini publik.
Pandangan yang mengaitkan keterlibatan TNI dalam operasi kemanusiaan dengan agenda ideologis atau politis sering kali datang dari jarak yang jauh. Sebagian besar komentar di media sosial justru dibentuk oleh imajinasi atau ketakutan historis, bukan oleh pengamatan realitas.
Kenyataannya, di beberapa titik bencana, sejumlah jembatan nasional dan jalan utama putus total, sementara masyarakat lokal menanti bantuan logistik dan akses untuk keluar dari kondisi isolasi. TNI AD hadir untuk menjawab kebutuhan konkret tersebut.
Menunaikan amanah negara,bukan untuk pamer kekuatan apalagi pencitraan.
Dalam menghadapi opini dan kritik negatif itu, TNI AD menunjukkan sikap profesional dengan tetap berpegang pada fakta, disiplin tugas, dan etika pengabdian. Alih-alih terjebak dalam polemik, prajurit TNI AD memilih meresponsnya melalui kerja nyata: menyelesaikan pembangunan jembatan, membuka kembali akses warga, dan memastikan dampak langsung dirasakan masyarakat terdampak.
Sikap itu mencerminkan kedewasaan institusi yang memahami bahwa legitimasi tidak lahir dari perdebatan opini, melainkan dari akuntabilitas kinerja, keterbukaan informasi, serta konsistensi menjalankan perintah negara.