Laporan Alpian
PANGKALPINANG,POSBERNAS — Wali Kota Pangkalpinang, Prof. H. Saparudin, M.T., Ph.D, bersama Wakil Wali Kota, Dessy Ayutrisna, S.E., M.M, menghadiri Rapat Paripurna Keenam Masa Persidangan I Tahun 2025 DPRD Kota Pangkalpinang, Kamis (16/10/2025).
Agenda rapat membahas Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran serta Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Wali Kota Saparudin menyebut kesepakatan KUA-PPAS merupakan langkah strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah tahun depan.
“Ini adalah bentuk komitmen bersama antara pemerintah dan DPRD untuk menghadirkan APBD yang berkualitas, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Saparudin menyoroti kondisi ekonomi nasional dan daerah yang masih penuh tantangan, seperti tekanan inflasi dan perubahan iklim. Karena itu, APBD 2026 difokuskan pada tiga arah kebijakan utama, yakni peningkatan pendapatan daerah, reformasi belanja, dan pembiayaan yang lebih hati-hati.
Pemerintah Kota, kata dia, akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan retribusi. Sementara pada sisi belanja, fokus diarahkan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, serta penguatan UMKM dan ekonomi lokal.
“Penurunan dana transfer pusat menuntut kita lebih bijak dan disiplin dalam mengelola anggaran. Setiap rupiah harus memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan nota kesepakatan KUA-PPAS, pendapatan daerah Pangkalpinang tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp768,54 miliar, dengan belanja daerah sebesar Rp795,63 miliar.
Untuk menutup defisit, pemerintah akan memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp23 miliar, dengan SiLPA akhir diperkirakan mencapai Rp4,09 miliar.
Menutup rapat, Wali Kota Saparudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah berkolaborasi dalam menyusun arah kebijakan fiskal daerah.
“Dengan semangat kebersamaan, kita wujudkan Pangkalpinang yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya.