Laporan Baim

Pangkalpinang – DPRD kota Pangkalpinang menggelar Rapat Paripurna keempat Masa
Persidangan I Tahun 2022 . Senin (31/10).

Agenda Rapat tersebut antara lain Mendengar Laporan Badan Anggaran, Mendengar pendapat akhir fraksi terhadap nota keuangan dan Raperda tentang APBD
tahun anggaran 2023, Mendengar keputusan DPRD terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD tahun Anggaran 2023.

Serta sambutan Walikota
Pangkalpinang atas keputusan DPRD
terhadap Nota Keuangan dan Raperda
tentang APBD tahun Anggaran 2023. (Hms DPRD Kota Pgk)

Laporan Baim

PANGKALPINANG – Ketua DPR RI Puan Maharani tiba di RSUD DH dalam rangka meresmikan poliklinik rawat jalan sekaligus mengikuti rangkaian kegiatan operasi Katarak Gratis bagi masyarakat Bangka Belitung yang di pelopori yayasan Rudi Center dan PDIP Bangka belitung.Senin (20/06).

Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza S.H., mengatakan, Suatu kehormatan besar bagi Pangkalpinang, bisa di hadiri langsung Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Ibu Puan Maharani dan didampingi bapak, Ir. Rudianto Tjen, Komisi l DPR RI.

“Beliau ini panutan saya, contoh baik, seorang pemimpin yang merangkul dan melihat masyarakat dalam bentuk dan wujud nyata dan selalu maju bersama rakyat, saya seperti teringat, ketika kakek beliau mendatangi pulau bangka pada 19 Maret 1953, pada saat itu kakek beliau adalah Presiden pertama dan bapak bangsa Republik Indonesia, Ir.Soekarno yang akrab di panggil , Bung Karno, pada saat itu sambutan Rakyat sangat antusias dan
merasa bahagia, ” ucapnya.

Dengan di resmikannya Poliklinik rawat jalan RSUD Depati Hamzah ini , bisa membantu dan meringankan masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan vasilitas gedung baru dan mendapat pelayanan kesehatan yang terbaik,”pungkasnya.(*)

Laporan Ricky

PANGKALPINANG – Ketua Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Dr. Zufriady, Rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang beberapa minggu lalu, mendorong Pemeritah Kota (Pemkot) mengutamakan kegunaan anggaran untuk pro rakyat dan kepentingan warga Kota Pangkalpinang.

“APBD Kota Pangkalpinang tahun 2022 sudah disahkan oleh DPRD Kota Pangkalpinang, kita minta anggaran ini digunakan untuk pro rakyat dan kepentingan rakyat, yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat tentunya dan ini harus benar-benar difokuskan,” ucapnya. Sabtu (25/12/2021).

Dikataknya, anggaran tahun 2022 APBD Kota Pangkalpinang kurang dari satu triliun sekitar Rp800 miliyar kurang lebih,” sebutnya.

Menyarankan kepada pihak Eksekutif khususnya OPD terkait dalam penyaluran APBD difokuskan pada tiga hal ini. Yakni pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan dan bantuan UMKM di Kota Pangkalpinang,” jelas Zufriady yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Pangkalpinang.

“Kita berharap pihak eksekutif khususnya OPD terkait dalam hal pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan masyarakat dan bantuan UMKM harus diutamakan. Dikarenakan sudah dua tahun lebih kita dihantam Pandemi Covid-19 maka dengan kasus Covid-19 yang landai ini bisa kita kembangkan kembali apa yang harus semestinya kita lakukan,” pungkasnya.

Laporan Alpian

PANGKALPINANG – Reses anggota DPRD Kota Pangkalpinang dihadiri camat gerunggang, Lurah bukit sari dan perwakilan OPD Pemerintah Kota Pangkalpinang serta perwakilan RT dan RW. Acara berlangsung di kantor DPW PKS yang berlokasi di Jalan Kampung Melayu, Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Minggu (5/12).

Pada kegiatan reses tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi mulai dari BPJS Kesehatan, penataan Pasar Pagi, hingga kenaikan komoditi kebutuhan pokok seperti minyak goreng yang naik.

Rio menyampaikan bahwa DPRD dan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran kesehatan untuk masyarakat tak mampu  yaitu PBI atau peserta bantuan iuran.

“Pro aktif masyarakat auntuk melakukan cek apakah kartu BPJS nya aktif atau tidak, agar dapat digunakan untuk berobat. Jika tak mampu, maka bisa masuk ke PBI,” pinta Rio.

Aspirasi kegiatan reses ini akan menjadi pokok pikiran DPRD yang akan disinkronisasikan dengan Musrenbang untuk diusulkan menjadi kegiatan tahunan Pemerintah Kota Pangkalpinang,”pungkas Rio (*)

Laporan Red

PANGKALPINANG – Herman Suhadi, S. Sos, bersama Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan Wakil Gubernur Abdul Fatah beserta Unsur Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadiri dan mengikuti Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan ke 76 tahun, bertindak selaku inspektur upacara Komandan Korem 045 Garuda Jaya (Gaya) Brigjen TNI M. Jangkung Widyanto, di Halaman Kantor Gubernur Babel, Rabu (10/11/2021) pagi.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Ziarah di Taman Makam Pahlawan yakni Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Babel Kolonel Laut (P) Fajar Hernawan.

Ketua DPRD Babel Herman Suhadi walaupun diterpa hujan tetap menghadiri dan mengikuti upacara ziarah guna mengenang jasa para pahlawan, di Taman Makam Pahlawan Pawitralaya, Pangkalan baru, Bangka Tengah.

Terlihat olehnya makam Almarhum Gubernur Babel Eko Maulana Ali, ketua DPRD Babel langsung melakukan tabur bunga dan berdoa dilanjutkan dengan makam-makam pejuang lainnya.

Laporan Red

Pangkalpinang – Rapat pembahasan RAPBD TA 2022 bersama, diikuti delapan mitra terkait, yakni sebanyak enam Dinas dan dua Biro. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Adet Mastur, SH, MH, mengatakan, sebelumnya, rabu (10/11/2021).

Komisi II DPRD Babel telah melaksanakan rapat pembahasan bersama dinas Koperasi dan UMKM, Badan Keuangan Daerah (Bakuda) ,dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

“Pembahasan dengan Biro perekonomian pembangunan sudah selesai, anggarannya sangat minim. kenapa sangat minim, hanya 400 juta lebih, sangat minim sekali” Pungkas, legislator Fraksi PDI-P Dapil Bangka Tengah, saat usai melaksanakan rapat pembahasan bersama Biro Perekonomian dan administrasi pembangunan, di ruang komisi II DPRD Babel, kamis (11/11/2021).

Dikatakannya, Sedangkan pembahasan dengan Biro Layanan Pengadaan pun telah selesai dilaksanakan, tak hanya itu, katanya, saat melakukan pembahasan bersama dengan Dinas Koperasi dan Umkm, plot anggarannya sekitar 13 miliar, dengan rincian belanja gaji dan tunjangan sebesar 8 miliar lebih dan belanja untuk publik sekitar 4 miliar lebih.

“4 miliar hanya untuk belanja publik, hanya 4 M, boleh dikatakan itu adalah kategori kecil. Nah, yang paling besar di mitra komisi II yaitu Bakuda sekitar 500 Miliar, karena disitu banyak bantuan-bantuan, bantuan keuangan termasuk untuk kabupaten/kota”, terangnya.

Lebih jauh ia menerangkan, untuk hari ini, kamis (11/11/2021) akan melakukan pembahasan bersama dengan Biro dan tiga dinas, yakni Biro perekonomian pembangunan, adapun tiga Dinas terkait, yakni Dinas kelautan perikanan (DKP), Dinas pariwisata, kebudayaan dan kepemudaan olahraga (Disparbudkepora) dan Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Babel.

” Untuk semuanya itu belum terjadi pemangkasan, kita cuma pengen mengetahui dulu di komisi. Untuk memfinalkan itu adalah di badan anggaran, karena kita saat ini mengalami defisit sekitar 500 lebih miliar”, ungkapnya.

“Jadi kami hanya sekedar mengetahui, mana rencana-rencana yang akan kami pangkas. intinya rapat pembahasan ini belum dilakukan pemangkasan apapun”, pungkasnya.

Namun, ia meyakini bahwa pada saat di rapat anggaran nanti, anggaran yang tidak menyentuh masyarakat atau tidak prioritas, akan dilakukan pemangkasan, sehingga defisit dapat teratasi.

Menurutnya, target dari 500 miliar, setidaknya target yang akan dilakukan pemangkasan kurang lebih sekitar 300 miliar lebih, maka dari itu, katanya, butuh kehati-hatian dari pihaknya untuk melakukan pemangkasan anggaran tersebut.

“Karena syarat batas maksimal defisit itu 6 persen dari pagu APBD, nah, kita sudah melebihi. Imbangnya nanti defisit diangka seratus lebih miliar, diasumsikan di anggaran perubahan nantinya bisa ditutupi dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun ini, kita kan belum tahu Silpa tahun ini berapa”, pungkasnya.

“Pembahasan dengan Biro perekonomian pembangunan sudah selesai, anggarannya sangat minim. kenapa sangat minim, hanya 400 juta lebih, sangat minim sekali” ungkapnya

legislator Fraksi PDI-P Dapil Bangka Tengah, saat usai melaksanakan rapat pembahasan bersama Biro Perekonomian dan administrasi pembangunan, di ruang komisi II DPRD Babel, kamis (11/11/2021).

Dikatakannya, Sedangkan pembahasan dengan Biro Layanan Pengadaan pun telah selesai dilaksanakan, tak hanya itu, katanya, saat melakukan pembahasan bersama dengan Dinas Koperasi dan Umkm, plot anggarannya sekitar 13 miliar, dengan rincian belanja gaji dan tunjangan sebesar 8 miliar lebih dan belanja untuk publik sekitar 4 miliar lebih.

“4 miliar hanya untuk belanja publik, hanya 4 M, boleh dikatakan itu adalah kategori kecil. Nah, yang paling besar di mitra komisi II yaitu Bakuda sekitar 500 Miliar, karena disitu banyak bantuan-bantuan, bantuan keuangan termasuk untuk kabupaten/kota”, terangnya.

Lebih jauh ia menerangkan, untuk hari ini, kamis (11/11/2021) akan melakukan pembahasan bersama dengan Biro dan tiga dinas, yakni Biro perekonomian pembangunan, adapun tiga Dinas terkait, yakni Dinas kelautan perikanan (DKP), Dinas pariwisata, kebudayaan dan kepemudaan olahraga (Disparbudkepora) dan Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Babel.

” Untuk semuanya itu belum terjadi pemangkasan, kita cuma pengen mengetahui dulu di komisi. Untuk memfinalkan itu adalah di badan anggaran, karena kita saat ini mengalami defisit sekitar 500 lebih miliar”, ungkapnya.

“Jadi kami hanya sekedar mengetahui, mana rencana-rencana yang akan kami pangkas. intinya rapat pembahasan ini belum dilakukan pemangkasan apapun”, pungkasnya.

Namun, ia meyakini bahwa pada saat di rapat anggaran nanti, anggaran yang tidak menyentuh masyarakat atau tidak prioritas, akan dilakukan pemangkasan, sehingga defisit dapat teratasi.

Menurutnya, target dari 500 miliar, setidaknya target yang akan dilakukan pemangkasan kurang lebih sekitar 300 miliar lebih, maka dari itu, katanya, butuh kehati-hatian dari pihaknya untuk melakukan pemangkasan anggaran tersebut.

“Karena syarat batas maksimal defisit itu 6% dari pagu APBD, kita sudah melebihi. Imbangnya nanti defisit diangka seratus lebih miliar, diasumsikan di anggaran perubahan nantinya bisa ditutupi dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun ini, kita kan belum tahu Silpa tahun ini berapa”, pungkasnya.

Laporan Tim

Pangkalpinang – Fraksi PKS DPRD kota Pangkalpinang menyayangkan sikap Wakil Walikota yang menyebarkan surat permintaan audiensi ke DPRD disebarkan di medsos.

Ketua Fraksi Arnadi mengatakan bahwa surat tersebut harusnya disampaikan terlebih dahulu ke DPRD bukan disebarkan dahulu di medsos dan dikirim kemana mana.

“Itu tidak pas juga dan bukan sikap seorang negarawan kalau ketidakmampuan kita ditunjukkan di medsos,” ungkap Arnadi Rabu (10/11/2021)

Arnadi menyebutkan sebagai seorang wakil harusnya harus bisa menempatkan diri dengan tepat sesuai dengan UU yang berlaku.

“Malu kita, hal seperti ini diributkan kita ini harus nyaman bekerja dan jalannya pemerintahan sudah bagus tinggal masalah mis komunikasi yang kecil kecil yang didiskusikan,” ujarnya

Menurutnya, jika ada mis komunikasi antara Walikota dan Wakil Walikota tinggal di komunikasikan saja dan tidak perlu di umbar kemana mana

“Tidak perlu dibuat status karena saya yakin pak Walikota orangnya terbuka,” pungkas Arnadi(*)

Laporan Red

BABEL – DPRD Babel menggelar Rapat Paripurna, Tiga Raperda Inisiatif DPRD Sah Menjadi Perda , pertama, Pengambilan keputusan bersama terhadap tiga Raperda inisiatif DPRD, kedua, Penyampaian rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) TA 2022, ketiga, Penyampaian nama-nama pembentukan Panitia khusus empat Raperda, giat berlangsung di ruang Paripurna DPRD Babel, kamis (28/10/2021).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh ketua DPRD Babel Herman Suhadi, S. Sos didampingi wakil ketua II Muhammad Amin, wakil Ketua III Amri Cahyadi dan Gubernur Babel Erzaldi Rosman.

“Tiga Raperda inisiatif DPRD telah dibahas, dikaji dan disempurnakan dalam rapat panitia khusus bersama mitra terkait”, ucapnya.

Dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir tujuh fraksi yang disampaikan langsung Juru bicara fraksi, antara lain, Evi Junita fraksi PDI-P, Fraksi Golkar Firmansyah Levi, Fraksi Gerindra Ferdiansyah, Fraksi PPP Ustad Dede Purnama Alzulami, Fraksi Demokrat Nico Plamonia Utama, Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), Fraksi PKS Ringgit Kecubung.

Tujuh fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyetujui dan menerima terhadap tiga Raperda untuk disahkan menjadi Perda, tiga Raperda tersebut antara lain, pertama Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren, kedua, Raperda Ornamen Jatidiri Serumpun Sebalai, ketiga, Raperda Penyelenggaraan Kearsipan.

“Tujuh fraksi DPRD Babel seluruhnya menyatakan menerima dan menyetujui terhadap tiga Raperda untuk menjadi Peraturan daerah (Perda) dengan berbagai saran, catatan dan masukan”, pungkas, Ketua DPRD Herman Suhadi.

Kemudian dilanjutkan penyampaian surat Keputusan bersama terhadap tiga Raperda inisiatif DPRD dan Penyampaian nama-nama pembentukan Panitia khusus empat Raperda. yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Babel M. Haris, AR. AP sebelum di tandatangani bersama.

Adapun Empat Raperda, pertama Raperda tentang penambahan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Jamkrida Babel, kedua, Raperda Tentang Keanekaragaman Hayati, ketiga, Raperda tentang Pengendalian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keempat, Raperda tentang Pembudidayaan ikan.

Kemudian dilanjutkan agenda Paripurna Penyampaian rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) TA 2022. ketua DPRD Babel Herman Suhadi, S. Sos, mengatakan, APBD merupakan instrumen terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah, didalam rangka disiplin anggaran dan kebutuhan anggaran. baik pendapatan maupun belanja.

“Mengacu pada Peraturan yang melandasinya, oleh karena itu dalam proses penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang telah ditetapkan”, saran, Ketua DPRD Herman Suhadi.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, menyampaikan apresiasi nya atas sinergi dan kolaborasi yang telah dilakukan Legislatif bersama dengan eksekutif.

” Untuk itu, kami akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi arahan, dorongan dan motivasi serta tindaklanjut yang akan kita lakukan dari tiga raperda yang baru saja disetujui oleh anggota dewan terhormat “, ungkap Gubernur.

Dijelaskan Gubernur, bahwa penyusunan RAPBD saat ini tetap berorientasi pada basis kinerja, penganggaran dan mengutamakan hasil kinerja, serta dapat diukur pencapaian targetnya.

” Dengan tetap mengedepankan transparansi, keterbukaan dan berprinsip pada asas efisiensi, efektifitas, tepat guna dan tepat daya”, ungkapnya.

(Setwan DPRD Babel)

Laporan Red

BABEL – Muhammad Haris Sekertaris DPRD Bangka Belitung menerima kunjungan Kiki Zakiah,S.E., M.A.P., yang merupakan analis APBN Ahli Madya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI, dalam kunjunganya tersebut berdiskusi sekaligus menerima masukan dan saran dari Sekretariat DPRD Bangka Belitung terkait Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Akuntabilitas Keuangan Negara Legislatif. Kamis (21/10/2021).

“Kami lagi menyusun jabatan fungsional baru, namanya analis akuntabilitas keuangan negara legislatif,”kata Kiki.

Lebih lanjut dikatakannya, hal yang melatarbelakangi pembentukan jabatan tersebut adanya amar Presiden RI Ir H Joko Widodo dalam rangka penyederhanaan jabatan dari struktural ke fungsional.

“Ini mungkin jawaban untuk struktural ingin pindah ke jabatan fungsional. Mungkin salahsatunya terkait dengan fungsi DPRD salah satu pengawasan (terhadap keuangan negara),”jelasnya.

Melalui jabatan fungsional ini, diharapkan dapat membantu tugas anggota dewan dan sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan fisik pengawasan di bidang keuangan negara.

“Karena yang menjadi bahan utamanya, laporan hasil pemeriksaan BPK dimana BPK memeriksa semua keuangan negara jadi termasuk juga keuangan daerah. Jadi makanya kami memperkenalkan jabatan ini agar selanjutnya dapat dipergunakan di daerah,”terangnya lebih lanjut.

Sejauh ini sebagai bahan informasi setelah berkoordinasi dengan masing – masing sekretariat DPRD tingkat provinsi dan kabupaten / kota akan diusulkan dengan Kemenpan RB RI, namun sejauh ini sudah ada butir pasal yang telah disusun, jika Kemenpan RB telah menyetujui, pihaknya mengharapkan jabatan fungsional ini selesai di akhir tahun 2021.

(Hum Setwan DPRD Babel)

Laporan Red

BABEL – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Herman Suhadi, S. Sos, yang didampingi Hendra Appolo memimpin sidang rapat pembahasan hasil tindak lanjut evaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021. Rapat berlangsung di ruang Banggar DPRD Babel. Kamis 21/10/2021.

Herman Suhadi menjelaskan, DPRD bersama TAPD terus bekerja keras untuk menindaklanjuti evaluasi tersebut, sehingga RAPBD Perubahan TA 2021 agar dapat segera dieksekusi dan diparipurnakan,” kata Ketua DPRD Babel.

“Semua evaluasi sudah kita tindak lanjuti dan dalam waktu dekat, dan akan disampaikan kembali ke Mendagri, dan nanti kita akan mendapat nomor registrasi, RAPBD Perubahan 2021 must go on dan siap dieksekusi,”sebutnya.

Terkait evaluasi yang diminta Mendagri tersebut, adanya sedikit perbaikan – perbaikan administrasi. Untuk itu, ia menyarankan, agar secepatnya hasil evaluasi tersebut untuk disampaikan ke Mendagri, dan mendapatkan nomor registrasi, sehingga bisa segera dieksekusikan.

“jika kita lama mendapatkan Nomor registrasi (No Reg) itu, maka lama juga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di APBD Perubahan itu. saya menyarankan secepatnya”, pungkasnya.

(Hum Setwan DPRD BABEL).

Laporan Red

Pangkalpinang – Tidak tertampungnya lulusan SMP untuk masuk ke SMA Negeri menjadi tangapan serius Ketua DPRD Prov Babel Herman Suhadi, S. Sos.,hal tersebut disampaikannya saat usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP). Kamis 16/09/2021.

Perhatian serius DPRD Babel tidak hanya hal tersebut melainkan juga dunia Pendidikan, saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.

Menyikapi hal tersebut, DPRD Babel mengambil langkah cepat dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) Lintas Komisi bersama mitra terkait.

Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi, S. Sos., yang merupakan politisi PDI-P ini menjelaskan dilaksanakannya RDP ini berawal dari kepedulian Anggota DPRD terhadap masukan dan keluhan dari orang tua/wali murid, timbul masalah ini biasanya pada PPDB setiap tahunnya,” terangnya.

“Turunnya langsung kelapangan di sejumlah daerah se-Bangka Belitung. ketersedian ruang belajar maupun daya tampung lulusan SMP ke jenjang SMA di kabupaten Belitung dan Belitung Timur, masih mencukupi dan tidak sekrusial di pulau Bangka,”sebut Herman.

“Tetapi beberapa daerah seperti di Pangkalpinang dan kabupaten Bangka sangat banyak menerima aspirasi dan keluhan orang tua terkait PPDB ini, sehingga kita melaksanakan RDP ini”, kata Herman.

Diakuinya, Kabupaten Bangka khususnya sungailiat hanya memiliki satu sekolah menengah atas (SMA) Negeri dan sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri, di wilayah tersebut

Menurutnya, penambahan sekolah menengah atas negeri (SMAN ) di wilayah tersebut sangat penting, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di kabupaten Bangka tersebut, sehingga untuk menampung lulusan sekolah menengah pertama (SMP) ke sekolah menengah atas negeri akan teratasi,” tuturnya.

