Laporan Ap
PANGKALPINANG,POSBERNAS, — Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Unu Ibnudin, menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat penyelesaian program kerja dan meningkatkan pelayanan publik. Pesan tersebut ia sampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar di Balai Besar Betason, Rabu (16/7/2025).
Unu menyoroti lemahnya komunikasi beberapa OPD yang menurutnya dapat menghambat efektivitas pemerintahan. Ia meminta seluruh kepala dinas untuk lebih proaktif dalam menyampaikan progres maupun kendala yang dihadapi.
“Kalau tidak pernah melapor atau berkoordinasi, saya anggap semuanya baik-baik saja. Tapi kenyataannya tidak begitu,” ujar Unu dalam forum yang berlangsung dalam suasana santai bertema coffee morning tersebut.
Selain kepada OPD, Unu juga mengingatkan para lurah dan camat agar lebih hadir di tengah masyarakat dan aktif memantau dinamika di wilayahnya. Menurutnya, sikap peduli dari seorang pemimpin menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan publik.
“Jangan sampai masyarakat melihat kita hanya sebagai robot birokrasi. Jas dan jabatan tidak akan berarti jika tidak memberikan manfaat nyata,” tegasnya.
Menjelang Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2025, Unu turut menekankan pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN). Ia mengingatkan bahwa keterlibatan ASN dalam politik praktis adalah pelanggaran yang bisa dikenai sanksi tegas.
“ASN harus profesional. Jangan sampai ada keberpihakan. Siapa pun yang terpilih nanti, itu sudah kehendak Tuhan,” katanya, menambahkan bahwa pengawasan akan dilakukan secara ketat terhadap potensi pelanggaran.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, menambahkan bahwa salah satu fokus pembahasan dalam rapat tersebut adalah menanggapi keluhan masyarakat tentang kualitas pelayanan publik. Ia juga mendorong efisiensi anggaran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan anggaran yang terbatas, kita dituntut untuk kreatif dan efisien. Kecepatan dan ketepatan respons terhadap kebutuhan masyarakat menjadi kunci membangun kepercayaan,” ujar Mie Go.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor, menghadirkan pemerintahan yang responsif, serta memastikan netralitas birokrasi di tengah dinamika politik menjelang Pilkada.