Laporan Jurnalis Ricky
Pangkalpinang – Ekonomi yang tak terkendalikan, masyarakat yang semakin tertekan serta pemerintah yang lamban dalam mengambil keputusan, mengharuskan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Bangka Belitung melakukan aksi turun kejalan.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan HMI Cabang Bangka Belitung terhadap kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, hingga menginginkan pemberantasan mafia tambang dan mafia gas di Indonesia.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Bangka Belitung melakukan aksi ini di depan Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dimulai pada jam 10.00 WIB (30/08/2022).
Dalam aksi ini sejumlah mahasiwa membawa bendera HMI dan Poster yang bertuliskan tuntunan yang ingin mereka sampaikan.
Aksi tersebut juga diamankan oleh puluhan personel Sat Pol PP dan kepolisian yang melakukan pengamanan di depan Gedung DPRD.
Asep Muldani selaku koordinator aksi menjelaskan dengan adanya kenaikan ini akan menyengsarakan rakyat Indonesia. “Dengan adanya kebijakan rencana kenaikan BBM dan tarif dasar listrik tentu bakal sengsarakan masyarakat”. Ujar Asep.
Ia juga menjelaskan supaya pemerintah untuk lebih mengkaji kembali terhadap wacana kenaikan tersebut. “Kami mendorong pemerintah untuk menguji kembali wacana kebijakan tersebut, jangan sampai wacana itu jadi justru akan membuat inflasi terjun bebas, kita juga meminta percepatan pemerintah dalam pemberantasa mafia tambang dan migas di indonesia.” Lanjut Asep.
Yusuf selaku Ketua Umum HMI Cabang Bangka belitung menuturkan kenaikan BBM dan TDL tersebut akan menyebabkan inflasi dan akan membebani masyarakat. Wacana kebijakan pemerintah untuk menaikan BBM subsidi dan Tarif Dasar Listrik merupakan sebuah kebijakan yang kurang cerdas, justru akan membebani masyarakat di seluruh Indonesia di tengah kondisi negara yang belum setabil yaitu stagflasi.” Kata Yusuf.
“Menjadi harapan bersama dengan masyarakat presiden jokowi segera mengambil tidakan yang bijak demi terwujudnya keharmonisan di tengah masyarakat yang baru mau pulih dari pandemi covid.” Lanjutnya
Aksi penolakan ini juga disambut baik oleh wakil ketua DPRD Bangka Belitung Amri Cahyadi dan juga ia sepakat untuk menolak atas kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL).
“Saya sudah bermusyawarah kami pun berharap dan berdoa semoga tidak ada kenaikan tersebut, ini kebijakan pusat bukan daerah. Pastinya mungkin saja kawan-kawan tidak hanya menyampaikan disini saja atau dapat kita melakukan diskusi. Yakinlah aspirasi disampaikan bukan hanya aspirasi kalian saja tetapi aspirasi semua, kita berharap ada kebijakan pusat tidak menaikan itu,” harapnya.
Seirama dengan Amri, Hendra Apollo Wakil Ketua DPRD Babel juga menyatakan penolakan atas kenaikan BBM dan TDL serta berupaya untuk membasi mafia tambang dan mafia gas.
“Terkait kenaikan BBM, kita sepakat satu suara, termasuk mafia migas dan tambang kita harus basmi, cuman mafia tambang sudah menggurita di Babel, dan akibat BBM naik tentu akan berdampak ke barang pokok lainnya,” tutur Hendra.
Saat penutupan aksi, para peserta meminta Wakil Ketua DPRD Amri Cahyadi dan Hendra Apollo menandatangani terkait pernyataan sikap HMI Cabang Bangka Belitung yang kemudian diterima dan ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Tersebut.
Adapun tuntutan serta solusi yang diberikan oleh HMI Cabang Bangka Belitung:
Tuntutan Aksi HMI Terkait BBM, TDL dan Mafia Migas:
1. Menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi Ekonomi rakyat terutama kelas menengah kebawah yang mana kondisinya belum membaik pada masa pandemi Covid-19.
2. Meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik dan
3. Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor Migas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.
Solusi yang Diberikan
1. Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah kebawah dan pelaku UMKM.
2 Membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, kendaraan umum dan kendaraan logistik.
Pembatasan BBM bersubsidi ini harus melalui pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan;
3. Mengalokasikan pendapatan yang besar (windfall income) dari kenaikan harga komoditas sumber daya alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi dan listrik,
4. Melakukan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM, dan
5. Mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.
Dalam pantauan awak media aksi tersebut berlangsung damai.