“Di tahun 2022 saya mengusulkan untuk membangun SMA N 2 Sungailiat. Karena kami memutuskan itu sebuah solusi terbaik, dan untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk kedepan “, ungkapnya.

ia berharap, agar pemerintah Provinsi untuk dapat segera menyikapi hal tersebut, selain itu, ia menyarankan agar kualitas baik sarana dan prasana maupun mutu pendidikan di sekolah -sekolah yang ada di Bangka Belitung untuk terus ditingkatkan.

” Mohon kepada Bappeda, Diknas untuk mempelajari itu apakah itu sesuai dengan kebutuhannya dalam artian Prioritas,”imbuhnya.

(Hum Setwan DPRD Babel)

Laporan Red

BABEL – Wakil Ketua DPRD Babel Muhammad Amin yang merupakan Legislator dari fraksi Gerindra terbukti bergerak cepat, ketika melakukan penyebarluasan Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona virus disease 19, hal tersebut disampaikannya saat berada di kediaman salah satu warga desa Malik, Kabupaten Bangka Selatan, Jumat (10/09/21).

Kegiataan Penyebarluasan Perda disambut baik warga dengan penuh antusias, sedikitnya, sekitar 75 warga mengikuti kegiataan yang disampaikan politisi dari fraksi Gerindra tersebut, dan menghadirkan Narasumber Diah Vitaloka, S.IP., MM.

Kegiataan yang dilaksanakan dengan tetap menerapkan Prokotol kesehatan. Dihadiri Kepala desa Malik Wendi, Ketua BPD desa Malik Muflihun, ketua masjid desa al falah dan Sekretaris DPRD Babel M Haris AR. AP.

Dalam kesempatan tersebut M.Amin mengajak masyarakat untuk melakukan Vaksinasi dan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.

Dikatakanya, Perda yang memuat 37 pasal dan sepuluh BAB tersebut, dalam menjalani segala aktivitas dikehidupan sehari-hari dengan aman, nyaman dan terhindar dari covid 19.

“Mengapresiasi atas antusiasnya warga desa malik dalam melakukan vaksinasi, sedikitnya, sekitar 50 kuota vaksin telah dilaksanakan kepada warga di desa Malik, menurutnya, meski telah di vaksin masyarakat harus tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan,” ucap Wakil Ketua DPRD Babel Muhammad Amin.

Lanjut M.Amin, Hadirnya kami disini untuk menyebarluaskan perda agar masyarakat mengetahui dan paham tentang Perda No 10 tahun 2020. jangan takut Vaksin, karena vaksin dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita dalam melawan penyakit, seperti Covid -19,” sebutnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala desa malik Wendi, menyambut baik dan mengapresiasi dengan adanya kegiataan penyebarluasan Perda No 10 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona virus disease 19.

“Ini sangat membantu sekali, apalagi terkait perda covid. ini sangat membantu masyarakat terkait menjaga kebersihan dan kesehatan, menjaga imun dan melakukan vaksin yang harus diterapkan masyarakat khususnya warga desa malik,” ungkapnya.

Dikatakannya, bahwa Di desa malik telah tersedianya posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tak hanya itu, katanya, pihaknya juga telah menyediakan posko rumah isoter (isolasi terpadu) bagi warga yang terpapar akan di isoter terpadu.

“Masyarakat yang terkena covid 19 kami bantu melalui dana desa yaitu bantuan sembako”, jelasnya.

Usai kegiatan berlangsung Wakil Ketua DPRD Babel Muhammad Amin berkesempatan memberikan bantuan berupa uang sebesar 6 juta untuk masjid al falah desa malik.

(Hum Setwan DPRD Babel)

Laporan Red

Pangkalpinang – Abang Hertza,SH Ketua DPRD Kota Pangkalpinang yang juga merupakan politisi PDI perjuangan itu, mengajak semua elemen masyarakat bahwa kemerdekaan itu harus dimaknai menjadi kemerdekaan disegala lini kehidupan, hal tersebut disampaikanya di sela sela peringatan HUT RI ke 76 di kantor walikota Pangkalpinang. Selasa (17/08/2021).

Mengajak semua komponen dan elemen masyarakat untuk memaknai kemerdekaan, sebagai kemerdekaan disegala Lini kehidupan.

“Kita harus memaknai kemerdekaan sebagai kemerdekaan di segala lini kehidupan, tentunya harus dilakukan dengan tindakan, inisiatif, konstruktif, dan inovatif, ” kata Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, SH.

Dikatakannya saat ini kota Pangkalpinang sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang juga sama dirasakan oleh masyarakat Indonesia lainnya, dan tentunya itu dapat di hadapi dengan menguatkan koordinasi dan kerjasama di segala elemen masyarakat dan pemerintah sehingga dapat segera berlalu,”ucap Hertza Legislatif yang sudah menjabat tiga periode.

“Kemerdekaan tidak di peroleh secara cuma-cuma oleh bangsa Indonesia dan itu harus kita manfaatkan dan kita isi dengan sifat ketauladanan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang di dunia baik regional maupun global,” pungkasnya.

(Hum Sekwan DPRD Pgk).

Laporan Red

PANGKALPINANG – Herman Suhadi, S.Sos.,Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menghadiri upacara penurunan bendera merah putih HUT RI ke-76 Tahun, acara berlangsung di halaman Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Babel, Selasa, (17/08/2021).

Sebelumnya di ruang pasir padi lantai III kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung acara dilaksanakan dengan undangan terbatas dan tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Foto: Herman Suhadi saat mengenakan pakaian adat teluk belanga. Selasa 17/08 (Baim/Hum Sekwan Babel)

Ketua DPRD Herman Suhadi tampak memakai baju adat Teluk Belanga, pakaian berwarna hitam dipadu dengan kain sarung yang diikat dipinggang berwarna keemasan, lengkap dengan penutup kepala berwarna keemasan.

Lanjut ke penurunan bendera, bertindak selaku Inspektur Upacara Penurunan Bendera Sang Saka Merah Putih itu dipimpin langsung Kapolda Kepulauan Babel Irjen Pol Anang Syarif Hidayat serta dihadiri seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bangka Belitung.

Prosesi upacara itu pun berlangsung sukses dan khidmat berkat 32 pasukan paskibraka yang gagah. Usai upacara itu, dilanjutkan dengan ucapan terimakasih dari jajaran Forkopimda, tak terkecuali oleh Ketua DPRD Babel.

Ketua DPRD Babel (Herman Suhadi) di hadapan seluruh anggota Paskibraka mengatakan, terimakasih kepada adik-adik Paskibraka yang beranggotakan 32 orang.

“Sebagai Ketua DPRD, dan atas nama masyarakat Bangka Belitung merasa bangga terhadap adik – adik semua (32 pasukan paskirbraka) yang telah sukses mengibarkan bendera merah putih dengan sangat baik,”tuturnya.

Herman Suhadi menegaskan untuk selalu bersemangat dan memberikan contoh bagi masyarakat Babel dalam menggapai masa depan yang jauh lebih baik, tanamlah didalam jiwa bahwa besok akan lebih baik dan terus lebih baik lagi, tetap semangat jadilah contoh semoga masa depan ada di tangan adik-adik semua,”ucapnya.

(Hum Setwan DPRD Babel)

Laporan Red

BASEL – H. Riza Herdavid, S.T., M.Tr.IP, dan Wakil Bupati Bangka Selatan Debby Vita Dewi, S.E., menghadari  Rapat Paripurna agenda mendengarkan dan menyaksikan Pidato dari Presiden Republik Indonesia Ir. H. Jokowidodo dalam Sidang Tahunan bersama MPR RI, DPR RI dan DPD RI secara virtual melalui Live Streaming Youtube Sekretariat Presiden, acara berlangsung di Ruang Junjung Besaoh DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Senin (16/08/21).

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka Selatan yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan (Erwin Asmadi), sekaligus membuka acara Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI secara resmi.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Basel Joko Isnawan, S.I.K., M.H, Kajari Basel Mayasari, S.H, M.H, Danramil Toboali Mayor Inf. Istiyari, Danposmad TNI AL Bangka Selatan Peltu Bahari Darsidi, Pj. Sekretaris Daerah Bangka Selatan Achmad Ansyori, S.H, M.Si., Ketua TP PKK Kabupaten Bangka Selatan Hj. Elizia Riza Herdavid., S.E, Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Instansi Vertikal dan tamu undangan.

Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Erwin Asmadi dalam sambutanya mengatakan bahwa Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia merupakan hal yang penting untuk diketahui bersama.

“Kita sadari apa yang akan kita dengarkan beberapa sesaat lagi merupakan hal yang penting untuk kita ketahui bersama terkait dengan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan pembangunan yang akan dilaksanakan selanjutnya sesuai dengan tema Peringatan Hari Ulng Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh,” ungkapnya.

Selanjutnya Ia mengajak semua untuk mencermati pidato Presiden dengan seksama agar mendapatkan informasi mengenai arah kebijakan pembangunan satu tahun kedepan.

“Mari kita sama-sama mencermati dan menyimak dengan seksama pidato presiden republik indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai arah kebijakan pembangunan satu tahun kedepan, arah kebijakan ajan menjadi acuan bagi pemerintah daerh dalam memutuskan perencanaa pembangunan didaerah sehingga terciptanya singkronisasi program sesuai dengna apa yang kita inginkan,” ujarnya.

Kemudian Erwin berharap pidato Presiden Republik Indonesia ini dapat memotivasi semua dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarkat dan dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan.

“Kami berharap pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dapat memotivasi kita dalam melaksanakan tugas, baik dalam jajaran Administratif, Eksekuif, Yudikatif maupun Lembaga Swasta, sehingga mampu meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat dan meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan kita tercinta ini,” pungkasnya

Adapun pidato yang dibacakan oleh Bapak  Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Jokowidodo pada hari ini dibagi menjadi dua bagian yang pertama Pidato Presiden RI dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI Tahun 2021 dan yang kedua Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 disertai Nota Keuangan dan Nota Pendukungnya.

Laporan Red

PANGKALPINANG – Dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, secara virtual, DPRD Prov Babel menghadiri dan mendengarkan Pidato Kenegaraan yang disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), acara berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Babel, senin (16/08/2021).

Hadir pula seluruh pimpinan DPRD Antara lain Ketua DPRD Herman Suhadi, Wakil Ketua DPRD, Muhammad Amin dan Amri Cahyadi, beserta anggota DPRD Bangka Belitung dan Gubernur Babel Erzaldi Rosman beserta Wakil Gubernur Abdul Fatah dan Forkompinda dan instansi Vertikal Bangka Belitung, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

Jokowi dalam pidato kenegaraannya mengatakan Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah melalui etape-etape ujian yang berat, Kemerdekaan Republik Indonesia bukan diperoleh dari pemberian ataupun hadiah, tetapi direbut melalui perjuangan di semua medan.

“Alhamdulillah kita berhasil melampauinya. Perang rakyat, perang gerilya, dan diplomasi di semua lini dikerahkan, dan buahnya membuat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka,” kata RI 1.

Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, yang menjadi semboyan Bulan Kemerdekaan pada tahun ini, hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan siap berubah menghadapi dunia yang penuh disrupsi. Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, hanya bisa dicapai jika semua saling bahu-membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan.

“Kita harus tangguh dalam menghadapi pandemi dan berbagai ujian yang akan kita hadapi dan kita harus terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila,Merdeka!”, ucap Presiden RI Jokowi.

Ketua DPRD Babel Herman Suhadi, mengatakan, senantiasa tidak melupakan sejarah, karena setiap Perjuangan, tidak pernah ada kata akhir, kemerdekaan hendaknya diisi dengan sikap dan langkah yang berguna, sehingga terwujudnya marwah negeri serumpun sebalai yang lebih baik lagi.

“Kami berharap supaya apa yang telah disampaikan bapak Presiden kepada seluruh rakyat Indonesia, dapat kita jadikan landasan dan pedoman bagi kebijakan daerah dan semangat kemerdekaan dapat terus kita gelorakan dan kita junjung untuk membangun negeri ini lebih baik lagi,”imbuhnya.

Mengajak kepada semua pihak, untuk bersinergi, terus Berjuang, bersemangat dan bulatkan tekad dalam menghadapi segala rintangan.

“Dirgahayu negeri ku tercinta, perangilah covid bersama-sama. Dirgahayu Ke-76 tahun negeri ku, Indonesia tangguh Indonesia tumbuh. Merdeka, Merdeka, Merdeka!,” punkas Ketua DPRD Babel Herman Suhadi.

(Hum Sekwan DPRD Babel).

Laporan Red

PANGKALPINANG – Dalam rangka memperingati hari ulang tahun RI ke-76 tahun 2021, DPRD kota Pangkalpinang menggelar Rapat Paripurna Istimewa kedua Masa Persidangan III yang dipimpin Ketua DPRD Kota Pangkalpinang (Abang Hertza),
dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia bapak Ir. H. Joko Widodo melalui televisi , Senin (16/8/2021).

Abang Hertza dalam kesempatan itu menyampaikan, semangat menuju kemerdekaan Republik Indonesia (RI)sesungguhnya harus di semangati melalui peristiwa besar yang terjadi di kota Pangkalpinang umumnya di Prov Babel, dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI untuk kepentingan rakyat dan generasi masa depan,” terang Ketua DPRD Kota Pangkalpinang.

Kepada masyarakat Pangkalpinang untuk meningkatkan jiwa patriotisme dan nasionalisme,” pinta Hertza.

Rapat yang dihadiri para anggota DPRD kota Pangkalpinang, Wakil Walikota Pangkalpinang, Sekda Pangkalpinang, Kapolres, Dandim, Kajari, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kemenag, BPS, dan BPN Pangkalpinang, Direktur RSUD Depati Hamzah, Direktur PDAM, pejabat eselon II, seluruh Kabag, Camat, Kepala Bank Sumsel, BPRS dan Kepala Bank syariah Babel.

Laporan Red

PANGKALPINANG – Ketua DPRD Herman Suhadi sampaikan tiga Rekomendasi dan saran yang disampaikan Legislatif kepada pihak eksekutif dalam mensiasati defisit anggaran dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal tersebut disampaikannya saat kegiaataan Memorandum of Understanding (MoU) terhadap rancangan KUA PPAS Perubahan T.A 2021, di Ruang Banggar DPRD Babel. Jumat (13/08/2021).

Dalam ksempatan tersebut Ketua DPRD Babel Herman Suhadi, mengatakan dalam menutupi defisit anggaran, untuk lebih memaksimalkan potensi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, seiring pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung semakin membaik.

“Oleh karena nya diperlukan komitmen dan sinergi yang kuat dari seluruh stakeholder terkait guna memaksimalkan pendapatan dari sektor ini guna menutupi kekurangan/ defisit anggaran tahun 2021”, kata Herman Suhadi.

Adapun yang menjadi rekomendasi dan pendapat DPRD kepada Pemprov Babel, yang kedua yakni, masih jauhnya realisasi pendapatan retribusi daerah dibandingkan dengan target yang hendak dicapai ditahun anggaran 2021.

“Oleh karenanya DPRD mendorong kepada seluruh perangkat daerah untuk bekerja keras, bekerja cerdas, kerja lugas dan bahu membahu mengejar ketertinggalan target pendapatan retribusi daerah ,” ucap Herman memberikan sarannya.

“Sesuai dengan tugas dan fungsi pengawasan DPRD Bangka Belitung, siap menjadi mitra kerja dalam memberikan pendapat, saran dan masukan guna mengejar ketertinggalan target pendapatan retribusi daerah,” akunya.

Di tengah Pandemi COVID-19 yang belum berakhir,  perlunya kerja ekstra dalam memformulasikan ulang seluruh komponen pembiayaan viskal yang lebih efektif, efisien dan berdayaguna bagi pembangunan di berbagai sektor, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Bangka Belitung,” ungkapnya.

” Masa-masa pandemi ini menyebabkan seluruh perangkat daerah mau tidak mau harus melakukan recofusing ,namun hal ini tidak lantas membuat kita harus menyerah, namun kiranya semakin memacu kita semakin inovatif dan cerdas dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

(Hum Sekwan DPRD Babel)

Laporan Red

PANGKALPINANG – Ketua DPRD Babel Herman Suhadi,S.Sos., menegaskan tidak pernah ada pencabutan Perda No. 1 Tahun 2019, hal tersebut disampaikanya saat menerima kunjungan rombongan komisi II DPRD Kab. Bangka, Selasa 10/08/2021.

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut wakil ketua DPRD Prov. Kep. Babel, M. Amin (Gerindra) dan Anggota Komisi III DPRD, Ir. Agung Setiawan (Nasdem), Firmansyah Levi (Golkar) dan Plt. Kadis ESDM Prov. Kep. Babel.

Kunjungan Komisi II DPRD Kab. Bangka tersebut guna mendapatkan informasi tentang pengelolan mineral ikutan dan produk samping timah di Provinsi Kep. Babel dan terkait keberadaan Perda No. 1 tahun 2019.

Herman Suhadi kembali menegaskan, Bahwa tidak pernah menarik, mencabut ataupun merevisi Perda No 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,”tegasnya.

“Sepengetahuan saya, selama berada di lembaga ini tidak ada pencabutan perda No. 1 tahun 2019 dan sebuah perda dicabut atau revisi harus dengan perda juga,” kata Ketua DRPD Babel diruang kerjanya.

Setelah disahkannya UU No. 3 tahun 2020 tentang Minerba berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada di bawahnya, atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya,” jelasnya.

Sebelumnya ketua komisi II DPRD Kab. Bangka, Junaidi menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan rombongan guna berdiskusi ataupun konsultasi kepada DPRD Provinsi Kep. Babel terkait Perizinan dan PAD.

“Terkait perda No. 1 tahun 2019 ada yang mengatakan bahwa sudah dicabut, ada juga yang mengatakan peraturan Gubernur belum terbit sebagai juklak daripada pelaksanaan perda ini, sehingga terjadi kesimpangsiuran dan menjadi tanggung kawab kami sebagai DPRD Kab. Bangka untuk mempertanyakan ini,” ujarnya.

Menurutnya keberadaan perda ini harus ditegaskan dan diluruskan agar dapat menjadi acuan dalam mengambil suatu langkah kongkrit kedepannya pengelolaan mineral ikutan dan produk samping timah yang ada di wilayah Kab. Bangka,” pungkasnya.

(Hum DPRD Babel)

Laporan Red

Pangkalpinang – Rapat Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang di gelar DPRD Bangka Belitung, Rapat anggaran tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi bersama dengan Wakil Ketua II DPRD Bangka Belitung, Muhammad Amin, dan Wakil Ketua III DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi beserta seluruh Anggota Badan Anggaran lainnya, acara berlangsung di Ruang Banggar DPRD Babel. Selasa (10/08/2021).

Dalam rapat tersebut, DPRD Bangka Belitung mengusulkan kebijakan umum bahwa tidak ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil, tidak ada pemotongan honorium Pegawai Harian Lepas (PHL), dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Anggota legislatif yang tergabung dalam Badan Anggaran bersepakat telah mengusulkan kebijakan umum di atas untuk tetap dipertahankan dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebagai APBD induk.

“Dalam pembahasan tersebut kebijakan umun anggaran pada tahun 2021 dalam perubahan ini masih tetap mengukuti perubahan anggaran di APBD induk atau APBD awal dan lebih menekankan kepada peningkatan ekonomi dan pemutusan mata rantai covid-19, masih tetap dua itu,”kata Herman Suhadi.

Dengan kebijakan umum ini diharapkan pertumbuhan ekonomi di bangka belitung terus bertahan dan kesehatan terjaga dalam artian pandemi Covid – 19 bisa melandai. Sambungnya, dengan begitu pihaknya mengusulkan dan menyepakati bahwa tidak adanya pemotongan TPP ASN, pemotongan honorium PHL, dan peningkatan pendapatan asli daerah,” ungkap Ketua DPRD Babel.

Pertimbangan itu diambil menilai dari anggaran belanja pegawai supaya tetap dipertahankan agar dapat memulihkan animo ekonomi masyarakat sehingga sirkulasi pemodalan di pasar tetap berjalan,” ucap Herman Suhadi.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil kesepakatan peserta rapat bahwa rapat anggaran diskorsing dan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, 12 Agustus 2021, mendatang.

(Hum Sekwan DPRD Babel)

Laporan Red

PANGKALPINANG – Komisi III DPRD Bangka Belitung apresiasi Dinas PUPR Bangka Belitung melaksanakan kegiatannya di tahun anggaran 2021. Wakil Ketua Komisi III DPRD Bangka Belitung, Ir Agung Setiawan mengatakan, Fungsi kami di pengawasan tentunya menginginkan pelaksanaan kegiatan itu lebih baik,”kata Agung di Kantor DPRD Bangka Belitung. Senin, (09/08/2021).

Melalui fungsi pengawasan legislatif dimaksud, pihaknya mengharapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan itu berjalan sebaik mungkin sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi teknis yang ada di pemerintahan sehingga pembangunan itu selesai tepat waktu,”sebutnya.

“Ini yang harus diawasi, karena ini uang rakyat, pembangunan ini harus terus dilaksanakan, kita selalu komunikasi dan koordinasi dengan baik bagaimana pelaksanaan pembangunan di bangka belitung ini berjalan lebih baik lagi,”tuturnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan alasan pengawasan pembangunan yang sedang dibangun dan eksisting terus diawasi sebab diharapkan konstruksinya dapat bertahan lebih lama sesuai dengan landasan normatif yang dimiliki negara Indonesia melalui perundang – undangan yang berlaku.

