Cara Presiden Jokowi Upayakan Pemerataan Pembangunan

Laporan Redaksi

posberitanasional.com – Berani mengambil keputusan merupakan kunci utama Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Hal itu menjadi gambaran jawaban mengenai pesatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia selama beberapa tahun belakangan.

Presiden mengatakan, dalam hal meningkatkan perekonomian suatu daerah, pemerintah harus aktif bergerak melakukan pembangunan di daerah tersebut. Menurutnya, menunggu agar perekonomian daerah tersebut perlahan menggeliat bukanlah suatu hal yang tepat.

“Memang harus seperti itu, mendahului dulu. Karena rumusnya itu jelas, kalau infrastruktur itu baik maka pertumbuhan ekonomi itu pasti akan tumbuh. Kalau kita menunggu ekonominya tumbuh dulu baru infrastruktur diberikan ya itu sampai kapanpun kita hanya menunggu,” kata Presiden dalam diskusi Forum A1 yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 November 2019.

Maka itu, pemerintah harus berani memutuskan mengenai pelaksanaan rencana besar dan tahapan pembangunan yang akan dilakukan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo sering turun ke lapangan untuk mencari tahu potensi pengembangan suatu daerah dan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan daerah untuk mencapai kemajuan.

“Kita harus berani memutuskan. Ya ini langsung bangun _airport_-nya, ya ini harus bangun jalannya,” tuturnya.

“Ini kita ‘menyerang’, tetapi dengan sebuah perencanaan yang baik, agenda besar, dan ukuran-ukuran yang sudah kita kalkulasi sehingga tembakannya itu tepat dan fokus,” imbuhnya.

Selain itu, Presiden menjelaskan, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah juga harus bersedia mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan daerah. Tak hanya mendengarkan, pemerintah juga harus tanggap dan mengerjakan apa yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat di daerah.

“Apa yang dibutuhkan oleh sudut-sudut yang ada di setiap provinsi, di setiap daerah, itu ya harus dikerjakan sehingga nantinya akan terjadi sebuah pemerataan ekonomi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Jakarta, 14 November 2019
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden