Laporan Redaksi
Jakarta- Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin turut merespons terkait hak politik pejabat Negara untuk berpihak dan berkampanye terhadap salah satu pasangan calon (paslon) di pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Wapres Ma’ruf Amin menegaskan dirinya akan tetap netral dalam menyikapi dinamika Pemilu 2024.
“Saya sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral. Tidak memihak (salah satu pasangan calon),” kata Wapres Ma’ruf ketika ditemui di istana wakil presiden, pada Kamis (25/1/2024).
Dia pun tidak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi menyatakan untuk memihak dan ikut berkampanye di pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Memang Presiden sudah menyatakan seperti itu dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan Presiden itu nanti,” ujar Wapres.
Terkait pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye, Wapres menyerahkan hal tersebut kepada publik untuk menilainya. Sebab hal itu juga sudah ada dalam aturan.
“Perkara nanti (siapa) pilihan saya, saya akan tuangkan nanti saja pada tanggal 14 Februari (pada hari pemungutan suara). Dan tidak boleh ada yang tahu,” tutur dia.
Selain itu, Ma’ruf meminta agar anak – anak tidak diajak untuk mengikuti kegiatan kampanye/politik. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan.
Lebih lanjut, terkait temuan bantuan sosial (bansos) beras yang ada gambar salah satu paslon capres – cawapres, Wapres mengatakan, sudah ada lembaga yang mengurus masalah – masalah terkait pemilu dan kampanye.
“Itu saya kira supaya disampaikan ke Bawaslu saja, nanti Bawaslu yang memberikan (penilaian) apakah itu semacam pelanggaran apa tidak,” kata Ma’ruf.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik. Hal tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
“Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh,” kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Jokowi mengatakan bahwa meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.
“Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” kata Jokowi.