“Contohnya, saya pikir dalam pelaksanaan teknis, kita ingatkan pelaksanannya harus selalu ada di tempat dan pengawasannya diperketat,”ungkapnya.

Hasil tinjaun pihaknya sebelum disampaikan ke dalam rapat komisi bersama Dinas PUPR Bangka Belitung, sambung Agung bahwa ditemukan beberapa permasalahan teknis, di antaranya pembuatan Box Culvert dinilai terlalu lama sehingga menghambat arus lalulintas, sehingga pihaknya menyarankan pembangunan ini dipercepat.

“Kalau terlalu lama kendaraan sulit lewat, bisa menimbulkan macet dan lain – lainnya. yang kurang penting bisa di belakangan, ini yang perlu diatur oleh pihak ketiga atau kontraktor,” pungkasnya.

Kurang lebih 850 km panjang jalan dan 3 km panjang jembatan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan di antara beberapa ruas jalan, semisalnya Jalan Sungaiselan – Pangkalpinang sedang eksisting pembangunan jalan oleh Pemprov Kep. Bangka Belitung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(Hum Sekwan DRPD Babel)

Laporan Red

PANGKALPINANG – Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady mengtakan, ”Bahwa setiap hari kita mendengar banyak yang berjatuhan dikarenakan virus Corona, baik itu tokoh nasional, artis, tenaga kesehatan atau masyarakat umum, sehingga kita tidak bisa menganggap enteng kondisi hari ini yang tentu saja meningkat secara statistik,” katanya, Senin 05/07/2021.

Menurut Rio hal tersebut dikarenakan hingga saat ini tren kasus positif Covid-19 masih terus bertambah.

Ia menyampaikan pandemi corona yang hari ini meningkat eskalasinya, sehingga ada beberapa daerah terpaksa diberlakukan PPKM darurat, yang menunjukkan kasus sudah sangat mengkhawatirkan.

“Kita di Bangka Belitung tentu harus bersiap, waspada dan mempersiapkan segalanya agar, ketika lonjakan terjadi semua tenaga kesehatan dalam kondisi siap,” ujarnya.

Maka dengan itu, pihaknya meminta kepada dinas kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Corona, beserta perangkat yang lain untuk benar-benar mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

“Kita mendengar di luar sana banyak kasus kekurangan ruang isolasi, tenaga kesehatan yang tidak dapat lagi memenuhi jumlah pasien yang meningkat, serta kekurangan peralatan kesehatan seperti tabung oksigen, alat swab dan sebagainya,” katanya.

Lanjut Rio, pihaknya juga mendorong pemerintah daerah baik provinsi maupun kota dan kabupaten, untuk memperjuangkan alokasi vaksin bagi masyarakat Bangka Belitung. Karena ini akan menjadi salah satu bagian dari usaha melawan Corona.

“Memang secara umum statistik pasien Corona meningkat walaupun tidak sebesar seperti di Jawa dan Bali, tetapi hal ini patut untuk kita pantau terus karena kita tidak tahu apakah varian baru yang lebih menular ini akan sampai ke Bangka Belitung,” ucapnya.

Sekum DPW PKS Babel ini juga meminta, kepada masyarakat agar dapat tetap menjaga protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan tidak menganggap remeh pandemi corona, karena sampai hari ini belum selesai ini.

Kemudian kata Rio, DPRD Kota Pangkalpinang akan terus mengawasi
bagaimana penanganan Covid-19 ini.

“Termasuk jika ada bantuan baik berupa bansos, vaksin yang disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai bantuan tersebut tidak tepat sasaran atau justru malah mubazir,” Pungkasnya.

Laporan Red

BABAR – Komisi II yang diketuai Adet Mastur, SH., MH., di dampingi Anggota (Mansah, Edy Junaidi Foe, Arbiyanto dan Warkamni), melakukan pinjau kelompok penerima bantuan hibah bibit sapi yang berada di desa Mislak Kabupaten bangka barat. hal tersebut di lakukan guna memastikan bantuan bibit sapi tepat sasaran,”kataAdet Mastur Ketua Komisi II DPRD Babel.

Dikatakanya, Kelompok penerima bantuan bibit sapi diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam mewujudkan swasembada daging di provinsi kepulauan bangka belitung,” ucapnya.

“Kami datang ke desa Mislak ini untuk melihat kesiapan kelompok penerima bibit sapi, terkait perkandangan dan kebun hijauan pakan ternak,” ujar, Adet Mastur saat di desa Mislak Kabupaten Bangka Barat, jumat (23/07/21).

Komisi II yang diketuai Adet Mastur, SH., MH, menyarankan, agar para kelompok penerima bantuan, untuk segera mempersiapkan perkandangan dan kebun hijauan pakan ternak sebelum kedatangan sapi.

Tak hanya itu, kata, politisi fraksi PDI-P Adet Mastur, sebelum dilakukan penyaluran bantuan bibit sapi kepada kelompok penerima bantuan, maka akan dilakukan peninjauan kelapangan terhadap kesiapan sarana dan prasarana. Selain itu, juga akan melakukan pengawasan secara berkala, terkait mutu bibit sapi maupun usaha yang dilakukan kelompok tersebut.

“Bagi kelompok yang telah berhasil, Pemerintah Provinsi juga akan membantu dana pembuatan kandang sapi serta mesin pencacah pakan ternak. Bantuan sapi ini merupakan bantuan bergulir sehingga diperlukan orang yg sungguh-sungguh untuk mengembangkan bantuan ini sehingga dapat di gulirkan ke kelompok lain,” ungkapnya.

Untuk diketahui, kelompok penerima bantuan sapi yang ada di desa Terak Bangka Tengah, menjadi salah satu kelompok yang telah berhasil mengembangbiakan sapi, atas keberhasilannya, kelompok tersebut mendapatkan dana bantuan pembuatan kandang oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris desa Mislak, Hajarul Aswad menyambut baik adanya peninjauan dan pengawasan terkait kelompok peternak sapi, yang dilakukan komisi II DPRD Babel.

Sementara itu, Marlan selaku ketua kelompok penerima bantuan, mengatakan, kelompoknya telah menyediakan kandang dan lahan pakan seluas 3 Ha untuk penanaman rumput. Serta telah mendapatkan pelatihan tentang pengembangbiakan sapi.

“Harapan kami nanti adanya bantuan dana untuk pembuatan kandang, karena biaya pembuatan cukup memberatkan anggota dengan keadaan ekonomi sekarang ini”, harapnya.

(Hum Sekwan DPRD Babel).

Laporan Alpian

BABEL – Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dihadiri Tujuh fraksi yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasional Demokrat, dan Fraksi PKS, setuju Raperda Pertanggungjawaban APBD Babel tahun anggaran (TA) 2020. Senin 26/07/2021.

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi menegaskan bahwa semua perwakilan fraksi menyetujui serta ada beberapa catatan yang perlu di perbaiki.

“Saya sudah mendengar pendapat akhir seluruh fraksi yang ada di lembaga ini, dan semua dinyatakan setuju, walaupun dengan banyak catatan-catatan.” Ujar Herman Suadi selaku ketua DPRD Provinsi kepulauan Bangka Belitung

Gubernur Bangka Belitung juga menyampaikan ucapkan terima kasih kepada Komisi serta Fraksi di DPRD Babel atas pembahasan yang telah dilakukakan dan sudah membuat kesempatan ini bersama-sama sehingga pertanggung jawaban ini dapat di terima.

“Kami bersama dalam hal ini, dan terima kasih, Pak ketua ,bersama dengan anggota DPRD yang lainya ,sudah membuat suatu kesepakatan bersama sama, pertanggung jawaban ini dapat di terima.” Ujar Erzaldi Gubernur Bangka Belitung

Erzaldi selaku Gubernur Bangka Belitung menerima masukan yang telah di sampaikan serta kritikan dari DPRD.
Untuk kritikan yang di sampaikan setiap perwakilan fraksi , segera di tindak lanjuti dan ada yang sudah di tindak lanjuti.

“Masukan dari kawan kawan DPRD , serta kritikan nya, ada yang sudah kita tindak lanjuti dan beberapa segera kita tindak lanjuti.” Ujar Erzaldi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Laporan Red

BABEL – Ketua DPRD Kep. Babel, Herman Suhadi saat melakukan peninjauan Program Pemali Boarding School di SMAN 1 Pemali bersama Komisi IV DPRD Babel, jum’at (23/7).

Dikatakanya, Negara mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan di semua daerah,” kata Herman.

“Program beasiswa SMA yang digagas oleh PT. Timah berharap program ini dapat terus berjalan, mewakili lembaga sangat bangga dengan berjalannya program ini, apalagi program ini sudah hadir sejak tahun 2004 lalu dan masih berjalan hingga sekarang. Selain itu rekrutmen penerima beasiswa juga objektif, dengan menitikberatkan kepada siswa-siswi kurang mammpu namun berprestasi. Paling tidak kami mengetahui kondisi program ini, yang baik mari kita teruskan.” Ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan ini juga memuji dan mengapresiasi PT. Timah untuk program ini. Adanya program Pemali Boarding School ini menunjukkan bahwa PT. Timah telah berkontribusi dalam memajukan sektor pendidikan di Bangka Belitung.

“Kepada PT. Timah, teruslah berkarya dengan program ini, sehingga pendidikan di Kep. Bangka Belitung dapat berjalan lebih optimal. Ke depan kami berharap PT Timah juga dapat menyusun rencana kerja kegiatan bersama komisi IV terkait program ini,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan Herman, Dirinya bersama Komisi IV juga akan fokus ke sektor pendidikan di Babel. Ia mengaku ke depan akan berupaya bersinergi dengan Pemerintah Provinsi membangun sarana pendidikan di Babel.

“Kita sama-sama fokus ke pendidikan sehingga pendidikan babel tidak tertinggal. Intinya, kami DPRD meminta apa saja yang diinginkan oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan untuk kedepan dalam menunjang program kelas beasiswa ini,” pungkasnya.

(Hum Sekwan DPRD Babel).

Laporan Red

BABEL – DPRD Prov Babel menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomedasi Tindak Lanjut LHP BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Babel Tahun 2020 dan Paripurna Penetapan Perubahan Propemda Tahun 2021, dan Penyampaian 3 Raperda yaitu Pemberdayaan Ponpes, Penyelenggaraan Kearsipan, dan Arsitektur bangunan bercirikan khas melayu, acara berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Babel. Senin 12/7/2021.

Ketua DPRD Provinsi Babel Herman Suhadi mengatakan Paripurna yang dilaksanakan dengan agenda penyampaian LHP BPK atas LKPD Provinsi Babel Tahun 2020, menindak lanjuti pembentukan Pansus LHP BPK atas LKPD Babel tanggal 30 Juni 2021 dan telah melaksanakan tugasnya sesuai fungsinya.

Herman Suhadi Mengapresiasi Pansus dan Pemerintah Provinsi Babel dan stakeholder lainnya yang telah mengkaji dan membahas secara bersama dengan optimal.

Dikatakannya bahwa Pansus telah melaksanakan amanah dalam menjalankan tugasnya membahas dan mengkaji LHP BPK atas LKPD Provinsi Babel 2020 dan disampaikan pada Paripurna ini kepada Gubernur Babel dengan beberapa catatan/rekomendasi DPRD.

Sementara Gubernur Dr.H Erzaldi Rosman Djohan mengatakan membenarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Pansus bahwa pembacaan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK selain diharapkan menjadi wadah fasilitasi dlm langkah mempercepat hasil pemeriksaan.

Selanjutnya menjadi sarana dalam melaksanakan proses identifikasi terhadap setiap kendala dan hambatan yang ada sehingga dapat menciptakan mekanisme kontrol yg efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan tupoksi bersama sebagai pemerintah di daerah.

Hasil rekomendasi tersebut pada prinsipnya akan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga pada tahun-tahun yg akan datang temuan-temuan serupa tidak terulang kembali sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat semakin meningkat,”pungkasnya

Laporan Red

PANGKALPINANG – Kawasan Tuatunu menjadi kawasan destinasi wisata terpadu alam, religi, sejarah serta kuliner dan mengajak para investor bersinergi bersama untuk membangun, hal itu dikatakan Molen saat menghadiri pembukaan Resto Lempah Kuning Kampak Serasi di Tuatunu, Kamis (1/7/2021).

Terpisah, M.Rusdi, SE.,MH., yang merupakan Anggota Komisi 1 DPRD Kota Pangkalpinang, mengatakan, mendukung program Walikota kawasan tuatunu menjadi kawasan destinasi wisata terpadu alam, religi, sejarah serta kuliner dan mengajak para investor bersinergi bersama dalam pembangunan. Sabtu (03/07/2021)

“Saya ada mendirikan Cafe Cesto Lempah Kuning dan Pemancingan Kampak Serasi ini untuk membuat nuansa baru wisata kuliner yang dipadukan dengan nuansa alam pemancingan,” ucapnya.

Mendukung pembangunan di wilayah Tuatunu termasuk pengembangan wisata terpadu sehingga dapat berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dikawasan tersebut,”pungaksnya.

Laporan Red

PANGKALPINANG – Dewan Pimpinan Rakayat Daerah (DPRD) kota Pangkalpinang menggelar Rapat Paripurna kesembilan belas Masa Persidangan III Tahun 2021 DPRD Kota Pangkalpinang, Penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Rapat Paripurna kedua puluh Masa Persidangan III Tahun 2021 DPRD Kota Pangkalpinang, serta Penyampaian Rancangan KU-APBD dan PPAS-APBD tahun Anggaran 2022. Senin 05/07/2021.

Abang Hertza, dalam kesempatanya mengatakan, untuk APBD Pemkot Pangkalpinang, BPK juga sudah menilai berdasarkan undang-undang dan harus ditindaklanjuti oleh DPRD, sesuai dengan tata tertib, dan akan ada rapat badan anggaran membahas tindaklanjut Pemkot Pangkalpinang untuk menyelesaikan temuan-temuan dari BPK,” terangnya.

Kepada pemerintah kota dapat mentata anggaran agar dapat kembali meraih mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kelima kalinya,” pungkasnya.

Laporan Red

BABEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar dua rapat paripurna yang di buka dan dipimpin langsung Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi, S. Sos giat berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Babel, Rabu (30/06/2021).

Adapun dua Rapat Paripurna Penyampaian Raperda APBD tahun 2020 dan tiga keputusan bersama antara lain,

Pertama, Paripurna penyampaian Raperda pertanggungjawaban Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Babel tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020.

Kedua, Pengambilan keputusan bersama terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang kepariwisataan, kualitas pendidikan anak dan Penyertaan modal PT BPR Syariah Babel.

Herman Suhadi, S. Sos, mengatakan, berdasarkan jadwal kegiatan yang telah diputuskan dalam rapat badan musyawarah terdapat agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK terhadap LKPD Provinsi Kepulauan Bangka belitung.

“Agenda penyampaian rekomendasi DPRD Babel terhadap tindak lanjut LHP BPK akan dijadwalkan kembali dalam badan musyawarah”, jelasnya,

rapat paripurna dihadiri 29 orang anggota DPRD, 25 orang hadir secara langsung dan 4 orang melalui teleconperence.

” Sehingga paripurna memenuhi syarat dan rapat paripurna dapat dimulai,” ungakp ketua DPRD Babel Herman Suhadi.

Kemudian dilanjutkan penyampaian Pandangan akhir dari tujuh fraksi DPRD Babel. Tujuh Fraksi DPRD menyetujui dan menerima rancangan peraturan daerah tentang kepariwisataan dengan berbagai catatan dan masukan.

Sedangkan dua raperda tentang kualitas pendidikan anak dan Penyertaan modal PT BPR Syariah Babel, dinyatakan dikembalikan kepada pengusul.

“Penarikan kembali dua raperda yang dimaksud mempedomani peraturan DPRD no 1 tahun 2018 tentang Tatib”, jelasnya.

Seluruh Anggota DPRD menyatakan setuju, terhadap rancangan keputusan bersama yang telah dibacakan dan kemudian ditetapkan menjadi keputusan bersama DPRD Babel dan Gubernur Babel.

Kemudian Ketua DPRD Babel bersama wakil gubernur Babel melakukan penandatangan persetujuan keputusan bersama dan menerima draf rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

(Hum Sekwan DPRD Babel).

Laporan Ibrahim

PANGKALPINANG – Ketua DPRD Kota Pangkalpinang yang diwakili oleh Wakil Ketua II Zubaidah menghadiri upacara hari Bhayangkara ke-75, yang dilakukan secara virtual giat berlangsung di ruang Sarja Arya Racana, Kamis (1/7/2021).

Khusus di Polres Pangkalpinang, kegiatan upacara dihadiri oleh Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil, S.I.P.,MSi, Dandim 0413 / Bangka Kol. Inf Pujud Sudarmanto, S.Sos, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang RM. Ari Prioagung, S.H, M.H, Ketua Pengadilan Kota Pangkalpinang Wahyudiansyah Panjaitan, S.H, M.Hum.

“Di usia ke-75 Korp Bhayangkara ini bukan usia yang muda lagi, namun Polres Pangkalpinang tetap mengharapkan suport doa dari masyarakat agar Polri kedepanya khususnya Polres Pangkalpinang dapat melaksanakan tugas dengan baik,” kata Kapolres Pangkalpinang AKBP Tris Lesmana Zeviansyah, SH S.IK.,MH., melalui Kasi Humas Polres Pangkalpinang Akp Agus Widodo.

Tentunya tidak lupa, kami sebagai manusia biasa banyak hal yang kurang dan mohon maaf. Kami berharap bisa menjalankan tugas di bidang Kepolisian dengan baik sehingga masyarakat Kota Pangkalpinang bisa terlayani dan terayomi,” ucapnya.

Hari Bhayangkara ke 75 mengusung tema ” Transformasi Polri Yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan Covid 19 Untuk Masyarakat yang Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menjadi Indonesia Maju”

Menghadapi pandemi Covid-19, sehingga beberapa kegiatan konsepnya juga menyesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu dengan tetap mentaati protokol kesehatan,” pungkas Agus Widodo.

Laporan Red

PANGKALPINANG – Dalam rangka membahas hasil keputusan DPRD Kota Pangkalpinang terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah kota Pangkalpinang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang mengelar Rapat Paripurna ke 18 Masa persidangan III tahun 2021, giat berlangsung di ruang sidang DPRD kota Pangkalpinang yang dipimpin oleh Ketua DPRD kota Pangkalpinang Abang Hertza. Senin (28/6/2021).

Abang Hertza menyampaikan, kegiatan rapat paripurna ke-18 ini agendanya laporan Pansus 4 dan Pansus 13 dengan agenda keputusan DPRD Kota Pangkalpinang terhadap 2 rancangan perda,”ucapnya.

Dikatakannya, Panitia khusus (Pansus) 13 membahas mengkaji dan meneliti Rancangan peraturan daerah Kota Pangkalpinang

Adapun Pansus 4 membahas raperda Kota Pangkalpinang tentang penataan dan pembinaan gudang.

13 membahas raperda Kota Pangkalpinang tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pangkalpinang nomor 8 tahun 2019 tentang rpjmd Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023,” kata Abang Hertza.

Lebih lanjut Ketua DPRD Kota Pangkalpinang menjelaskan, untuk mendapat persetujuan bersama menjadi peraturan daerah Kota Pangkalpinang setelah dilakukan fasilitasi oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Sesuai dengan amanat pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah yang menegaskan bahwa pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk raperda atau rancangan peraturan DPRD dilakukan dalam bentuk fasilitasi yang bersifat wajib,” ungkapnya.

Laporan Red

Pangkalpinang – Anggota DPRD kota pangkalpinang dari Fraksi Partai PKS (Arnandi), yang juga panitia khusus (Pansus) 13 menyetujui perubahan peraturan daerah Kota Pangkalpinang nomor 8 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023. hal itu disampaikannya di dalam ruang rapat kantor DPRD kota Pangkalpinang, Senin (28/06/2021).

Arnandi menjelaskan, Keputusan pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang nomor 188. 4/0 5/6 DPRD/V/ 2001 tentang pembentukan panitia khusus 13 14 15 DPRD Kota Pangkalpinang.

Panitia 13 diberikan tugas untuk membahas Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pangkalpinang nomor 8 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023,” jelasnya.

Adapun laporan hasil kerja ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: pertama pendahuluan Kota Pangkalpinang memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pembangunan daerahnya untuk perwujudan kualitas dan kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan terjadinya berbagai dinamika eksternal dan internal yang mempengaruhi perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2019 tentang RPJMP Kota Pangkalpinang perlu dilakukan perubahan-perubahan yang terjadi di Kota Pangkalpinang Sesuai dengan pasal 342 ayat 1 Permendagri,” ungkapnya.

“Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pangkalpinang nomor 8 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan karakteristik wilayah yang menjadi isu-isu strategis yang difokuskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi dan misi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Kota Pangkalpinang tahun 2017-2025,” jelasnya.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD setiap tahun di sisa periode pembangunan 2022/2023 terjadinya ketidak konsistenan antara perencanaan dan realisasi capaian hasil pembangunan daerah sebagai akibat munculnya bencana alam terjadi Covid 19 yang berpengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Kota Pangkalpinang,” sebutnya.

Hasil evaluasi terhadap capaian indikator kebijakan dari visi dan misi Walikota tidak sesuai dengan harapan sebagai akibat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan daerah yang terkoneksi akibat pandemi covid-19, perubahan juga disebabkan karena adanya perubahan kebijakan nasional dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,”ungkapnya.

Untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan umum serta program pembangunan dengan kondisi terkini yang akan dilaksanakan di Kota Pangkalpinang priode pembangunan utamanya dalam penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi pasca pandemi Covid-19. 15 usulan yang telah dibahas jadi agenda khusus untuk hasil yang terbaik, bagi kemajuan kota Pangkalpinang,” jelasnya.

Pansus 13 menerima dan menyetujui Raperda Kota Pangkalpinang tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pangkalpinang nomor 8 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023,” pungkasnya.

(Hum Sekwan DPRD Kota Pangkalpinang)

Laporan Red

BABEL – Ketua DPRD Babel Kedatangan Chief Executive Officer (CEO) Puteri Muslimah Babel, Rizky Pratama yang langsung disambut baik di ruang kerjanya, selasa (15/06/2021).

Rizky Pratama dalam aundensinya tersebut mengatakan, ada tujuh orang finalis Puteri muslimah Provinsi bangka belitung yang akan mewakili Provinsi Kepulauan bangka belitung untuk mengikuti pemilihan Puteri Muslimah nusantara 2021 yang akan diselenggarakan oleh Ichal Management, digelar di Samarinda Kalimantan Barat,”kata Pratama.

“tujuh orang yang masuk final pemilihan putri Muslimah nusantara 2021, mohon dukungan dari DPRD, Agar kita lebih semangat membawa nama Bangka Belitung bersaing dengan 34 Provinsi lainnya”, jelasnya.

Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi mengatakan, setiap kegiataan yang bersifat positif dan mengharumkan nama baik Provinsi bangka belitung akan selalu didukung, baik secara pribadi maupun DPRD Bangka Belitung.

Menurutnya, dengan melalui dukungan ini diharapkan dapat mengharumkan nama baik dan pariwisata Bangka Belitung di tingkat nasional. Selain itu, diharapkan untuk setiap peserta agar selalu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan,”Imbuhnya.

Hum Sekwan DPRD Babel

Laporan Red

BABEL – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka belitung, Herman Suhadi, S. Sos, mengatakan, Peran seorang Kepala desa (Kades)beserta perangkat desa sangat penting dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di desa, hal itu disampaikanya saat kegiatan optimalisasi intervensi dana desa dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro tingkat desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, acara berlangsung di gedung Tribrata Polda Kepulauan Bangka Belitung, kamis (17/06/2021).

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah dan dihadiri unsur forkompinda, Kepala BPBD Babel beserta Kepala Desa sebangka Belitung.

Herman Suhadi, S.Sos, Melanjutkan, Hingga saat ini, pandemi Covid -19 masih terus melanda Indonesia, begitu juga dengan Provinsi Kepulauan Bangka belitung.

Kurangnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker pada saat melakukan aktivitas diluar rumah, hingga hal tersebut dlmenjadi salah satu penyebab semakin lambatnya pemutusan penyebaran mata rantai covid 19,” ungkapnya.

Ia menambahkan, bahwa Kepala desa maupun pihak terkait yang telah diberikan kepercayaan dan amanah menjadi pemimpin, maka harus berani dan selalu memberikan contoh yang baik.

“Oleh karena itu Pemimpin harus memimpin, kita harus berani, kita harus memberikan contoh yang baik, tentunya dalam hal penanganan Covid-19 ini”, tegasnya.

Berharap para Kepala desa dan seluruh pihak terkait untuk tetap sabar dan jangan sampai hal itu melemahkan semangat dalam memerangi penyebaran Covid-19.

“Di caci maki tidak apa-apa yang penting demi kemanusiaan. Mengajak yang benar memang sulit, menjadi seorang pemimpin harus berjiwa Pemimpin,”Pungkasnya.

Hum Sekwan DPRD Babel

Laporan Red

BALUNIJUK – Komisi IV DPRD Babel yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi, Ranto Sendhu mengunjungi Universitas Bangka Belitung (UBB), dalam kunjungan tersebut disambut langsung oleh Rektor UBB, Dr. Ibrahim, M.Si yang juga didampingi Wakil Rektor dan beberapa pejabat UBB. Rabu 08/6/2021.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut beberapa anggota komisi lainya yaitu Dody Kusdian, Marsidi, Harianto dan Toni Mukti serta kabid SMK (Saipul).

Rektor UBB mengatakan, terima kasih atas kedatangan Komisi IV DPRD Babel, keberadaan UBB adalah untuk mencerdaskan anak bangsa di daerah dan menghasilkan sarjana unggul di Bangka Belitung.

“UBB menjadi perguruan tinggi negeri memang masih baru yakni sekitar 9 (sembilan). Dan untuk tiap tahunnya menerima sebanyak 1500 mahasiswa baru. Ini masih cukup rendah karena berdasarkan Angka tingkat partisipasi kasar untuk pendidikan ke perguruan tinggi, Babel baru mencapai 23%”, terangnya.

Dalam kesempatan itu pula Ranto menanggapi uraian yang disampaikan Rektor UBB.

Dikatakannya, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pendidikan merupakan hal penting yang harus kita dukung semaksimal mungkin. Entah rendahnya minat ini karena faktor ekonomi atau lainnya, itu harus kita cari tahu.

“Kami hadir disini salah satunya untuk sharing terkait program beasiswa dari Pemprov bagi mahasiswa UBB”, ungkap politisi Demokrat Dapil Kabupaten Bangka ini.

Dijelaskan Ibrahim bahwa untuk Fakultas Kedokteran sedang dalam proses, memang tidak dalam waktu dekat tetapi sudah berproses cukup baik. Ini akan menjadi kebanggaan kita bersama, terlebih di Indonesia hanya dua (2) provinsi yang perguruan tinggi belum memiliki fakultas kedokteran yakni Babel dan Sulawesi Barat.

“Pastinya kami juga butuh dukungan DPRD untuk anggarannya kedepan. Dan untuk rencana adanya Kampus II UBB di Belitung masih terus dikaji. Kami juga sudah bertemu dengan Bupati dan DPRD Belitung maupun DPRD Beltim. Semua memberikan respon positif,”jelasnya.

Hal baik lainnya disampaikan yaitu UBB juga akan membuka 5 (lima) program studi baru tingkat Strata 1 dan 3 (tiga) program studi tingkat Strata 2 (magister hukum, magister pertanian dan manajemen). Mahasiswa UBB 15% berasal dari luar Babel dan yang bekerjasama untuk program Beasiswa ada Provinsi DKI Jakarta, Beasiswa Bank Indonesia bahkan beasiswa dari Luar Negeri.

Terkait beasiswa dari Pemprov Babel, di Tahun 2019 ada 30 mahasiswa, tahun 2020 sebanyak 26 mahasiswa dan di tahun ini belum ada. Beasiswa ini membebaskan pembayaran SPP.

Kabid.SMK, Saipul sampaikan hingga saat ini sudah 143 mahasiswa yang mengikuti program beasiswa dari Provinisi Babel ini. Menurunnya setiap tahun jumlah tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran. Tidak hanya beasiswa untuk di UBB, yang lain pun ikut berpengaruh.

Akhiri diskusi, “Komisi IV harapkan Dinas Pendidikan dapat memprioritaskan dan meningkatkan jumlah beasiswa ini. Secara anggaran, pasti akan kami support karena pendidikan merupakan salah satu fokus kami,”pungkasnya.

Hum Setwan DPRD Babel

Laporan Red

PANGKALPINANG – DPRD Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Paripurna ke 16, dengan agenda penyampaian dan penjelasan Walikota Pangkalpinang dan pandangan umum fraksi-fraksi tentang 3 (tiga) rancangan peraturan daerah (Raperda), giat berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (17/5/2021)

Tiga rancangan peraturan daerah yang dibahas yakni Raperda nomor 8 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Raperda tentang pencabutan peraturan daerah Kota Pangkalpinang nomor 10 tahun 1995 tentang pencegahan dan larangan pelacuran atau kegiatan sejenis.

Raperda tentang pencabutan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang lembaga kemasyarakatan di kelurahan.

Ketua DPRD Kota Pangkalpinang dalam sambutannya mengatakan, rapat paripurna keenambelas masa persidangan kedua DPRD kota Pangkalpinang membahas tiga Raperda tersebut dan berharap dapat disetujui,”kata Abang Hertza.

“fraksi-fraksi di DPRD kota Pangkalpinang dapat menyampaikan pandangan umumnya agar peraturan daerah yang baru segera di terbitkan dan berharap tiga Raperda tersebut bisa di sahkan dan fraksi-fraksi di DPRD kota Pangkalpinang bisa disetujui,” harapnya.(re).

Laporan Red

Posberitanasional.com, 23/05/2021, BABEL – Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi selaku pimpinan rapat menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dalam rangka pengambilan kesepakatan raperda perubahan terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019, giat berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Kep. Babel, Selasa (18/05).

Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi selaku pimpinan rapat mengatakan, hari ini kita mengadakan rapim guna mengambil kesepakatan antar pimpinan fraksi terkait adanya perubahan atau revisi Perda Nomor 10 Tahun 2020,” kata Amir Cahyadi.

Disampaikannya Rapim ini digelar guna mendengarkan saran, masukan/usulan dan pandagan dari pimpinan fraksi sekaligus juga merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi (rakor) bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi Kep. Bangka Belitung bertempat di ruang rapat Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kep. Bangka Belitung saat itu senin 03 mei 2021,” jelasnya.

Rapim yang di ikuti oleh beberapa pimpinan fraksi dan Ketua DPRD secara virtual ini menghasilkan 4 point kesepakatan.

1. Akan mengadakan Rapat Banmus       perubahan jadwal.

2. Menetapkan Bapemperda untuk  membahas raperda perubahan.

3. Memberikan waktu maksimal 2 hari utk membahas raperda perubahan

4. Menjadwalkan paripurna pengesahan raperda perubahan.

Ketua DPRD Provinsi Kep. Babel, Herman Suhadi dalam arahannya melalui sambungan virtual memberikan dukungannya kepada pimpinan dan peserta rapim terhadap point-point kesepakatan yang telah diambil.

“Dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona yang semakin meluas, untuk itu perlu kita dukung dan mengambil langkah yang cepat dalam melakukan revisi perda tersebut. Tentunya ini semua harus dilakukan sesuai dengan tatacara peraturan perundang undangan yang berlaku,” kata Herman.

Revisi Perda ini dipandang perlu guna memberikan efek jera kepada masyarakat ataupun dunia usaha yang lalai dalam menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” terangnya.

“Ini semua merupakan langkah yang diambil dan disepakati oleh forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kep. Babel guna memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Bangka Belitung,” pungkasnya.

(Hum Sekwan DPRD Babel)

Laporan Red

Posberitanasional.com, 22/05/2021, MERAWANG – Ketua DPRD Provinsi Kep. Babel, Herman Suhadi., S.Sos didampingi Sekretaris Dewan, M. Haris AR, AP., MH dan Kepala KPHP Sigambir Kotawaringin, Yuli Amaldi, melakukan peninjauan langsung ke lokasi pemanfaatan kawasan Hutan Produksi (HP) yang dikelola oleh CV. Albarokah sebagai pemegang izin di Desa Air Anyir, Kabupaten Bangka, Kamis (20/05).

Areal pemanfaatan Hutan Produksi yang dikelola oleh CV. Albarokah seluas 236 ha, akan menggunakan sistem agroforestry dan sylvofishery dalam proses perjalanannya.

Herman Suhadi dalam kunjungannya mengatakan, pemberian izin pemanfaatan hutan harus disertai dengan penerapan asas keadilan pemerataan dan kelestarian hutan. Selain itu Pengelolaan Hutan Produksi harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dengan tujuan untuk memastikan bahwa tata kelola kawasan hutan berlangsung dengan baik,” jelasnya.

“Kita sangat mendukung masuknya investasi ke Bangka Belitung, selain memberikan PAD bagi daerah juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal serta harus dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat dikawasan hutan tersebut. Tetapi lebih dari itu yang perlu diperhatikan bahwa kelestarian hutan juga harus dijaga,” ungkapnya.

Dengan demikian, hutan produksi akan mengembalikan potensi kekayaan sektor kehutanan di Provinsi Kep. Babel, sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

“Untuk itu saya berpesan kepada Dinas Kehutanan untuk mengawal areal pemanfaatan hutan baik yang dikelola oleh korporasi atau masyarakat,” pungkasnya.

(Hum Sekwan DPRD Babel)

Laporan Red

Posberitanasional.com, 22/05/2021, BABEL – Ketua DPRD bersama Wakil Gubernur Kep. Babel, Forkopimda beserta Satuan Tugas Terpadu Covid 19 melakukan monitoring sekaligus membagikan masker kepada jamaah sholat Jumat di Masjid Raya Tua Tunu, Gerunggang Kota Pangkalpinang, Jumat (21/05).

Pembagian masker dan sholat jumat berjamaah ini dilakukan di 23 masjid yang ada di kota Pangkalpinang. Kegiatan tersebut terbagi dalam beberapa kelompok yang berangkat bersama dari gedung Tribrata Polda Kep. Babel menuju kebeberapa titik yang telah ditentukan.

Ketua DPRD Provinsi Kep. Babel, Herman Suhadi, S.Sos mengatakan kegiatan bagi masker ini guna memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meningkatkan kepatuhan serta kedisiplinan dalam menjalankan prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Kita bersama Forkopimda menghimbau masyarakat khususnya jamaah agar mematuhi atau melaksanakan protokol kesehatan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid 19,” kata Ketua DPRD Prov Babel.

Dikeramaian seperti pasar, tempat ibadah dan pusat perbelanjaan sangat rentan terhadap penularan dan penyebaran Covid 19. Untuk itu penegakkan protokol kesehatan yang ketat perlu diperhatikan seperti penyemprotan desinfektan secara berkala, mencuci tangan, dan memakai masker oleh setiap pengunjung,” tutur Herman yang merupakan Politisi dari Partai PDI-P.

(Hum Sekwan DPRD Babel)

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 04/05/2021, PANGKALPINANG – Walikota Pangkalpinang H.Maulan Aklil disapa Molen yang didampingi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Eddy Supriadi, peringatan hari Pendidikan Nasional dengan tema “Integrasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam Menjawab Pendidikan abad 21 pada New Normal” giat berlangsung di Rumah Dinas Walikota Pangkalpinang. Senin (3/5/2021).

Molen diksempatan tersebut mengatakan, “kota yang menjadi Ibu Kota Provinsi ini merupakan barometer segala hal termasuk pendidikan. Oleh karenanya, pemerintah kota akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas sumber daya manusia, serta menunjukkan kepastian tenaga pengajar di tengah maraknya pandemi Covid-19,” jelasnya.

“Kami akan berupaya agar siswa menjadi pintar dan bisa bersaing untuk kedepannya. Tentunya hal ini harus didukung oleh kemampuan tenaga pendidik yang berkualitas, ” Ujar Molen saat menjadi narasumber webminar .

“Upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya tenaga pengajar dilakukan pemerintah dengan memberikan peluang seluas-luasnya kepada guru melalui diklat dan lembaga universitas.

Terealisasi bersamaan dengan membaiknya kondisi pandemi saat ini, dab yang banyak membantu dalam hal peningkatan sumber daya manusia saat ini adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dengan sejumlah 2144 orang tenaga pendidik, akan menjadi skala prioritas anggaran pemerintah yang kisarannya sebesar 20 persen,” pungkasnya.

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 04/05/2021, KABUPATEN BANGKA – Herman Suhadi, S.Sos., Ketua DPRD Provinsi Kep. Babel kunjungi cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka yang diterima langsung oleh Kepala Cabang ESDM wilayah Bangka, Petrus Sukrislisbagyo, selasa (04/5).

Ketua DPRD Provinsi Kep. Babel, Herman Suhadi, S.Sos dalam kunjungannya mengatakan, Babel merupakan salah satu sentra pertambangan timah terbesar yang ada di Indonesia. Akan tetapi hasil dari penambangan timah itu sendiri belum memberikan kesejahteraan yang luas bagi masyarakat Kep. Babel, berharap dapat memberikan royalti bagi Provinsi Kep. Babel dan meningkat dari tahun sebelumnya,” ucap Ketua DPRD Babel.

Apalagi kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) diambil alih oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” jelasnya.

Menurut Politisi PDIP ini, Pengambilalihan pengelolaan pertambangan (pertambangan dan perizinan) oleh pemerintah pusat dipandang kurang menguntungkan bagi daerah yang menjadi tempat eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, karena daerah tidak memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelolah hasil kekayaan alamnya sendiri,”ungkapnya.

Beberapa upayapun telah dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kep. Babel untuk meninjau kembali UU minerba tersebut khususnya terkait kewenangan pertambangan dan perizinan yang sebelumnya ada di pemprov, tapi saat ini semua diambilalih oleh pemerintah pusat.

“Saat ini DPRD bersama Gubernur Kep. Babel terus berjuang ke pusat agar beberapa kewenangan-kewenangan yang dapat dikerjakan didaerah dapat dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota,” pungkasnya. (Hum Sekwan DPRD Babel).

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 04/05/2021, BABEL – Herman Suhadi, S.Sos., Ketua DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung (Babel), hadiri rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Ketupat tahun 2021, dalam rangka kesiapan pengamanan menyambut hari raya Idul Fitri 1442 H. acara berlangsung di aula Tribrata Polda Kep. Babel, Selasa (04/05).

Rakor dipimpin langsung oleh Kapolda Kep. Bangka Belitung, Irjen Pol Anang Syarif Hidayat dihadiri seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kep. Bangka Belitung.

Ketua DPRD Provinsi Kep. Babel, Herman Suhadi, S.Sos., mengatakan, sepakat bahwa perlu adanya kerjasama dan kolaborasi antar lembaga atau instansi baik dari Polri, TNI, Kemenag, dan instansi pemerintah lainnya yang ada di Provinsi Kep. Babel dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan hari raya Idul Fitri,” tutur Ketua DPRD Babel.

“Waspada terjadinya lonjakan penyebaran Covid-19 pada saat pra/pasca hari raya Idul Fitri seperti di pusat-pusat perbelanjaan, tempat wisata atau pasar-pasar tradisional, dan menahan diri untuk tidak mudik di masa-masa pandemi saat ini,” imbaunya.

Kepada masyarakat Bangka Belitung untuk dapat mematuhi aturan prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sementara waktu menahan diri untuk tidak mudik dan menjauhi tempat-tempat keramaian,”pintanya.

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 03/05/2021, BABEL – Edy Junaidi Foe yang akrab di sapa Bang Yong-yong, secara resmi dilantik oleh Ketua DPRD Babel Herman Suhadi pada rapat paripurna pelantikan dan pengucapan sumpah/janji pengganti antar waktu (PAW) anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung sisa masa jabatan 2019-2024, acara berlangsung di ruang Paripurna DPRD Babel, senin (03/05/2021).

Foto: Yong Yong saat mengikuti pembacaan sumpah janji PAW Anggota DPRD Babel sisa masa jabatan 2019-2024. Senin 03/05 (BAIM).

Siap perjuangkan aspirasi masyarakat Basel sesuai dengan tugas dan fungsi di komisi II DPRD Babel, dalam mengemban amanah dan akan berusaha untuk terus memperjuangkan hak masyarakat, khususnya masyarakat Bangka Selatan,” ucap Edy Junaidi Foe asal partai Demokrat menggantikan Aditya Rizki Pradana yang mundur mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bangka selatan (Basel) tahun 2020.

Yong Yong melanjutkan, kita akan bergerak berdasarkan fungsi yang ada dikomisi II, yaitu mengembangkan sektor perkebunan dan kelautan”, ungkapnya.

Selain itu, dirinya akan mempersiapkan berbagai program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya di program sektor pertanian.

” Program yang akan dikembangkan di masyarakat salah satunya membantu masyarakat (kelompok tani) yang ekonominya rendah,”pungkasnya.

Sebelumnya Ketua DPRD Babel Herman Suhadi, menjelaskan, Peresmian pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW ) anggota DPRD Provinsi bangka belitung, Berdasarkan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri No 161. 19 – 1032 Tahun 2021.

” Alhamdulillah, SK Mendagri tentang peresmian pengangkatan PAW anggota DPRD Provinsi bangka belitung telah di terima, sehingga kita dapat melaksanakan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji PAW anggota DPRD Babel”, kata Ketua DPRD Babel  Herman Suhadi, saat memimpin rapat paripurna PAW di ruang Paripurna DPRD Babel.

Ketua DPRD Babel menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemprov dan KPU Provinsi bangka belitung yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga proses PAW berjalan lancar sebagaimana mestinya,” ucap ketua DPRD Prov Babel.

“Selamat kepada Edy Junaidi Foe, dalam menjalankan tugas baru sebagai anggota DPRD babel, semoga saudara diberikan kekuatan dalam melaksanakan amanah rakyat dan dapat bekerjasama dengan semua komponen DPRD babel,” kata Ketua DPRD Babel sambil mendoakan.

Laporan Jurnalis : Agus Chandra

BOGOR-POS BERITA NASIONAL
Saat pandemi Covid-19 belum usai, namun hal itu tidak mengurungkan niat dan langkah baik Pemerintah Desa Ciangsana untuk memberikan santunan kepada warganya untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan yaitu yatim piatu, jompo, kaum duafa dan janda tua.

Pada hari ini Sabtu 01/05/2021 mulai pukul 07 : 00 wib pagi bertempat dihalaman rumah kepala desa Ciangsana Udin Saputra SH dibantu jajaran serta melibatkan BPD dan LPM serta ormas mengelar santunan yatim piatu dengan memberikan paket sembako dan uang tunai.

Kegiatan ini dianggarkan melalui sumbangan para perangkat desa dan donatur sehingga terkumpul dana sebesar Rp 150 juta dan menjadi 920 paket sembako berikut uang tunai guna dibagikan kepada warga yang berhak menerimanya.

