Jakarta – Delapan fraksi DPR RI tegas menolak sistem pemilu proporsional tertutup, Rabu (30/5/2023). Hal ini diungkapkan usai kedelapan fraksi DPR tersebut melakukan pertemuan menanggapi dugaan bocornya hasil gugatan sistem proporsional pemilu yang tengah dibahas di Mahkamah Konstitusi.
Kedelapan fraksi ini di antaranya Golkar, Gerindra, PAN, NasDem, PKB, Demokrat, PKS dan PPP. Hanya F-PDIP saja yang mendukung sistem pemilu proporsional tertutup.
Anggota Fraksi Gerindra DPR Habiburokhman bahkan mengancam bila Mahkamah Konstitusi (MK) ngotot memutuskan sistem pemilu tertutup, maka pihaknya akan mengevaluasi anggaran MK. “Kita tidak akan saling memamerkan kekuasaan, dan cuma kita juga akan mengingatkan bahwa kami ini legislatif juga punya kewenangan. Apabila MK berkeras untuk memutus ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Begitu juga dalam konteks budgeting,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (30/5/2023).
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir menyebut para caleg pasti akan melakukan protes ke MK bila benar putusan pemilu proporsional tertutup.”Kita minta sistemnya tetap terbuka, kalau mereka memaksakan mungkin orang-orang itu (caleg) akan minta ganti rugi (ke MK),” kata Kahar.
Kahar menyebut, setidaknya terdapat 300 ribu caleg yang sudah mendaftar ke KPU. Ia menyebut seluruh caleg akan kehilangan haknya apabila proporsional tertutup digelar.”Mereka ini kehilangan hak konstitusionalnya, sekitar 300 ribu orang (caleg),” kata dia.
Berpendapat yang sama, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menilai sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang terbaik. Sebaliknya, jika sistem pemilu proporsional tertutup dilakukan maka akan membuat kegaduhan lanjutan yang akan berimplikasi pada tahapan persiapan pemilu yang sudah berlangsung.
“Kami mengingatkan hakim MK agar tetap konsekuen dan melihat time frame waktunya agar kita fokus menyelenggarakan pemilu yang beretika, jurdil, dan transparan,” kata pria yang biasa disapa Ibas itu.
Editor : Rangga