Laporan Baim
JAKARTA,POSBERNAS – Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) RI Letjen TNI Tri Budi Utomo memimpin Rapat Transisi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN), Taman Makam Pahlawan (TMP), dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa 14 April 2026.
Rapat strategis ini membahas langkah konkret pengelolaan TMPN Utama Kalibata, TMP Seroja di Timor Leste, MPN Tuanku Tambusai di Malaysia, serta MPN yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Fokus utama adalah peningkatan perawatan, pemeliharaan, dan pelestarian nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa secara terpadu.
Letjen TNI Tri Budi Utomo menegaskan bahwa transisi pengelolaan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menghormati jasa para pahlawan. “Taman Makam Pahlawan bukan sekadar kompleks pemakaman. Ini adalah monumen hidup sejarah perjuangan. Pengelolaannya harus profesional, bermartabat, dan berkelanjutan agar nilai kepahlawanan terus hidup di generasi penerus,” tegasnya.
Transisi pengelolaan TMPN, TMP, dan MPN ini merupakan tindak lanjut kesepakatan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Sosial yang ditandatangani pada 2 April 2026. Pengalihan mencakup tiga aspek utama yang akan dilakukan secara bertahap:
1. Sumber Daya Manusia: Pengalihan personel pengelola dan petugas pemeliharaan dari Kemensos ke Kemhan disertai peningkatan kapasitas
2. Sarana Prasarana: Inventarisasi dan serah terima aset, fasilitas, serta sistem pendukung pemeliharaan makam pahlawan
3. Mekanisme Operasional: Penyesuaian SOP perawatan, pengamanan, hingga tata kelola ziarah nasional dan kenegaraan
Sekjen Kemhan menambahkan, dengan masuknya pengelolaan TMPN dan MPN ke Kemhan, diharapkan terbangun sistem yang lebih terintegrasi dengan nilai-nilai bela negara.
“Ini momentum untuk menata kembali, mulai dari pendataan makam, digitalisasi data pahlawan, sampai edukasi publik. Makam pahlawan harus jadi ruang pembelajaran sejarah yang hidup,” ujar Tri Budi Utomo.
Rapat dihadiri pejabat Eselon I dan II Kemhan, perwakilan Kementerian Sosial, serta unit terkait yang membidangi veteran dan sejarah militer. Tahap transisi ditargetkan rampung sesuai roadmap yang disepakati kedua kementerian guna memastikan tidak ada kekosongan layanan pemeliharaan