“Santunan ini bertujuan membantu masyarakat yang sedang kesulitan dimana saat ini pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang perekonomiannya menurun, sehingga kesulitan dalam kehidupan sehari-hari”Ujar Kades Udin

Udin sapaan akrabnya juga mengatakan kami hadir dimasyarakat untuk meringankan beban mereka dimana kegiatan ini juga sesuai ajaran nabi Muhammad SAW kam pemdes Ciangsana dengan memberikan paket sembako dan uang tunai pada masyarakat khususnya warga Ciangsana” sambungnya

Ia mengaku kegiatan setahun sekali ini merupakan wujud kepedulian pemerintah desa kepada warganya dengan menyisihkan rizki nya untuk berbagi.

Sementara Ketua BPD Ciangsana Kanta Lesmana mengungkapkan pada awak media terkait kegiatan ini sangat apresiasi dan mendukung program di bulan ramadhan ini.

“Kegiatan ini sangat positif yang dirasakan masyarakat desa Ciangsana, karena santunan ini merupakan program pemerintah desa Ciangsana, yang tentunya harus didukung dan diapresiasi oleh siapapun” jelasnya

Semoga Pandemi Covid-19 ini cepat berakhir, agar masyarakat bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari dengan bebas dan normal kembali” Harapnya

Pernyataan Ketua DMI ( Dewan Masjid Indonesia ) desa Ciangsana H.Darma Agus Saputra senada dengan Ketua BPD ia sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini.

“Barang siapa yang menolong agama maka allah akan menolongnya”ucapnya.

“Ini lah bentuk kebijakan pemerintah desa yang mengikuti ajaran islam, tau dengan kesusahan warganya serta memperhatikan warganya sehingga dengan kegiatan santunan ini bisa meringankan beban warganya” tutupnya.

Laporan Red

Posberitanasional.com, 25/04/2021, BABEL – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung, Amri Cahyadi, ST, menghadiri pencanangan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Polda Kep. Bangka Belitung, Jumat (23/04).

Wakil Ketua DPRD Babel mengatakan, apa yang dilakukan Polda Kep. Babel saat ini merupakan wujud pelayanan prima dan berkualitas kepada masyarakat guna membangun komitmen disetiap jajaran maupun satker, keteladanan ini yang harus diikuti setiap instansi yang ada di Provinsi Kep. Babel.

“Contoh keteladanan yang ditunjukkan aparat penegak hukum  merupakan gerak cepat Polda Kep. Babel dalam mencanangkan WBK dan WBBM patut kita apresiasi dan dukung,” kata Amri.

Dengan dicanangkannya pencanangan zona integritas (ZI) ini dapat memberikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dapat memberikan pengaruh baik dalam menekan bahaya prilaku korupsi,” pungkasnya.

(Hum Sekwan DPRD Babel).

Laporan Red

Posberitanasional.com, 24/04/2021, BANGKA SELATAN – Tiga Anggota DPRD Prov Babel melaksanakan reses gabungan, H. M. Amin, SE (fraksi Gerindra), H. Marsidi H. Satar (fraksi Golkar), dan Toni Mukti, SH (fraksi PDI Perjuangan), acara digelar di Desa Batu Betumpang yang mengusung tema “Bersinergi Dalam Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Dalam Suasana Pandemi Covid-19”. Kamis (22/04).

Adapun kegiatan reses tersebut dihadiri Sapri selaku Camat Pulau Besar dan Imin, S.Pd.I selaku Sekretaris Desa Batu Betumpang.

Marsidi Anggota Komisi IV DPRD PRov Babel dalam sambutannya mengatakan, “Kegiatan reses ini bertujuan untuk menggali dan mendengar usulan-usulan dari masyarakat dan melihat secara langsung potensi desa serta memantau perkembangan pembangunan desa yang telah dilaksanakan pemerintah selama ini,” kata Marsidi.

Kami siap bersinergi dengan Kabupaten dan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat walau masih dalam suasana pandemi covid-19.

Dikatakannya, Masih banyak potensi yang selama ini belum di optimalkan. Alangkah bangganya sebagai warga Desa Batu Betumpang jika mampu merubah potensi laut menjadi wisata bahari seperti daerah lainnya serta banyak hal yang masih bisa lakukan dengan memberdayakan sumber daya laut yang begitu besar,” ungkapnya.

Begitupula yang disampaikan Toni Mukti, SH lebih memfokuskan pada bidang perkebunan dan kelautan. “Ada program Trend Replanting (peremajaan) Sawit dari pusat yang harus dijemput. Kita jangan menyia-nyiakan hal ini. Saya minta kepada para kepala desa dan camat, jangan lengah untuk melihat peluang itu. Segera didata seluruh masyarakat yang belum punya sawit. Kemudian saat ini kita juga sedang memperjuangkan usulan membangun tambatan perahu di Batu Betumpang dengan lebar 20 meter dan panjang 800 meter dengan dana yang tidak sedikit,” tutur Toni Anggota Komisi IV.

“Mewujudkan Batu Betumpang sebagai Desa Nelayan Modern di Bangka Belitung ini, mohon support kami dengan kegiatan-kegiatan yang positif dari kita semua,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD H. M. Amin menyuarakan betapa pentingnya merubah mindset kita untuk menjadi petani modern dan lebih berorientasi pada pembangunan di bidang infrastruktur dan kemajuan pertanian khususnya swa-sembada beras.

“Jangan tinggalkan anak cucu kita dalam keadaan yang lemah. Kita akan berusaha membuat embung cadangan air untuk pengairan saat musim panas tiba,” pungkasnya.

Disela dialog interaktif dalam reses, Hendri selaku Kadus Rt IV Dusun Permai yang merupakan salah satu peserta reses mengharapkan agar pelebaran jalan tetap dilakukan secara kontinue dan didirikan mushola baru disebelah kanan jalan akses sebagai icon utama Desa Batu Betumpang. Menanggapi hal tersebut, Toni Mukti, SH. Siap membantu mendirikan Semi Masjid dari dana aspirasi yang mereka miliki sebagai Anggota DPRD tegasnya lagi.

Acara berjalan dengan tertib hingga akhir acara walaupun dalam suasana Ramadhan. Camat Pulau Besar, Sapri menutup acara dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah berkunjung dan bertemu dengan masyarakatnya.

(Hum Sekwan DPRD BABEL).

Laporan Red

Posberitanaaional.com, 24/04/2021, KABUPATEN BELITUNG – Erwandi A Rani merupakan Anggota DPRD Prov Babel Daerah Pemilihan (Dapil) Belitung dan Belitung Timur, melakukan reses selama tiga (hari pertama di Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjung Pandan selasa (19/04/21), hari kedua di Desa Batu itam Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung rabu (21/04/21) dan terakhir di Desa Merbau kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung), Kamis (23/04/21).

Berbagai aspirasi maupun usulan yang disampaikan masyarakat kepada Anggota Komisi II Erwandi A.Rani antaralain, adanya Jalan Desa Air Merbau yang banyak berlubang, pengadaan gorong-gorong, jika hujan intensitas tinggi dapat menyebabkan banjir, serta menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap perluasan Lahan Pertanian bagi para petani serta pembangun tugu perjuangan Bangka Belitung di Tanjung Kelayang.

“Terima kasih kepada DPRD Babel yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam mengadakan reses sehingga kita tau apa yang menjadi masalah di masyarakat dan sebagai bahan masukan pokok pikiran DPRD yang akan disampaikan kepihak eksekutif.”kata Erwandi A.Rani Anggota Komisi II.

Kegiatan reses ini dapat terus dilaksanakan dalam masa persidangan karena sangat efektif untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan Keefektifan reses harus betul – betul di utamakan,” ungkapnya.

Antusias masyarakat terhadap reses terlihat saat reses dilakukan di Desa Lesung Batang, Belitung. Yakni aspirasi mengusulkan memperjuangkan Pembangunan tugu perjuangan Bangka Belitung di tanjung kelayang, karena lahan sudah siap. serta mengharapkan mengusulkan pembangunan Universitas Bangka Belitung Fakultas Pariwisata di Belitung.”

“Banyak sekali Aspirasi masyarakat yang harus di sampaikan kepada eksekutif, karena selama ini aspirasi mereka tidak tersampaiakan,semoga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan ke pihak eksekutif,” pungkasnya.

Laporan Red

Posberitanasional.com, 23/04/2021, KABUPATEN BANGKA – Aksan Visyawan hadir penutupan jadwal kegiatan reses I tahun 2021, acara berlangsung di masjid Nurul Iman Sri Pemandang, Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat, Kamis (22/04).

Politisi partai PKS ini merupakan Anggota DPRD Provinsi kep. Bangka Belitung dapil Kabupaten Bangka melakukan kunjungan silahturahmi dengan para tokoh agama, kepala lingkungan yang ada dikelurahan Sri Menanti sekaligus menutup reses yang pertama tahun 2021.

Aksan sapaan akrabnya mengatakan, didalam setiap rapat ataupun pertemuan dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bahwa setiap program-program kegiatan yang diajukan atau dilaksanakan harus memberikan manfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat kep. Bangka Belitung.

Dijelaskannya, reses merupakan perintah undang-undang yang diamanatkan kepada wakil rakyat terpilih untuk turun langsung kelapangan menyerap aspirasi masyarakat di dapilnya masing-masing.

“Reses ini merupakan amanat UU MD3 (MPR, DPD, DPR, DPRD),” jelasnya

Adanya reses dapat mempererat tali silahtrurahmi antara anggota dewan terpilih dengan masyarakat, sehingga masyarakat lebih mengetahui sosok yang mewakili suara rakyat dipemerintahan,” pungkasnya.

(Hum Sekwan DPRD Babel).

Laporan Red

Posberitanasional.com, 19/04/2021, Bangka Tengah – Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 19. Telah disahkan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal tersebut agar diketahui dan dipahami seluruh lapisan masyarakat Bangka Belitung,”kata H. Mulyadi Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat menjadi nara sumber dipertemuan Hotel grand vella Bangka Tengah. Minggu (11/04).

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah ini sejatinya agar Warga Masyarakat Bangka Belitung tidak buta Pemahaman tentang Perda-Perda yang telah disahkan”, terang H.Mulyadi yang didampingi Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. H. Bahrun Siregar Sutrisno yang juga Juru Bicara Satgas Covid Bangka Tengah Tahun 2020-2021.

Pemerintah berkewajiban menciptakan rasa Nyaman dan Aman bagi masyarakat Bangka Belitung dan berupaya Mencegah dan Mengendalikan penyebaran virus tersebut yang kita tidak tau kapan akan berakhirnya,” ungkapnya.

Dijelaskanya, Bahwa Corona Virus Disease adalah Virus jenis baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia yang berpotensi menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan doplet maka dari itu masyarakat dianjurkan Memulai adaptasi terhadap kebiasaan baru , Disiplin hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,”tegasnya.

Sesungguhnya Tidaklah Allah menurunkan penyakit tanpa menurunkan penawarnya, untuk itu diharapkan dengan seringnya menerapkan kebiasaan baru dimanapun berada semaksimalnya berusaha untuk tidak menularkan dan ditulari,” pungkasnya.

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 08/04/2021, BABEL – Rapat Paripurna Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Prov. Kep. Babel sisa masa jabatan 2019 – 2024 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Kep. Babel (Herman Suhadi), acara berlangsung di ruang rapat paripurna gedung DPRD Prov krp Babel. Kamis 08/04/2021.

Ketua DPRD Prov. Kep. Babel dalam sambutanya sekaligus membuka kegiatan (Herman Suhadi) mengatakan, rapat paripurna yang dilaksanakan ini dalam rangka menjalankan ketentuan konstitusi di lembaga legislatif sebagai salah satu representasi pelaksanaan asas kedaulatan dan perwakilan rakyat daerah,” kata Herman Suhadi.

“Mengapresiasi kepada Pemerintah yang telah melaksanakan proses PAW anggota DPRD Prov. Kep. Babel sisa masa jabatan 2014 – 2019 sehingga dapat berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku dengan proses PAW anggota DPRD Prov. Kep. Babel,” terangnya.

Dijelaskanya, Formasi DPRD Babel sudah hampir lengkap yakni 44 dari 45 anggota Dewan sehingga kinerja lembaga legislatif dapat optimal sesuai tupoksinya untuk mewujudkan Prov. Kep. Babel lebih maju.

Sesuai laporan Sekertaris Dewan DPRD Prov. (Haris) tentang Keputusan Mentri Dalam Negri No. 161.19-405 Tahun 2021 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Anggota DPRD Prov. Kep. Babel,” ungkapnya.

Acara dilanjutkan dengan pembacaan sumpah dan penandatanganan serta penyematan Pin anggota DPRD Prov. Kep. Babel terhadap dua Anggota Dewan, yaitu :

Mansah, S.Th.I dari Nasdem menggantikan H. Sukirman, SH, (mengikuti Pilkada Kab.Bangka Barat dan menjadi Bupati terpilih).

Harianto dari Golkar menggantikan Algafri Rahman, ST (mengikuti Pilkada Kab. Bangka Tengah dan menjadi Bupati terpilih).

Laporan Red

Posberitanasional.com, 06/04/2021, BABEL – Amir Cahyadi Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung menerima kunjungan audensi masyarakat Berbura, Pangkal Niur, Riau Silip terkait protes TI Apun yang ada di Sungai Pulau Kianak dan Tanjung Sunur. Senin 05/04/2021.

Menanggapi cerita dan keluh kesah masyarakat yang di sampaikan oleh Sekretaris Desa Berbura (Samsuri) terkait aktivitas TI apung didaerahnya.

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi, ST dalam kesempatan tersebut mengatakan, Kami  DPRD Bangka Belitung akan menyampaikan surat imbauan kepada pemerintah daerah baik kepada Gubernur Bangka Belitung maupun Pemerintah Kabupaten Bangka.

“Namun surat imbauan ini terkadang ada ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah ada juga tidak ditindaklanjuti, kita juga berharap aparat penegak hukum tidak menutup mata soal ini,”terangnnya.

Amri cahyadi menambahkan, kata kunci penyelesaian pertambangan di daerah ada di kewenangan pemerintah daerah setempat disertai komitmen kuat dengan warga.

“Pemerintah daerah (Bupati/Gubernur) yang punya kewenangan daerah, harus ada komitmen, meskipun urusan pertambangan ada pemerintah pusat namun itu hanya menerbitkan izin, tetapi penegakan hukum ada di pemda,”jelasnya.

Dalam audensi tersebut Amri Cahyadi mengundang Kasatpol PP Provinsi Bangka Belitung, Yamoa’a Harefa sekaligus mendampingi untuk mendengar langsung keluhan warga Berbura, Riau Silip, dan diminta solusi konkret dari pihak penegakan Perda Babel.

Amri juga menginginkan dan menginisiasi kembali pembentukan Tim Penertiban Timah Ilegal (PETI) yang mana sebelumnya pernah terbentuk di Pemerintahan Gubernur Almarhum Eko Maulana Ali. Tujuannya, penegakan aturan di bangka belitung lebih terfokuskan,” pungkasnya. (Hum Setwan DPRD Babel)

Laporan Red

Posberitanasional.com, 31/03/2021, BANGKA SELATAN – Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid, ST, M.Tr.IP., menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2020 pada Rapat Paripurna DPRD, acara berlangsung di Gedung Paripurna, Rabu (31/3/2021).

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangka Selatan Tahun 2020, merupakan amanat konstitusional Kepala Daerah kepada DPRD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Erwin Asmadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2020 disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima.

“Kami sampaikan bahwa rekomendasi laporan keterangan pertanggung jawaban bupati tahun anggaran 2020, disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima dan apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan,” terangnya saat memimpin rapat paripurna yang dihadiri Wakil Ketua I Muzani Abdullah, S.Pdi, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, dan tamu undangan lainnya.

Selanjutnya Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid, ST, M.Tr.IP mengatakan bahwa, laporan keterangan pertanggung jawaban yang disampaikan adalah laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2020.

“Di dalam LKPJ tahun 2020 ini, terdapat sejumlah kebijakan, program dan strategi yang telah dilaksanakan, serta beberapa inovasi kegiatan yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan tahun 2020 hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan melalui visi dan misi pemerintah daerah,” paparnya.

Kemudian Riza menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kab. Basel yang telah bersama-sama membangun Kab. Basel.

“Kami menyadari bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang kami sampaikan belumlah sempurna, namun laporan ini dapat dijadikan salah satu tolok ukur untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemkab Basel pada masa yang akan datang, dalam rangka percepatan pembangunan di Kab. Basel yang kita cintai dan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan, yang telah bekerja keras bersama-sama dalam membangun Kabupaten Bangka Selatan, meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan refocusing anggaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan mudah-mudahan kita semua dapat terus meningkatkan sinergitas dan kebersamaan dalam mewujudkan Kabupaten Bangka Selatan yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang,” ujarnya.

Laporan Jurnis Ibrahim

Posberitanasional.com, 27/03/2021, Bangka – Sosialisasi adaptasi kebiasaan baru yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2020, giat berlangsung di rumah makan cahaya bunda yang dihadiri hampir seluruh warga Desa Maras. Kamis (25/03).

Kegiatan tersebut digelar guna menghimbau kepada masyarakat untuk mengetahui hukum (mana hak dan kewajiban ) hingga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Matzan dan Drs. Rustamsyah di kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Duet dua anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, mampu menarik perhatian masyarakat desa setempat.

Matzan anggota Komisi I DPRD didampingi Rustamsyah anggota Komisi I DPRD saat berada di Desa Maras Senang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka mengatakan, perda ini merupakan pedoman atau petunjuk agar masyarakat lebih siap dan selalu waspada dalam menghadapi penyebaran wabah covid 19 maupun variannya di masa pandemi ini dan dikemudian hari,” jelasnya.

Kepala Desa Maras Senang, Jawan Efendi, mengucapkan Terima kasih dan mengapresiasi inisiatif yang dilakukan DPRD Prov Babel dalam mensosialisasikan Perda kepada masyarakat.

“ini sesuatu yang positif dilakukan oleh anggota DPRD. Saat ini sudah lebih terbuka wawasan warga saya dengan adanya program sosialisasi seperti ini,”kata Kepala Desa Maras Senang, Jawan Efendi.(Hum Set DPRD Babel).

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 13/03/2021, BABEL – Ketua DPRD babel Herman Suhadi, 40 hari Sejak dilantik terus menjalin silahturahmi kebangsaan, bersinergi dan berkolaborasi ke semua pihak, mulai dari Forkompinda Prov Babel, pimpinan daerah bupati/wakil bupati, pemuda maupun masyarakat Babel.

Ketua DPRD Babel Herman Suhadi, didampingi Sekretaris DPRD M Haris AR, AP bersilahturami dengan bupati Kabupaten Bangka tengah Algafry Rahman dan Wakil Bupati Bateng Herry Erfian. Jumat 12/03/2021.

“Bahwa dengan bersilahturahmi bisa menjadi tahu kondisi yang dihadapi saat ini, serta upaya yang akan dilakukan kedepan, hingga dengan bersilahturahmi dan berkolaborasi diharapkan ada hasil yang bisa di perbuat demi mewujudkan provinsi kepulauan bangka belitung yang lebih maju dan sejahtera,” kata Ketua DPRD Babel.

Algafry Rahman didampingi sang Istri dan Wakil Bupati Bateng Herry Erfian menyambut baik dan mengapresiasi atas kunjungan ketua DPRD Babel Herman suhadi yang telah bersilahturahmi ke bangka tengah.

“Alhamdulillah, pak Ketua bisa hadir di sini, tentunya ini harus diciptakan, kami sangat senang sekali dan sangat butuh dengan DPRD Provinsi, Harmonisasi ini harus dibangun,” kata Bupati Bateng.

DPRD provinsi Babel berperan penting dalam proses pembangunan yang ada di kabupaten/kota. berharap semoga dprd provinsi dapat bersinergi untuk membangun Bangka Belitung, khususnya Kabupaten Bangka Tengah, agar lebih baik dan maju,” jekasnya.

Pertemuan tersebut Bupati Batengpun menyampaikan akan melakukan kunjungan balasan ke DPRD Babel. Sambil berpantun, Pucuk dicinta ulam pun tiba, pak Herman menjadi ketua DPRD kami merasa bangga,”ucapnya.(Hum Sekwan Babel)

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 12/03/2021, BABEL – Ketua Komisi IV DPRD prov Kep Babel melakukan kunjungan ke RS jiwa Babel beserta anggota Dewan lainnya dalam rangka silahturahmi dan berkoordinasi meningkatkan sarana dan prasarana serta menindaklanjuti program pasien ODGJ pasca perawatan. Rabu 10/03/2021.

Dalam kunjungan tersebut Ketua Komisi IV disambut langsung oleh Direktur RSJ Babel, dr. Bahrun Siregar didampingi  pejabat esselon III, IV serta pejabat fungsional.

Ketua Komisi IV menyampaikan, hari ini kedatangan saya bersama anggota lainnya ingin bersilahturahmi dengan Direktur RSJ yang baru untuk berkoordinasi guna meningkatkan sarana dan prasarana serta menindaklanjuti program pasien ODGJ pasca perawatan,” ucapnya.

Kabid. Pelayanan, dr. Ria Agustie diksempatan tersebut menyampaikan, bahwa Rumah Sakit Jiwa tidak hanya memberikan pelayanan terkait kejiwaan, tetapi juga untuk pasien NAPZA, pelayanan tumbuh kembang anak. Saat ini, juga sudah dibuka layanan psikiatri dan rehabilitasi medis. Kami juga sependapat dan sangat ingin menghilangkan stigma bahwa RSJ khusus untuk sakit kejiwaaan,”jelasnya.

