Bupati dan wakil bupati, pimpinan OPD lakukan Rapat evaluasi anggaran penanganan Covid-19 bersama DPRD maybrat

Laporan Jurnalis : Onesimus semunya

Maybrat, posberitanasional-pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) gelar rapat bersama pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Maybrat guna mengevaluasi penanganan virus Corona ( Covid-19), kumurkek, Rabu (29/4/2020).

Bupati Maybrat Drs Bernard Sagrim dalam sambutannya” mobilitas masyarakat keluar-masuk Maybrat berjumlah 960, orang baik itu dari maybrat maupun orang yang luar, sedangkan berjumlah 10,200, orang di14 puskesmas sudah melakukan skrining kesehatan.


Masih banyak program kegiatan dalam APBD yang bisa direalokasi. Fokus kita saat ini adalah perang lawan Covid-19, maka APBD harus diarahkan untuk hal tersebut.

Nah terkait dengan anggaran, sesuai dengan Perpanjangan penyesuaian APDB tertuang dalam poin kedelapan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, ditandantangani keduanya pada 9 April 2020.

Kapasitas kesehatan, jaring pengaman sosial melalui Bansos/Hibah, perlindungan kepada industri dan UKM agar tetap bisa bertahan hidup, memperkuat ketahanan pangan dan kebutuhan pokok di seluruh daerah,”
Adapun refocusing dan atau perubahan alokasi anggaran yang dimaksud diarahkan kepada 3 (tiga) hal, yakni; Pertama, penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan; Kedua, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha di daerah masing-masing tetap hidup; dan Ketiga, penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.

meskipun akan mengikuti anjuran pemerintahan pusat, pihaknya tidak akan melakukan kebijakan anggaran secara proporsional sesuai dengan surat menteri dalam negeri maupun menteri keuangan. Yang menyatakan, anggaran daerah sebesar 50% harus dipotong untuk penanganan covid 19.

Pasalnya, di (maybrat) ada kebijakan yang sudah terlanjur berjalan.“Tadi kita semua sudah samakan presepsi kalau 50% dipotong, bagaimana kebijakan anggaran yang sudah jalan ini, karena DAK dan lain-lain tadi sudah sepakat untuk direvisi,,” kata Bupati kepada wartawan.

Oleh karena itu, pihaknya telah sepakat bersama DPRD akan kembali hearing guna membahas kembali anggaran secara detail, termasuk distribusi sembako. Akan dibahas terperinci melaui hearing ulang bersama DPRD waktu dekat .

“Soal distribusi logistik, memang ada kendala, jadi nanti dibuat berita acara untuk dihitung ulang,” ujar Bupati.

Disampaikan Bupati, pihaknya bersama anggota legislatif bersepakat untuk membahas anggaran bagi para mahasiswa didalam Papua maupun luar Papua.

“Begitupun tadi kita sepakat untuk mahasiswa yang ada di dalam papua maupun diluar papua, walaupun tidak ada kebijakan anggaran untuk mahasiwa, namun ya mereka kan juga anak-anak kita semua. Jadi nanti melalui hering lanjutan satu dua hari ini untuk mencari regulasi seperti apa sehingga bisa mengakomodir ini semua sesuai kemampuan daerah,” tutup Bupati.

Sementara, ketua DPRD Maybrat, Ferdinando Solosa, menambahkan, terkait anggaran 43 Milyar lebih yang sebelumnya dikabarkan telah ditetapkan masih dalam asumsi atau perkiraan yang direncanakan untuk penaganan covid 19.

“Jadi ini jangan sampai ditafsirkan bahwa uang sekian besar ini kenapa peruntukannya belum jelas, tadi teman-teman dewan sudan pertanyakan ini dan sudah mendapat penjelasan dari pihak eksekutif (masih asumsi),” kata Ketua DPRD Maybrat.

Anggaran tersebut menurut Ketua DPRD, akan dibreakdown oleh tim anggaran eksekutif dan tim anggaran DPRD berdasarkan edaran PMK 35/2020 tentang beberapa sumber peneriman anggran yang mengalami penurunan terkai dengan penanganan covid 19.

Sehingga, untuk menyikapi hal itu, pihaknya di DPR meminta agar, penjabaran revisi anggaran oleh eksekutif segera, supaya diserahkan kepihak DPR untuk dilakukan pengawasan pada pelaksanaan realisasi anggaran.

Terkait tuntutan mahasiswa, kata Dia, berdasarkan aturan yang ada, tidak terdapat pos anggaran diperuntukan untuk mahasiswa, namun dirinya berharap agar para mahasiswa harus bersabar dan mengikuti aturan yang ada sambil menunggu kebijakan seperti apa yang hendak diambil pemerintah.