Fraksi NasDem DPRD Maybrat Dorong Pansus COVID-19

Laporan Jurnalis : Onesimus semunya

Maybrat, posberitanasional-Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maybrat dorong Panitia Khusus (Pansus) dalam rangka pengawasan terkait Pergeseran Anggaran Covid-19.

_” Kami Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Maybrat pada prinsipnya mendorong Pansus Covid-19, terkait Rancangan Pergeseran anggaran Covid-19 Rp. 43 Miliar lebih maupun rasionalisasi belanja modal sekurang-kurang 50% dengan menggurangi Anggaran belanja pada APBD Maybrat diprediksikan Rp. 74 Miliar lebih dari APBD Kabupaten Maybrat Tahun 2020 “ungkap Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Maybrat, Yonas Yewen., A. Md.Tek., Kepada media ini, melalui WhatsApp pribadinya, Kamis (07/05/2020).

Menurut Politisi Muda Partai NasDem itu, Refocusing anggaran Percepatan Covid-19 mengacu PP Penganti UU No. 1 Tahun 2020, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020, Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020, keputusan Bersama Mendagri dan Mengkeu No.199/2813/SJ dan No.177/KMK.07/2020, PMK No.35 Tahun 2020, Permendagri No.20 Tahun 2020, Permendagri No.33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

” kita DPRD menjalankan fungsi Controlling (Pengawasan), Fungsi Fungsi Anggaran dan fungsi Legeslasi merujuk pada UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ” ungkap Anggota DPRD Dapil Yumasssesss Raya itu.

Selain Pansus Anggaran Covid-19, kita dorong dua Pansus lainnya adalah Pansus Pengadaaan Barang dan Jasa dan Pansus Tragedi Aifat Timur Raya.

” NasDem berkomitmen dorong 3 Pansus di DPRD, baik Pansus Covid-19, Pansus Pengadaaan Barang dan Jasa dan Pansus Tragedi Aifat Timur Raya” terang mantan Wartawan itu.

Lebih lanjut kader GMNI Sorong itu, Wacana Pansus telah dibicarakan dalam rapat-rapat di DPRD Kabupaten Maybrat dan semua Teman-teman 4 Fraksi lainnya juga menyetujuinya.

_” Tujuan dorong Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah ” tutup Alumini Univeristas Cenderawasih Jayapura itu.