Dijelaskanya lagi, untuk pasien pasca perawatan sebelum dipulangkan di screening  kemudian “Home Visit”. Untuk internal ASN juga dilakukan upaya guna peningkatan kapasitas SDM dan pelayanan maksimal,” ucapnya.

Anggota Komisi IV, Marsidi juga sampaikan hal senada yaitu memberikan pelayanan yg maksimal serta optimal dalam penyembuhan pasien. Dan tidak mengenyampingkan kesejahteraan pegawai disini pastinya. Teman – teman di Komisi 4 akan selalu mensupport anggaran yang berkenaan dengan rumah sakit karena ini langsung bersentuhan pada masyarakat Bangka Belitung.

Ditambahkan anggota lainnya, Dody Kusdian bahwa RS ini sudah BLUD, tetapi kami tidak tahu bagaimana pendapatan juga penggunaannya. Kedepan, sebagai mitra kerja Komisi IV mari kita perbaiki koordinasi dan saling bersinergi. Karena ini keterkaitannya dengan support APBD kedepan. Harapan kami, terpenting dalam menjalankan tugas harus mengutamakan teamwork dan kerjasama antar bagian.

“Bentuk kerjasama dengan kabupaten kota bagaimana juga harus diperjelas dalam menangani pasien pasca perawatan. Jangan sampai diterlantarkan oleh masyarakat bahkan keluarga. Program penyuluhan dan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat perlu dilaksanakan, tidak sekedar fokus pada pengobatan saja”, demikian sampai Dody.

Dede Purnama selaku Wakil Ketua Komisi sangat berharap bisa duduk bersama antara RSJ, RSUD Babel dan Dinas Sosial Babel sehingga bisa jelas program itu berada dimana. Tumpang tindih program harus dihindari. Jika memang diperlukan inisiasi akan kami agendakan di Badan Musyawarah DPRD.

Antusias tanggapi diskusi ini, dr. Bahrun setuju ditingkatkannya sarana dan prasarana. Sangat menggembirakan, tahun ini sudah disediakan ruang pelayanan VIP untuk konsultasi. Terkait kebutuhan di lapangan untuk pasien terutama pasca perawatan sudah diakomodir, kerjasama dengan kabupaten / kota sudah dilaksanakan, terlebih untuk pasien BPJS.
Dengan keberadaan saya disini, semoga kerjasama tim akan lebih solid dan transparan serta melibatkan semua bagian dalam melaksanakan tugas.

Dijelaskan oleh Kabid. penunjang, Lili Elviana bahwa penyembuhan pasien sangat bergantung pada dukungan keluarga. Menindaklanjutinya, di 2021 ini rumah sakit hadirkan program “Family Support Group” yakni dengan mengundang keluarga pasien, puskesmas setempat, RT, PKK sehingga kami yakin pasien pasca perawatan ini dapat berhasil kesembuhannya dan bisa berinteraksi kembali di masyarakat.

Lengkapi penjelasan, Kasubbag. penganggaran RSJ, Vina sampaikan di tahun 2021 juga melayani test narkoba dan ini salah satu program yang dapat meningkatkan pendapatan BLUD. Pada 2020, operasional rumah sakit sebesar 30% sudah dibiayai oleh BLUD.

Menutup pertemuan, Jawarno tuturkan “Mari kita wujudkan mimpi bersama dengan membuat terobosan dan bila perlu lakukan studi referensi untuk menjadikan RSJ sebagai salah satu icon babel. Salah satunya, langkah awal bisa dilakukan kerjasama dengan perusahaan / lembaga sehingga menambah pemasukan BLUD”.

Sumber : Publikasi Setwan
Berita : Utari

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 12/03/2021, BABEL – Ketua DPRD prov Kep Babel setelah melakukan kunjungan silaturahim ke beberapa Pimpinan Forkompinda Babel (Kapolda, Kajati dan Danrem), kali ini Ketua DPRD kep. Babel Herman Suhadi, S.Sos didampingi wakil ketua Hendra Apollo dan sekretaris DPRD M. Harris AR, AP kembali melanjutkan silahturahmi kebangsaannya ke Markas Komando (Mako) TNI AL Bangka Belitung di jalan Tanjung Gudang, Kecamatan Belinyu Kab. Bangka, Rabu (10/03).

Ketua DPRD prov Kep Babel dalam pertemuan tersebut mengatakan, akan mendorong terwujudnya rencana pembangunan dermaga sandar bagi kapal-kapal TNI AL di Tanjung Gudang tersebut.

“Sudah sewajarnya Markas Komando seperti Lanal ini memiliki sebuah dermaga sandar bagi kapal-kapal TNI. Kami dari DPRD provinsi kep. Babel akan berusaha semaksimal mungkin membantu mendorong bahkan mungkin mencari jalan keluar demi terwujudnya Dermaga tersebut yang nantinya selain digunakan oleh Lanal Babel sendiri juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Herman

Sebelumnya pada kesempatan yang sama Kol. Laut (P) Dudik Kuswoyo menjelaskan saat ini Lanal Babel memiliki 5 (lima) kapal sebagai sarana penunjang dalam melakukan pengawasan dan pengamanan wilayah perairan Babel yang meliputi perairan laut latuna, selat Bangka, Selat Gaspar, ALKI 1, dan laut Jawa.

Beberapa kerawanan yang masuk dalam pengawasan dan pengamanan yang dilakukan oleh Lanal Babel diantaranya jual beli BBM ilegal, peredaran Narkoba, perompakan penyelundupan pasir timah, bom ikan, pelanggaran kapal ikan dan penjarahan BMKT (Barang Muatan Kapal Tenggelam). Dengan luasnya wilayah perairan dan banyaknya kerawanan yang terjadi di Babel Lanal Babel dihadapkan dengan permasalahan kurangnya kapal patroli yang dimiliki oleh Lanal Babel sendiri. Disamping itu juga belum tersedianya dermaga tempat bersandarnya kapal-kapal patroli Lanal Babel yang ada,” ungkap Lanal Babel Perwira lulusan AAL tahun 1998.

“Besar harapan kita dermaga ini dapat terwujud sehingga bukan saja hanya kapal-kapal kita dapat berlabuh disini tetapi juga dapat di manfaatkan oleh nelayan sekitar,”pungkasnya.(Hum Sekwan Babel).

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 10/03/2021, BABEL – Kunjungan Silaturahmi Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Herman Suhadi S.Sos., diterima langsung Danrem 045/Garuda Jaya Brigjen TNI M Jangkung Widyanto, S.I.P. M.Tr.(Han), bertempat di Makorem Komplek Perkantoran Pemprov Babel Airitam Pangkalpinang. Selasa Siang 09/03/2021.

Kunjungan silaturahmi tersebut Ketua DPRD Babel di dampingi Sekwan M. Aris A.R, sementara Danrem di dampingi oleh Kasiter Kasrem Letkol Inf Arry Sundoro.

“Terima kasih atas silaturahmi kebangsaan dari Ketua DPRD Babel, saya sangat menghargai atas kunjungannya ke Makorem dan kepada Forkopimda Babel lainnya.

Kunjungan ini tentunya salah satu semangat kebersamaan, gotong royong, saling bergandengan tangan dalam membangun Babel serta menyelesaikan permasalah yang ada di wilayah ini yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”kata Danrem 045/Gaya.

Sementara itu, Ketua DPRD prov Kep Babel Herman Suhadi S.Sos., dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kunjungan dalam rangka silaturahmi Kebangsaan dengan Danrem 045/Gaya yang merupakan Forkopimda Babel setelah 36 hari dirinya di lantik menjadi Ketua DPRD.

Silaturahmi ini mengajak semua untuk membangun Bangka Belitung secara bersama agar wilayah ini semakin baik, keamanan semakin kondusif sehingga pembangunan bisa berjalan sesuai harapan,” tuturnya.

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 8/03/2021, BABEL – 36 hari sejak dilantik menjadi  Ketua DPRD Babel Herman Suhadi terus menjalin silahturahmi bersama forkompinda, sebelumnya silahturahmi bersama Kapolda Babel beberapa waktu yang lalu. Ketua DPRD Babel didampingi Wakil Ketua Hendra Apollo dan Sekretaris DPRD Babel M Haris AR, kembali bersilahturami dengan Kejati Babel. Senin 8/03/2021.

Ketua DPRD Babel Herman Suhadi mengatakan, hari ini meneruskan silahturahmi dengan forkompinda, sampai hari ini sejak dilantik baru ke Polda, sekarang Kejati Babel, sebelumnya juga sudah ke beberapa Bupati. Intinya silahturahmi ini untuk kinerja yang lebih baik  kedepannya,” kata Ketua DPRD Babel Herman Suhadi.

Terjalinnya silahturahmi antara DPRD bersama forkompinda, diharapkan ada saran dan masukan serta bimbingan dari forkompinda, sehingga kedepan terwujudnya kinerja DPRD Babel  lebih baik, efektif dan efisien, dalam mewujudkan provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih baik, maju dan sejahtera. Silahturahmi selanjutnya akan ke Pengadilan Tinggi dan Korem 045/Gaya,” ungkapnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi provinsi Kepulauan Bangka Belitung I Made Suarnawan yang didampingi Wakajati dan Asintel Kejati Babel  mengapresiasi dan menyambut baik silahturahmi Ketua DPRD beserta wakil ketua yang telah berkunjung ke kantor kejaksaan tinggi Babel.

“Terima kasih sudah berkunjung di kejati Babel, kami sangat mengapresiasi atas kunjungan ini. apa yang perlu kita diskusikan mari kita diskusikan untuk membangun sinergitas dalam hal koordinasi,” pungkasnya. (Hum Sekwan DPRD Babel)

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 07/03/2021, BABEL – Ketua Pansus Efredi Effendy mendatangi kantor DPRD kabupaten Bangka dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah ( Raperda) tentang penambahan penyertaan modal PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumat (05/03/2021).

Kedatangan Pansus DPRD Babel saat itu disambut Sekretaris DPRD kabupaten Bangka Erry Gusnawan yang dihadiri OPD terkait, antara lain, perwakilan dari Badan keuangan daerah (Bakuda), badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda), Ketua Pansus Efredi Effendy, Ariyanto wakil ketua, beserta seluruh anggota pansus (Ranto Sendhu, Agung Setiawan, Hellyana, Erwandi A Rani, Matzan, Fitra Wijaya, Evi Junita).

Rapat bersama DPRD kabupaten bangka berlangsung di ruang Banmus DPRD Bangka dipimpin langsung oleh ketua Pansus (Efredi Effendy).

Ketua Pansus Efredi Effendy menjelaskan, kedatangan tim Pansus DPRD babel ke DPRD kabupaten bangka untuk saling berbagi informasi, saran serta masukan sebagai bahan pertimbangan keputusan Pansus penambahan Penyertaan modal.

” Kami kesini bukan mendorong kabupaten ini untuk menyertakan modal, kami tidak mau juga demikian. karena itu kembali ke daerahnya masing-masing. cuma kami mau melihat supaya keputusan ini betul-betul Keputusan yang final dan tidak terjadi masalah di kemudian hari”, ungkapnya.

“Selain itu Pansus juga ingin melihat sejauhmana peran dari Pemda kabupaten untuk ikut serta dalam penyertaan modal.

Kenapa kami tertarik datang kesini, karena kabupaten ini tidak ikut penyertaan modal tahun kemarin, jadi kami mau melihat kenapa itu bisa sampai terjadi,” kata Efredi Effendy.

Dikesempatan yang sama wakil ketua pansus, Ariyanto mengatakan, harus ada langkah-langkah yang tepat, serta harus adanya komitment para pemegang saham dalam meningkatkan penyertaan modal.

“Untuk provinsi masih menunggu kajian akhir dari Penasehat investasi pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung, secara kualitatif bank itu layak, namun katanya, pansus DPRD babel berharap agar adanya kajian lebih mendalam, sehingga betul- betul dapat dipertimbangkan oleh tim pansus,” jelasnya.

Seperi diketahui, kabupaten bangka pernah melakukan penyertaan modal senilai kurang lebih 7, 7 M. namun beberapa tahun terakhir kabupaten bangka tidak lagi melakukan penyertaan modal. Padahal, berdasarkan dari pembagian Deviden kabupaten bangka sudah melebihi dari modal yang ditanam, mencapai angka 1,8.

” Sesuai dengan komitment tanggal 18 Januari 2021, masing” Pemegang saham itu untuk akan menambah modalnya, sesuai dengan komitment itu saja yang kita harapkan,”imbuhnya.

Sementara itu, anggota Pansus Ranto Sendhu, berharap, agar provinsi dan kabupaten/kota untuk bersinergi bahu membahu dalam penambahan penyertaan modal, sehingga terwujudnya cikal bakal bank kebanggaan bagi daerah Babel.

” jangan hanya mengharapkan dana provinsi saja, jadi pintar-pintarlah. Bagaimana caranya menghidupkan Bank ini biar lebih maju untuk kemajuan daerah kita sendiri,” pungkasnya.

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 07/03/2021, BABEL – Tim Pansus Kepariwisataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) terus bergerak menggali informasi, saran dan masukan serta permasalahan yang ada di lapangan, usai solat jum’at Tim Pansus menyambangi Kecamatan Riau Silip guna bertukar pikiran dan bersilahturahmi bersama camat Riau Silip, KPHP Gugus Panca, BKSDA Sumatera Selatan, Kades, Pokdarwis dan masyarakat desa Berbura. Jumat 05/03/2021.

Kecamatan Riau Silip merupakan salah satu destinasi wisata yang tidak asing lagi di telinga masyarakat Babel yang dikenal sebagai Taman Nasional (TN) Gunung Maras yang berada di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat, dengan luas 16.806,91 Ha.

Daerah yang memiliki beragam potensi yang dapat di eksplorasi dan dikembangkan diantaranya, air terjun, camp area, tracking, keragaman flora dan fauna. Kesemuanya menjadikan salah satu tujuan destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan.

Beberapa permasalahan, saran, serta ide yang dihimpun tim pansus pada saat pertemuan, salah satunya yang menjadi konsen tim pansus kepariwisataan adalah pengembangan wisata desa Berbura, secara admistratif desa Berbura masuk dalam kawasan zona Konservasi TN Gunung Maras. Pengembangan dan pengelolaan destinasi ada pada pemerintah pusat (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Anggota pansus, Azwari Helmi mengatakan, bagaimana membuat narasi ataupun cerita lokal yang menarik terhadap destinasi yang ada di kecamatan Riau Silip sendiri khususnya TN Gunung Maras,” kata Azwar Helmi

Ketua pansus Aksan Visyawan menyampaikan, Mendorong desa agar masyarakat penggerak wisata dibuatkan narasi yang merarik berbasis kearifan lokal guna memperkaya daya tarik wisata.

“Sangat setuju apa yang dikatakan Pak Azwari Helmi bahwa narasi atau cerita yang berbasis kearifan lokal harus kita buat, kalau perlu kita lombakan. Pada intinya kita ingin pariwisata yang ada di Bangka Belitung maju dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,”pungkasnya (Hum Sekwan Babel)

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 07/03/2021, BABEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) menggelar kegiatan pembahasan terhadap draft Ranperda yang sedang di godok oleh Pansus DPRD, acara berlangsung di ruang Bamus, kantor DPRD prov Kep Babel yang dipimpin Aksan selaku Ketua Pansus. Jumat 05/02/2021.

Rapat pansus membahas Pariwisata Babel Berbasis Kewirausahaan, Kearifan Lokal dan Pelestarian Lingkungan

Dalam adengda tersebut dihadri oleh Kepala Dinas Pariwisata Babel, kalangan  akademisi dari UII, Masyarakat Sadar Wisata (Masata), BP Geopark, Himpunan Pemandu Wisata, Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) dan masyarakat yang tergabung dalam Pansus Ranperda Kepariwisataan.

Banyak ide dan saran yang konstruktif disampaikan kepada Pansus DPRD dalam rangka menyempurnakan draft Ranperda. Diantaranya unsur muatan lokal/kearifan lokal yang harus lebih spesifik, pengembangan industri kreatif sebagai penunjang destinasi wisata, pengembangan kepariwistaan daerah dan yang lainnya harus diatur dalam ranperda tesebut.

Ketua pansus mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh stakeholder dan komponen masyarakat atas sumbang ide, saran dan masukkannya guna membangun pariwisata Kep. Babel kedepannya lebih baik.

“Ranperda kepariwisataan ini sangat diperlukan oleh dunia pariwisata Kep. Babel, katena mengedepankan pariwisata berbasis kewirausahaan, kearifan lokal dan pelestarian lingkungan. Kita ingin membangun kepariwisataan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini secara sistematis,” ungkap Aksan.

“Mari bersama dengan disahkannya ranperda kepariwisataan ini perekonomian masyarakat Kep. Babel dapat meningkat terutama di sektor pariwisata, aturan/regulasi menjadi semakin lebih baik serta destinasi wisata semakin berkembang, mohon dukungannya,”pungkasnya.

Hal senada yang disampaikan Adet Mastur, ” Sepakat bahwa provinsi Kep. Babel harus lebih fokus pada kepariwisataan, pertanian, perikanan dan peternakan sedangkan pertambangan sebagai penunjang. Pengembangan pariwisata juga jangan hanya terfokus pada objek wisata alam tetapi juga pada industri kreatif (UMKM, wisata sejarah, minat khusus dan lain lain),” jelasnya.

Ditambahkannya, bagaimana menciptakan suatu cerita lokal tentang situs kepariwisataan yang ada di Babel dan memberikan kesan serta daya tarik sendiri bagi wisatawan, bukan hanya menjual keindahan alam saja. Kearifan lokal yang harus kita angkat (objek, budaya, sejarah, kuliner dan seni),” imbuhnya.(Hum Sekwan DPRD Babel).

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 05/03/2021, BABEL – Silaturahim dan perkenalan dirinya sebagai Ketua DPRD di sisa masa jabatan 2021-2024. Ketua DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung, Herman Suhadi, melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al Islam di Desa Kemuja, Rabu (25/2).

Dalam peretemuan tersebut Ketua DPRD Babel diterima langsung oleh Drs. Amzahri. HR sebagai Ketua Yayasan dan juga mantan koleganya di DPRD Kab. Bangka serta KH. Ahmad Hijazi Djama’in sebagai Pimpinan Ponpes.

Herman Suhadi dalam kunjungannya tersebut mengharapkan saran, kritik dan dukungan, tidak hanya kepada pribadinya, namun untuk DPRD Prov Babel secara keseluruhan. Ia pun menawarkan sekiranya ada yang bisa dibantu dari DPRD, pihaknya akan senang hati membantu.

Dikatakannya, ada namanya dana operasional pimpinan, tapi jika itu menyangkut dana hibah provinsi, dengan senang hati kami akan menyampaikan dan mengawal,” ucapnya.

Drs. Amzahri menyambut baik dan  berterima kasih atas kunjungan ketua DPRD prov Kep Babel, “untuk saat ini ada beberapa aspek pembangunan di ruang lingkup ponpes yang membutuhkan perhatian, diantaranya asrama putri yang perlu direhab, lalu ada beberapa ruang kelas yang perlu dibangun dari dana hibah,” kata Amzahri.

Terakhir jumlah santri yang masuk kurang lebih 300 orang, kita kekurangan lokal, karena beberapa lokal sudah dijadikan mess” jelasnya.

Diakhir pertemuan silaturahmi hari itu, Ketua DPRD berkesempatan memberikan secara simbolis bantuan Al qur’an dan terjemahannya kepada pihak pondok pesantren dan dilanjutkan dengan peninjauan ruang kelas dan mess dalam lingkungan pesantren.(Hum Sekwan DPRD Babel)

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 04/03/2021, BABEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan studi literasi ke DPRD Kabupaten Bangka guna menggali informasi terkait perubahan Tatib, acara berlangsung di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bangka, Senin (01/03/2021).

“Memilih Kabupaten Bangka sebagai bahan studi banding, mengingat pengalaman dan jam terbang Kabupaten ini lebih lama dibandingkan Provinsi Babel itu sendiri,” kata Ketua Pansus Tatib, Nico Plamonia Utama.

Dikatakannya, Ada beberapa point yang ingin kami diskusikan, diantaranya Pergantian Antar Waktu (PAW). Dalam Tatib kami yang mengadopsi dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, dimana Anggota DPRD yang dilantik melalui PAW akan menduduki tempat yang sama yang ditinggalkan Anggota sebelumnya,” ungkap Nico.

Perda Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah disetujui DPRD Babel, membuat 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi 5 OPD sehingga otomatis Komisi DPRD berubah mitra kerjanya.

Nico yang juga Ketua Bapemperda  mempertanyakan, Seperti apa pembagian komisi-komisi di DPRD Bangka terkait pembagian kemitraanya?

Nico juga menyoalkan, adakah pasal pada Tatib Kabupaten Bangka yang menyatakan apabila terjadi perubahan SOTK cukup dengan keputusan Surat
Keputusan (SK) Pimpinan dan juga terkait program baru di DPRD Babel yaitu Sosialisasi Peraturan Daerah
(Sosper),” tanya Nico.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Mendra Kurniawan Terkait pertanyaan yang disampaikan Nico,

Dijawab olehnya, DPRD Kabupaten Bangka berkenaan perubahan SOTK dengan keputusan SK Pimpinan, mekanisme yang digunakan DPRD Kabupaten Bangka yakni merujuk Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

“SK merupakan produk hukum di lingkungan DPRD yang lahir melalui Paripurna, otomatis mekanisme
untuk penggantian yaitu duduk sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang sebelumnya menggantikan yang digantikan tetapi tetap mekanisme perubahan Paripurna,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, dalam Tatib DPRD Bangka tidak mengatur Anggota yang baru PAW, akan duduk pada AKD posisi yang sama sebelumnya, tetapi menunggu usulan yang sudah disepakati dan disetujui dalam Rapat Paripurna,” terangnya.

Nico Plamonia Utama berharap
hadirnya Tatib ini agar dapat dijalankan secara maksimal dan mengikat untuk anggota DPRD sebagai penyerap aspirasi masyarakat,”pungkasnya.(Hm Sekwan DPRD Babel)

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 04/03/2021, BABEL – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bangka Belitung melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka, yang diterima langsung Kepala Dinas Pendidikan didampingi Sekretaris Dinas bersama serta seluruh Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional, kala itu Jumat siang (26/02).

Dikesempatan tersebut, Jawarno Ketua Komisi IV DPRD yang membidangi pendidikan mengatakan, Meskipun kewenangan provinsi adalah SMA dan SMK, kami tetap membutuhkan masukan dari Kabupaten yang mengurusi pendidikan dari tingkat PAUD hingga SMP. Terlebih sekarang, Provinsi Bangka Belitung sedang menerapkan PISA ( Programme for International Student Assessment),” kata Jarwono.

Dody Kusdian selaku Anggota Komisi IV, menambahkan, “PISA merupakan studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains untuk siswa sekolah berusia 15 tahun. Dan kita tahu, ini adalah usia rata – rata siswa SMP.

Karena itu kami merasa perlu meminta masukan terkait kebijakan dan regulasi sehingga kita bisa membuat terobosan yang input juga outputnya jelas untuk siswa yang akan memasuki SMA,” ungkapnya.

Masih dikesempatan yang sama, Kadis Pendidikan Kabupaten Bangka, Rozali menyampaikan, terima kasih kepada DPRD Bangka Belitung yang bersedia meluangkan waktu kunjungi Pemkab. Apalagi kami dilibatkan untuk menggali masukan tentang program pendidikan,” kata Rozali.

“Seperti diketahui bahwa PISA memang program provinsi, tapi sekarang bukan lagi masalah kewenangan, tetapi bagaimana kita saling bersinergi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak. Karena siswa ini adalah asset bangsa.

Ada 188 Sekolah Dasar serta 44 SMP yang jadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka. Disaat Bangka Belitung menerapkan PISA, kita dihadapkan dengan Covid 19. Awalnya PISA direncanakan mulai pada November 2020. Tetapi hingga saat ini sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bangka tidak menerapkan pembelajaran tatap muka sama sekali”, ungkap Rozali.

Diakui Rojali, prestasi dan kualitas pendidikan tidak akan maksimal seperti dulu”,ucap Rozali.

Akhiri pertemuan, Jawarno apresiasi diskusi yang berlangsung hingga sore. Semangat dan kinerja kawan – kawan sangat kami hargai. Harapan kami, terus lakukan koordinasi dan sinergi. Hal apa yang harus dibantu untuk pendidikan diwilayah Kabupaten Bangka, segera sampaikan. Teman di DPRD pasti akan berusaha semaksimal mungkin,” pungkasnya.

Hum Sekwan DPRD Babel.

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 04/03/2021, PANGKALPINANG – Kantor DPRD prov kep Babel dikunjungi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DPD Babel, giat tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Babel Herman Suhadi di ruang kerjanya. Rabu (03/03/2021).

Ketua DPD IMM Babel Aldy Kurniawan mengatakan, kedatangan kami ini dalam rangka silahturahmi dengan Ketua DPRD Babel, sekaligus minta saran dan dukungan agar kegiatan IMM Babel dapat berjalan lancar dan sukses.

Aldy Kurniawan melanjutkan, IMM akan mengadakan acara Milad yang akan dilaksanakan tanggal 14 sampai dengan 27 maret sekligus pelantikan ketua IMM kabupaten Belitung, kami berharap pak ketua DPRD dapat hadir pada kegiataan tersebut,”ungkapnya.

Herman Suhadi dikesempatan tersebut mengatakan, terimaksi kepada Pengurus IMM DPD Babel yang telah menyempatkan diri mereka untuk bersilaturahmi dan menyampaikan maksud dan tujuanya, intinya hal-hal yang baik didukung, kita tau pemuda merupakan generasi penerus harapan bangsa perananyapun sangat penting dalam proses pembagunan.

“Semoga kami yang menjalankan proses kepemimpinan yang saat ini dijalankan baik di kabupaten/kota, Provinsi maupun tingkat nasional, dapat dilaksanakan dengan baik dan benar,”ucapnya.

Para pemuda diharapkan dapat membantu dalam memberikan pemikiran dan berkontribusi dalam proses pembangunan bangsa. Belajarlah yang baik, taat pada agama, hormati orang tua. InsyaAllah nanti segala sesuatunya akan indah pada saatnya,” pungkasnya.

(Hum DPRD prov kep Babel)

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 27/02/2021,
BABEL – Markas komando angkatan Laut provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lanal Babel), didatangi rombongan anggota DPRD prov kep Babel yang dipimpin oleh Amri Cahyadi, ST., selaku ketua rombongan, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Babel. Dalam kunjungan tersebut diterima langsung oleh Danlanal Babel Kolonel Dudik Kuswoyo. Sabtu 27/02/2021.

Adapun rombongan yang ikut serta dalam kegiatan itu antara lain, Hellyana, SH (Anggota komisi I) Toni Purnama,S.IP (Anggota komisi I), Efredi Efendy (Anggota komisi III), Ir. Agung Setiawan, MM (Anggota komisi III), Firmansyah Levi(Anggota Komisi III), Ir. H. Azwari Helmi (Anggota komisi III), Ferdiansyah,A.Md (Anggota komisi III), Fazwar,S.IP (Notulis Wakil Ketua), Icandra (Notulis Wakil Ketua),Vergia Fioritti Nen,S.AP (Notulis Komisi I),Nurhayati SE (Notulis Komisi III), Eri Yuliikhsan, SH.MH (Staf Dokumentasi ),Adi Pratama, SE dan Fardha Syahrial (Staf Dokumentasi).

Wakil Ketua DPRD prov kep Babel mengatakan, kunjungan ini sudah lama direncanakan, menurutnya wajib bagi DPRD Babel mengetahui, kondisi sarana dan prasarana, termasuk yang ada di sekitar Mako.

Kondisi jalan menuju Mako cukup memprihatinkan jalananya banyak yang berlubang, miris jika ada tamu dari pusat datang, yang malu bukan TNI, namun sebagai pemerintah daerah,kita yang bertanggungjawab,”ucapnya.

Untuk itu meminta pihak TNI untuk segera melayangkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Bangka, agar segera menindaklanjuti perbaikan jalan ini, secara hirarki, jalan menuju ke Mako adalah aset kabupaten, namun provinsi punya tanggungjawab, kita berharap, ada bantuan provinsi untuk daba. Selain itu, menjawab keresahan masyarakat sekitar juga.” imbuhnya.

“Selama ini TNI AL menggunakan dermaga di Pelabuhan Tanjung Gudang, nantinya bersama komisi III akan berupaya membangun dermaga khusus TNI AL, hal tersebut sudah diusulkan ke Mabes untuk planning pembangunan dermaga sendiri, namun pembangunan nantinya dilakukan provinsi.” tuturnya.

Ketua Komisi III Efredi Effendi pun angkat bicara dikatakannya, kami akan bekerja maksimal untuk mengawal pembangunan dermaga sendiri untuk TNI AL. ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, yang saat ini belum optimal.

Kami di Komisi III akan berbuat untuk pembangunan sarana dan prasarana termasuk dermaga, karena ada beberapa tindakan TNI AL ini, tidak harus diketahui publik umum,” ungkapnya.

Danlanal Babel sangat mengapresiasi kinerja DPRD Provinsi Kep. Babel, atas dukungan yang akan diberikan khususnya perbaikan dan pembangunan sarana prasarana di Mako sebagai penunjang tugas TNI AL di lapangan.

Terkait arahan dari Wakil ketua DPRD prov Kep Babel buat surat diajukan ke Bupati, namun belum ada tindak lanjut. Padahal dermaga ini digunakan untuk mensupport KRI yang masuk, agar tidak terganggu oleh operasional umum.” ungkapnya.

“Nantinya bila TNI AL Babel punya dermaga sendiri akan berdampak bagi masyarakat sekitar. Terutama dari aspek edukasi, hingga perbaikan ekonomi masyarakat.

Dari aspek edukasi, jika ada KRI yang bersandar, dapat menimbulkan kecintaan anak-anak akan AL, selain itu untuk logistik ekonomi, jika ada kapal perang mampir, mereka akan membeli bekal ulang logistik di kawasan sekitar, hal ini tentu mengangkat perekonomian masyarakat Belinyu,” pungkasnya..

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 26/02/2021, BABEL – Ketua DPRD prov Babel, Herman Suhadi menghadiri acara pelantikan tiga pasangan Bupati/Wakil Bupati, ketiga pasangan tersebut yaitu, Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid, ST., M.Tr.IP dan Wakil Bupati Debby Vita Dewi, SE., Bupati Belitung Timur Drs. Burhanudin dan Wakil Bupati Khairil Anwar, serta Bupati Bangka Tengah Algafri Rahman, ST dan Wakil Bupati Herry Erfian, ST., giat berlangsung di kantor gubernur kep.Babel. Jumat 26/02/2021.

Acara tersebut dilaksanakan berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131/966/OTDA tertanggal 15 Februari 2021.

Pelantikan Bupati/Waki Bupti kali ini dilaksanakan secara tertutup dan terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Ketua DPRD prov Kep Babel Herman Suhadi,S.Sos., mengatakan, selamat atas di lantiknya ke tiga pasangan Bupati dan Wakil Bupati, semoga dapat menjalan tugas dengan sebaik baiknya dan dapat bekerkasama dengan seluruh stackholder yang ada di kabupaten masing-masing.

“Pembagunan itu seyogyanya harus di lakukan secara bersama-sama dan bergotong royong dengan seluruh elemen masyarakat Babel,” kata Ketua DPRD prov Kep Babel Herman Suhadi,S.Sos.

Dalam kondisi Covid-19 ini kita semua harus siap berperan aktif memutus mata rantai penyebaran virus covid 19 di Babel agar ekonomi kita kembali pulih dan bangkit seperti sedia kala,” pungkasnya.

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 25/02/2021, BABEL – Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD provinsi kepulauan Bangka Belitung, sisa jabatan 2019-2024. dipimpin langsung Plt ketua DPRD babel Amri Cahyadi, didampingi wakil ketua M Amin dan gubernur Babel Erzaldi Rosman beserta wakil gubernur babel Abdul Fatah. Kamis 07/01/2021.

Amri Cahyadi saat itu masih jabat Plt Ketua DPRD prov Kep Babel menjelaskan, mekanisme pemberhentian antar waktu dan
penggantian antar waktu (PAW) dilaksanakan sesuai amanat Pasal 111 sampai dengan 122 dan Peraturan DPRD Provinsi Kepulaun Bangka
Belitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib,” jelasnya.

Lanjut dikatakannya, “Alhamdulillah surat keputusan Menteri Dalam
Negeri tentang Peresmian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Bangka
Belitung telah kami terima, sehingga kita dapat melaksanakan peresmian dan pengucapan sumpah janji PAW atas nama Ringgit Kecubung,” ungkapnya.

Amri Cahyadi dikesempatan itupun menyampaikan ucapan terimakasih kepada gubernur selaku kepala daerah dan KPU Provinsi Bangka Belitung yang telah melaksanakan tugasnya,hingga proses dan mekanisme PAW dapat berjalan lancar dan baik.”pungkasnya.

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 24/02/2021, BABEL – Ketua DPRD prov Kep Babel Herman Suhardi sisa periode 2019-2024 menghadiri peresmian gedung Tribrata Polda Kep.Babel sekaligus pemberian piagam penghargaan dan Pin Emas Kapolri, acara berlangsung di gedung Tribrata Polda Kep.Babel, dimulai sekira pukul 08.00 Wib, Kamis 18/02/2021.

Tampak saat itu ketua DPRD prov Babel bersama Kapolda Babel, Danrem 045/Gaya Dirut PT Timah beserta tamu undangan lainnya bersama-sama menyaksikan pemotongan pita oleh Kapolda Babel yang sebelumnya ditandai dengan penekanan tombol sirine tanda dibukanya tirai hingga penandatangan prasasti.

Gedung  Tribrata diperuntukkan untuk berbagai kegiatan yang ada di Polda Kepulauan Babel maupun kegiatan lainnya.

Diketahui gedung Tribrata Polda kepulauan Babel terletak tepat disamping  Bhayangkara Park Polda Babel.

LaporanJurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 24/02/2021, BABEL – Amri Cahyadi menjalani Vaksinasi Covid-19 pertama/kesatu, kegiatan diselengarakan di RS. Ir Soekarno provinsi kepulaun Bangka Belitung, kala itu Jumat, (15/1).

Amir cahyadi yang saat itu masih menjabat Plt DPRD prov Kep.Babel mengatakan, “Alhamdulilah, kami bersama dengan Bapak Gubernur (Erzaldi Rosman) dan unsur Forkopimda, tokoh masyarakat dan agam serta perwakilan Perguruan
Tinggi yang ada di Bangka Belitung telah menjalani Vaksinasi Covid – 19, yang pertama,” kata Amir Cahyadi.

Dua pemerintahan yang melaksanakan Vaksin pertama yaitu, Pemkot Pangkalpinang dan Pemda Bangka, kegiatanyapun ditempat yang sama
(RSUP.red).

“Dilaksanakannya kegiatan tersebut sesuai instruksi Presiden Republik
Indonesia, Ir H Joko Widodo bahwa setiap pimpinan daerah termasuk pimpinan DPRD Bangka Belitung diwajibkan untuk mengikuti Vaksinasi di awal, supaya menjadi contoh
bahwa Vaksin Sinovac ini halal dan aman untuk masyarakat. Jangan takut harus memberanikan diri menunjukkan rasa aman,”jelasnya.

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 24/02/2021, BABEL – DPRD prov Kep Babel menggelar Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah-Janji tiga anggota DPRD prov Kep Babel Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa periode 2019-2024, giat berlangsung di ruang rapat gedung paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD prov. Kep. Babel,Herman Suhadi. Kamis 11/02/2021.

Rapat Paripurna turut pula dihadiri oleh
Wakil Gubernur Kep. Babel, forkopimda Kep. Babel dan pejabat struktural di lingkungan pemerintah provinsi Kep. Babel.

Tiga anggota (PAW) DPRD prov Kep Babel tersebut antara lain, Warkamni menggantikan alm. M. Yunus dari fraksi PPP, Evi Junita menggantikan Didit Srigusjaya dari fraksi PDI Perjuangan dan Susi menggantikan Rina Tarol dari fraksi PDI Perjuangan.

Ketua DPRD prov Kep. Babel Herman Suhadi mengatakan, untuk dapat memikul tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan kesejahteraan rakyat yang dibebankan sebagai wakil rakyat yang ada di daerah.

“Bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tangung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat,” kata Ketua DPRD Kep Babel,mengingatkan(*).

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 04/2/2021, BABEL – Ketua DPRD Kep. Babel Herman Suhadi didampingi Wakil Ketua Amri Cahyadi dan M. Amin serta Sekwan DPRD Prov Babel M.Haris melakukan kunjungan silaturahim ke Polda Kep. Babel yang diterima langsung oleh Kapolda Babel diruang kerjanya sekira pukul 09.30 Wib. Dalam kegiatan tersebut Kapolda Babel didampingi, Dir Intelkam Polda Kep Babel. Kamis 04/2/2021.

Foto: Ketua dan Wakil Ketua DPRD Prov Babel Bersama Kapolda Babel dan Dir Intelkam Polda Kep.Babel. Kamis 04/2/2021. (Baim)

Ketua DPRD Prov Kep. Babel Herman Suhadi dikesempatan itu mengatakan,
“Alhamdullilah hari ini kami melakukan kunjungan silaturahim yang diterima langsung kapolda Babel guna jalin sinergitas dengan Jajaran Forkopimda Babel.

“Bisa bersinergi dalam melaksanakan tugas baru menjalin silaturahmi dengan forkopimda Bangka Belitung,” ucapnya.

Kita ketahui bersama bahwa Bangka Belitung sangat kondusif, akan tetapi tidak boleh kita remehkan dan harus dijaga bersama dengan cara, kita satu hati, satu rasa, satu tujuan, InsyaAllah akan jadi contoh baik bagi masyarakat.

Dikatakannya, ketika kami di DPRD Prov Kep Babel diberikan kewenangan harus terjalin kerja sama yang baik diantara kita semua,” pungkasnya.

Kapolda Babel mengatakan, Harapan Bapak Ketua DPRD akan menjadi harapan kita semua , masyarakatpun akan simpati jika melihat yang diatas rukun damai tanpa ada perbedaan. Yang penting kita punya satu misi untuk mensejahterakan masyarakat.

Kalaupun ada suatu masalah tolong kita bahas bersama, jangan sungkan-sungkan untuk membicarakannya. Kita bekerja yang penting kita senang dan tanpa ada beban menunjukan masyarakat aman sejahtera,” kata kapolda Babel.

Kapolda menjelaskan, Kita bukan jaga jarak tetapi kita lebih kepada Netralitas jangan sampai kita memihak kepada satu pihak,” ucap Kapolda Babel.

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 07/1/2021, PANGKALPINANG – Ringgit Kecubung dilantik menjadi Anggota DPRD Provinsi Babel berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor : 161. 19: 4704 tahun 2020 tanggal 6 November 2020. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Bangka Belitung (Babel) periode 2019-2024, dibacakan oleh Plt Ketua DPRD Babel, Amir Cahyadi, acara berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Babel, Kamis (7/1/2021).

Sebelum dilantik digelar rapat yang dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Wakapolda, Danlanal, dan Perwakilan Kejati Babel.

Plt Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi mengatakan, proses PAW Anggota DPRD Babel Ringgit Kecubung yang menggantikan Bong Ming-Ming berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 161.19:4704 tahun 2020 tanggal 6 November 2020.

“Hari ini merupakan PAW Anggota DPRD Babel dari PKS, yaitu Ringgit Kecubung menggantikan Bong Ming-Ming yang mengundurkan diri dan maju dalam Pilkada 2020 sebagai Wakil Bupati Bangka Barat. Alhamdulillah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Babel telah kami terima,” katanya.

Oleh sebab itu, ia juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak sehingga dapat melaksanakan peresmian dan pengucapan sumpah/janji PAW anggota DPRD Babel tersebut.

Proses PAW Ringgit Kecubung tersebut berdasarkan SK Mendagri yang resmi menjabat sebagai Anggota DPRD Babel menggantikan posisi Bong Ming-Ming dari Partai Keadilan Sejahtera yang maju dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Bangka Barat.

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 16/12/2020, PANGKALPINANG – Hasil laporan Pansus 5 dan Pansus 6 yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara saat digelarnya rapat Sidang Paripurna ke Sembilan Masa Persidangan I tahun 2020, sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Pangkalpinang A.Hertza,SH berlangsung di ruang gedung Paripurna DPRD kota Pangkalpinang, Rabu 16/12/2020.

Dalam sidang tersebut menghasilkan tiga Raperda Kota Pangkalpinang yang dibacakan langsung oleh Akhmad Elvian Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD kota Pangkalpinang mewakili Ketua DPRD kota Pangkalpinang.

Berikut keputusan yang dibacakan oleh Sekwan DPRD kota Pangkalpinang (Akhmad Elvian)  “Keputusan DPRD kota Pangkalpinang Nomor 188.4/16/DPRD/XII/2020 Tentang Persetujuan Terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang menjadi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Menimbang:
a. Bahwa tiga Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang disampaikan Walikota Pangkalpinang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dan setelah mendapat pemandangan umum fraksi-fraksi serta tanggapan dari Walikota Pangkalpinang selanjutnya dibahas bersama panitia khusus lima dan panitia khusus enam sesuai dengan laporan panitia khusus dan pendapat akhir fraksi DPRD kota Pangkalpinang maka Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang perlu mendapat persetujuan DPRD kota Pangkalpinang.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang
MENGINGAT
dst
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
KESATU : Menerima dan menyetujuan tiga Rancangan Peraturan Daerah kota Pangkalpinang menjadi Peraturan Daerah kota Pangkalpinang yaitu

1. Peraturan Daerah kota Pangkalpinang tentang Penyertaan modal pemerintah kota Pangkalpinang pada PT Bank Sumselbabel

2. Peraturan Daerah kota Pangkalpinang tentang penyertaan modal pemerintah kota Pangkalpinang pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung

3. Peraturan Daerah kota Pangkalpinang tentang penyertaan modal pemerintah kota Pangkalpinang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang

KEDUA : Pelaksanaan teknis administrasi dan pendokumentasian yang berhubungan dengan persetujuan ini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota Pangkalpinang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 16 Desember 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Ketua Abang Hertza
Akan ditanda tangani,” Jelasnya.

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 16/12/2020, PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Pangkalpinang menggelar Rapat Paripurna ke sembilan masa Persidangan I Tahun 2020 dengan agenda acara, Laporan Pansus 5 dan 6. Dan keputusan DPRD Kota Pangkalpinang terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah(Raperda) Kota Pangkalpinang menjadi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang, giat berlangsung di ruang sidang paripurna kantor DPRD kota Pangkalpinang, Rabu 16/12/2020.

Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Abang Hertza,SH dan juga selaku ketua sidang dalam rapat tersebut mengatakan, tadi sudah sama-sama didengar laporan masing-masing pansus 5 dan 6, Dan dibacakanya hasil Rapat Sidang Paripurna ke Sembilan Masa Persidangan I Thn 2020 yang menghasilkan tiga Raperda. sebelumnya batal dilaksanakan mengingat belum turunnya fasilitasi dari Pemprov dan hari ini dilaksanakannya” kata Abang Hertza.

“Adapun ketiga persetujuan menjadi Peraturan Daerah kota Pangkalpinang yaitu :

1. Peraturan Daerah kota Pangkalpinang tentang Penyertaan modal pemerintah kota Pangkalpinang pada PT Bank Sumselbabel
2. Peraturan Daerah kota Pangkalpinang tentang penyertaan modal pemerintah kota Pangkalpinang pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung
3. Peraturan Daerah kota Pangkalpinang tentang penyertaan modal pemerintah kota Pangkalpinang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang,” ungkap ketua DPRD Kota Pangkalpinang.

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 14/12/2020, PANGAKALPINANG – Rapat Paripurna ke Sembilan Masa Persidangan I Tahun 2020 membahas 4 keputusan Raperda oleh DPRD Kota Pangkalpinang urung terlaksnana, pasalnya belum satupun yang difasilitasi propinsi dari tiga raperda yang diajukan baru satu yang dapat nomor registrasi oleh karena itu DPRD belum bisa memparipurnakan karena secara prosedur belum selesai dan harus ditempuh sebelum akhirnya diparipunakan,” Kata Abang Hertzha.

Dijelaskannya, Batalnya paripurna bukan karena dibatalkan namun akan diparipunakan kembali pada bulan ini juga,” ucapnya. Kamis (05/ 2020).

“Rencana yang akan dibahas adalah perda penyertaan modal dana talangan kepada PDAM, pernyataan modal pada Bank Sumsel Babel, BPRS dan perda pergudangan pansus mengenai penataan kawasan pergudangan.
karna hasil fasilitasi propinsi yang belum keluar hingga kita tidak bisa paksakan,” ujarnya.

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 28/11/2020, PANGKALPINANG – Pelayan masyarakat paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan khususnya di lingkungan kota Pangkalpinang mereka adalah para pengurus RT dan RW yang baru-baru ini dilantik periode 2020-2025 di  wilayah kelurahan masing-masing.

Molenpun kala itu menyempatkan dirinya menghadiri pelantikan RT/RW disetiap kelurahan untuk memotipasi dan kerjasama saling bantu membantu Pemerintah kota dalam melayani masyarakat dan berupaya akan memberikan tambahan insentif.

Hal tersebut direspon dan disambut baik oleh Ketua DPRD kota Pangkalpinang dikatakannya, RT/RW yang baru terpilih bekerjalah sesuai kententuan yang berlaku dan membantu pemerintah Kota Pangkalpinang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal,” kata Abang Hertza

Lebih lanjut dikatakannya, mendukung kenaikan gaji para Ketua RT/RW tersebut. walaupun saat ini Pemkot Pangkalpinang mengalami defisit sekitar Rp 145 Miliar akibat dampak Pandemi Covid- 19,” ucapnya.

Peran RT/RW sangat besar untuk membantu pemerintah dalam menaikan pendapatan asli daerah, contohnya mendistribusikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kepada warganya guna membayar tugakan iuran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan),” ungkap Abang Hertza.

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 28/11/2020, PANGKALPINANG – APBD Tahun Anggaran 2021 Kota Pangkalpinang telah disahkan oleh DPRD Kota Pangkalpinang, Kamis 19/11/2020.

Ketua Dewan Kota Pangkalpinang pada saat itu mengatakan, Telah disahkannya Anggara Pendapatan Belanja Negara (APBD) kota Pangkalpinang, pengunaanyapun nantinya lebih kepada kepentingan masyarakat dan itu dikedepankan,” Kata Abang Hertza

“Penggunaan anggaran tahun 2021 punya catatan-catatan dan itu digaris bawahi,” ucapnya.

Anggaran yang disahkan oleh DPRD kepada seluruh OPD Pemkot Pangkalpinang, Beberapa fraksi menyampaikan setiap program maupun kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pangkalpinang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, Dan tidak melaksanakan kegiatan yang bersifat seremonial,” jelasnya.

Tahun 2021 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena masih pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan tidak tahu kapan akan berakhirnya,” ucapnya.

Abang Hertza menambahkan, Adapun setelah APBD TA 2021 disahkan, konsisten dan komitmen agar Opini WTP tetap diraih kembali oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Termasuk Dana Insentif Daerah (DID) kita kawal agar Pemerintahan Kota Pangkalpinang tetap mendapatkannya,” imbuhnya. (hms dprd pgk).

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com.28/11/2020
PANGKALPINANG – Menyikapi pertanyaan masyarakat tentang keberadaan personil Satpol PP kota Pangkalpinang di beberapa tempat (saat eksekusi dirumah Ex karyawan Timah dan keberadaanya di lahan PT. Krama Yudha) yang dinilai kurang pas membuat komisi I DPRD kota Pangkalpinang memanggil Kasatpol PP kota untuk klarifikasi, pertemuan direncanakan senin 30 November 2020. Sabtu (28/11).

Informasi yang dihimpun terkait pemanggilan KasatpoL PP Kota Pangkalpinang yang tadinya pertemuannya diagendakan hari kamis 26 November 2020 batal dilaksanakan hingga awak media posberitanasional.com berhasil mengkonfirmasi menanyakan hal tersebut pada hari Jumat 27 November 2020 kepada Ketua Komisi I DPRD kota Pangkalpinang Dr. Zufriady, S.E, M.M., dalam pesan singkatnya mengatakan, “Senin sekira pukul 08.00 wib diadakan pertemuan dengan Kasatpol PP kota,” Katanya singkat.

Sebelumnya Ketua Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang saat dihubungi awak media senin 23/11/2020 menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada Kasatpol PP Kota Pangkalpinang pada hari kamis 26/11/2020.

”Kami akan melakukan pemanggilan kepada Kasatpol PP kota Pangkalpinang hari kamis 26/11, hasil klarifikasinya akan kami kabarkan ke wartawan, agar tidak ada yang ditutupi dan masyarakatpun mengetahui,” kata Ketua Komisi I DPRD kota Pangkalpinang Dr. Zufriady, S.E, M.M .

Terkait Pertanyaan masyarakat, nantinya
melalui surat panggilan ke Kasatpol PP kota Pangkalpinang diminta klarifikasinya terkait kehadiran anggota Satpol PP kota Pangkalpinang dalam eksekusi rumah mantan karyawan timah kala itu Rabu tanggal 18 November 2020 dan di lokasi lahan PT Krama Yudha jalan Ketapang Pangkalpinang yang dianggap masyarakat keberadaannya tidak pada tempatnya,” ucapnya.

Endi yang merupakan warga Pangkalpinang mengatakan. “kami sangat bersyukur jika aspirasi kami didengarkan oleh wakil rakyat di DPRD Kota Pangkalpinang dan kami tunggu hasil klarifikasinya”, harap Endi.

Kasatpol PP kota Pangkalpinang Efran tidak menampik jika keberadaan personilnya iya ketahui dan membenarkan kehadiran anggota di dua tempat tersebut.

“Benar, kehadiran anggota Satpol pp baik di eksekusi rmh PT. Timah dan PT. Kramayudha anggota Satpol PP melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi,” jawabnya.

“Kalo lahan PT. Kramayudha, dari pihak Kramayudha menyurati secara resmi ke kami,” jelasnya.

Saat disinggung kenapa tidak hadir saat dipanggil ketua komisi I DPRD Kota Pangkalpinang ?

Efran mengatakan, “tidak ada surat panggilan atau surat rapat dengar pendapat dari komisi I DPRD kota Pangkalpinang terhadap kami pada hari Kamis yang katanya tangal 26/11/2020,” ucapnya.

“Perlu kami sampaikan undangan tersebut baru hari ini diterima dan dilaksanakan pada hari senin. Untuk lebih detil dan jelas akan kami sampaikan saat nanti rapat dengan komisi I,” jelasnya.

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 21/11/2020, PANGKALPINANG – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang menggelar rapat paripurna kedelapan masa persidangan satu tahun 2020, giat berlangsung di ruang sidang Kantor DPRD Kota Pangkalpinang, Rabu 18/11/2020.

Agenda Rapat membahas Laporan Badan Anggaran. Mendengar pendapat fraksi terhadap Raperda tentang APBD dan Nota Keuangan APBD. Mendengar keputusan DPRD terhadap Raperda tentang APBD dan Nota Keuangan APBD tahun 2021.

Ketua DPRD Kota Pang­kalpinang Abang Hertza mengatakan, satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir DPRD sudah mengesahkan APBD Tahun 2021 pada tanggal 30 oktober 2020 dan paripurna tanggal 18 November 2020, ini menunjukkan bahwa DPRD Kota Pangkalpinang konsisten dan komitmen WTP tetap di pemerintahan Kota Pangkalpinang,” Jelasnya.

Lanjut dikatakannya, kami akan meng­awal dana insentif daerah agar pemerintah kota Pangkalpinang mendapatkannya. kita garis bawahi penggunaan anggaran di tahun 2021 dengan catatan yang disampaikan beberapa fraksi agar program dan kegiatan yang dilaksankan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

“Program dan kegiatannya harus menyentuh langsung kepada masyarakat serta tidak melaksanakan kegiatan yang bersifat se­remonial,” tegasnya.

Anggaran tahun 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena pandemi Covid-19 tidak tau kapan berakhirnya, dari pendapatan asli daerah (PAD) turun drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Berharap kedepan dengan semangat ingin membangun kota Pangkalpinang terus tumbuh dan berkembang sebagai ibu kota Provinsi Bangka Belitung,” imbuhnya. (hms dprd kota pgk)

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 19/11/2020, angkalpinang – Maulan Aklil bersama Wakil Walikota M Sopian (Molen-Sopian) merupakan orang nomor 1 dan Nomor 2 dilingkungkan pemkot Pangkalpinang mendapat catatan tersendiri oleh Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Abang Hertza dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan tertinggi di pemerintahan Pangkalpinang dan juga sesuai visi dan misi serta janji janji politiknya. 16/11/2020.

Ketua DPRD Kota PGk mengatakan, dalam dua tahun pasangan Molen-Sopian ini, telah merubah wajah Kota Pangkalpinang dan banyaknya investor yang mau berinvestasi di kota Pangkalpinang

Para investor telah memberikan perhatiannya untuk berinvestasi di Kota Pangkalpinang hal ini memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Kota Pangkalpinang dari segi perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan,” jelasnya.

“Kota Pangkalpinang semakin berbenah dan mengubah wajah kota menjadi lebih cantik. Secara bertahap para investor masuk untuk berinvestasi di Kota Pangkalpinang menjadi suatu perubahan yang sangat jelas terlihat,” kata Abang Hertza.

Sektor investasi tersebut, Kota Pangkalpinang sudah mulai terbuka terhadap perkembangan dunia luar dengan banyaknya kegiatan berskala nasional dan regional.

“Hal ini akan berbanding lurus investasi yang digalakkan seperti slogan Pak Molen yakni Senyum (Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur),” ujarnya.

Walikota Molen dalam kaca mata Hertza merupakan sosok pekerja keras, komitmen, Istiqomah, amanah dan konsisten. Hal ini terbukti dari hasil target lompatan nilai investasi di Kota Pangkalpinang yang fantastis.

“Melihat nilai investasi di Kota Pangkalpinang cukup luar biasa, hanya saja situasi masi pandemi Covid-19 hal tersebut sedikit mengganggu. Sebelum terjadi pandemi ini Pangkalpinang sudah menatap kemajuan yang cukup pesat,” Kata Abang Hertza.

“Kota Pangkalpinang patut dibanggakan sebagai ibukota Provinsi Bangka Belitung. Dibalik keberhasilan besar, ada pemikiran besar dibelakangnya dan tentunya pasti ada pemimpin besar di belakangnya,” sebutnya.

Diakui Hertza, ada hal yang harus dibenahi Pemkot Pangkalpinang, yakni mental para ASN dan masyarakat untuk menjaga dan merawat Kota Pangkalpinang.

“Kita harus bergandengan tangan membangun Kota Pangkalpinang ini. Jauhkan diri kita dari mental merusak,” ujarnya.

Ia menyebutkan, Kota Pangkalpinang memiliki estetika yang cukup baik, secara perlahan terus tumbuh dan berkembang. Seluruh instansi terkait dan masyarakat harus menjaga Kota Pangkalpinang.

“Dengan rasa aman dan rasa ingin menjaga kota ini, hal ini menjadi indikator sebuah kota akan tumbuh dan berkembang secara baik,” ucapnya.

Kemudian, terkait perkembangan Parawisata di Kota Pangkalpinang, Hertza menilai secara perlahan mulai bangkit, meskipun dalam masa pandemi Covid-19.

“Sekelas Kabupaten Belitung yang merupakan KEK Parawisata Indonesia sangat terpuruk jauh, namun Pangkalpinang masih bisa bertahan tidak sampai amblas sekaligus. Memang dilihat dari PAD sektor pendapatan menurun dari pajak perhotelan,” ucapnya.

Disinggung apakah Kota Pangkalpinang perlu atau tidak untuk memperluas wilayah?

Hertza menyampaikan walikota sudah memikirkan hal itu, termasuk memberikan pelayanan kepada warga sekitar yang ingin bergabung ke Kota Pangkalpinang.

“Contoh kecil adalah Kace Timur, mayoritas masyarakat di sana ber-KTP Pangkalpinang, namun berdomisili di Kabupaten Bangka. Pak Walikota sudah memperjuangkan itu, tapi butuh proses dan saling pengertian antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, dan harus difasilitasi oleh provinsi,” jelasnya. (Hms DPRD Kota Pgk).

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 18/11/2020, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang Rio Setiady dan juga Sekertaris DPW PKS Babel memberikan apresiasi kepada Maulan Aklil dalam dua tahun memimpin menurutnya banyak kemajuan utamanya dalam masa pandemi covid-19, mampu menarik investor dari luar daerah untuk berinvestasi di Pangkalpinang yang dikenal kota seribu senyuman.

Ada beberapa hal yang jadi pandangan Rio yaitu, program mewujudkan satu kecamatan satu produk khas wisata kota, kesejahteraan guru honorer hingga penanganan banjir,” ujar Rio. Minggu (15/11/2020).

Berharap realisasi untuk mewujudkan satu kecamatan satu produk khas wisata kota, Seperti Kampung Melayu, wisata seafood di Pangkal Balam, pusat kuliner di Alun-alun Taman Merdeka (ATM-red), dan lain sebagainya,” Imbuhnya.

Dibidang kesehatan, Molen beserta Apartur Sipil Negara (ASN) yang dibawahnya sangat proaktif untuk menarik dana pusat ke daerah, sehingga pemenuhan alat kesehatan tak membebani APBD terlalu besar.

Kemudian penerima bantuan iuran BPJS bagi warga tidak mampu setiap tahunnya terus dianggarkan apalagi hari ini banyak masyarakat menengah yang terdampak oleh Covid-19,” jelasnya.

Pemerintah kota sudah tiga kali berturut-turut sudah mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP-red) dalam laporan keuangan, ini kami anggap sebagai sebuah prestasi yang sepatutnya dipertahankan,”terangnya.

Untuk kenaikan gaji para guru honorer sebetulnya sudah ada kenaikan jika dibandingkan dengan pemerintahan daerah periode sebelumnya. Hanya saja untuk guru honorer yang direkrut oleh pihak sekolah, dikarenakan minimnya SDM guru yang ASN ini yang perlu kita cermati. Jangan sampai masih ada guru honorer yang pendapatanya di bawah Rp 1 juta, sementara waktu mengajar nya full time selama satu pekan walaupun dalam kondisi belajar jarak jauh,”ungkapnya.

Program normalisasi alur sungai masih dilakukan secara simultan setiap tahun anggaran, dan ketika curah hujan tinggi kita bisa melihat genangan air walaupun adalah namun tidak terlalu lama untuk mengalir sampai ke hilir,”kata Rio.

Dijelaskanya, dimasa kepemimpinan Molen telah menjalankan apa yang menjadi visi dan misi janji kampanye semuanya tercantum dalam penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023,” jelas Rio.

Laporan Redaksi

Posberitanasional.com, 12/11/2020, PANGKALPINANG – Hari pahlawan merupakan salah satu momen perjuangan para pahlawan Indonesia melawan penjajah, Hari Pahlawan menjadi bukti bahwa perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah.

Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Abang Hertza usai menghadiri upacara dihalaman kantor pemerintah kota pangkalpinang mengatakan, Momentum Hari Pahlawan sebagai sarana pemersatu dan menyamakan visi dalam menangkal Radikalisme dan Hoax yang dapat memecah belah bangsa,”kata Abang Hertza.Selasa (10/11/2020).

“Terlebih saat ini persoalan tantangan bagi bangsa Indonesia tentunya beragam hal harus dihadapi, mengingat kemajuan teknologi dan informasi berkembang pesat.

khususnya maraknya persoalan Hoax yang sengaja ingin memecah belahkan persatuan bangsa Indonesia,” ungkap ketua DPRD Kota Pangkalpinang Abang Hertza SH.

“Mengajak seluruh elemen warga di Kota Pangkalpinang menjadikan momentum hari Pahlawan ini sebagai sarana pemersatu dan menyamakan visi dalam menangkal Radikalisme dan Hoax yang dapat memecah persatuan belah bangsa,”jelasnya.

Mengingatkan jika saat ini yang patut diwaspadai soal Radikalisme dan upaya pencegahannya karna tantangan besar bagi bangsa Indonesia.

“Mengisi pembangunan tidak serta merta hanya berbentuk pembangunan sarana dan prasarana, tapi tantangan kita besar, bagaimana kita menangkal radikalisme, menangkal Hoaxs serta hal-hal lain yang menjadikan disintegrasi bangsa dan sesama masyarakat di Kota Pangkalpinang,” terangnya.

Demi terciptanya situasi yang kondusif khususnya di wilayah Kota Pangkalpinang momentum hari Pahlawan ini dapat meneruskan perjuangan para pahlawan melalui pembangunan, tidak hanya secara fisik namun juga mental serta spiritual anak bangsa,” tegasnya.(zn)

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 10/11/2020, PANGAKALPINANG – Disetujui nya KU-PPAS 2021 pada rapat paripurna hari ini 15 Oktober 2020, DPRD Kota Pangkalpinang menitipkan harapan bahwa penggunaan anggaran 2021 harus menggunakan skala prioritas, Rasionalisasikan Devisit Anggaran pada KU- PPAS 2021 Program Kegiatan SKPD harus Skala Prioritas Bukan Seremonial yang awalnya mencapai Rp 200 miliar hanya menjadi Rp 45 miliar,” ungakap Abang Hertza Ketua DPRD Kota Pangkalpinang.

Lebih lanjut Abang Hertza menjelaskan, penurunan pendapatan tidak hanya di alami Kota Pangkalpinang saja namun juga kota-kota lain di Indonesia karena terkoreksinya pendapatan cukup dalam dari sektor pajak, retribusi juga Penurunan Dana Alokasi Umum (DAU),” Jelasnya.

“DPRD Kota berharap ke pemerintah daerah dapat melaksanakan program kegiatan dengan menggunakan skala prioritas dengan menitik beratkan kepada pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat terdampak covid -19 dengan membantu perekonomian masyarkat kota Pangkalpinang terdampak.

Kepada OPD diharapkan dapat melaksanakan program kegiatan tersebut dan menghilangkan kegiatan yang bersifat serominal dan mengutamakan Kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat yang mengentaskan rencana strategis dimasing masing OPD,” Kata Abang Hertza.

“Apresiasi kerja keras TAPD, Badan anggaran, dan pimpinan DPRD serta faksi fraksi, yang telah sepenuhnya meluangkan waktu dan sekuat tenaga untuk menyelesaikan pembahasan anggaran hingga Tingkat pengesahan KUA PPAS tahun 2021.

DPRD Kota Pangkalpinang bersama TAPD kedepan akan menghadapi tantangan dan masih harus menyelesaikan pembahasan nota keuangan APBD 2021, diharapkan keputusan yang diambil nantinya dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat melakukan pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat Kota Pangkalpinang,” Imbuhnya.
(Humas Dprd Kota Pgk).

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 10/11/2020, Pangkalpinang – Sinergitas media dan DPRD sebagai lembaga pengawas pemerintah kota Pangkalpinang diperlukan dalam pembangunan daerah hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Abang hertza, SH, Rabu 14/10/2020.

Abang Hertza melanjutkan, mengawasi dari dalam dan sekaligus menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran sementara media melakukan pengawasan lebih diporsi lain dan bersama sama untuk menciptakan percepatan pembangunan,” jelasnya.

“Semua elemen yang ada dimasyarakat tentu sangatlah memiliki peranan dan fungsi masing masing dalam mendukung pembangunan begitu juga fungsi media dalam mengambil posisi yang sangat strategis membantu kinerja pemerintah daerah khususnya Pemkot Pangkalpinang.

Kita mendukung kebijakan walikota Pangkalpinang yang positif untuk pembangunan kota pangkalpinamg tanpa harus menghilangkan semangat mengkritisi untuk kepentingan masyarakat seutuhnya,” ujarnya.

(Humas DPRD Kota Pgk)