Laporan M.Alpian,Bm
PANGKALPINANG,POSBERNAS – Pemerintah Kota Pangkalpinang terus berupaya membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan optimal. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) percepatan MBG yang digelar di Balai Besar Betason, Kamis (16/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap tujuan utama program nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Ia mengingatkan bahwa seluruh pihak, khususnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), harus berjalan sesuai arah kebijakan.
“Perlu kita ketahui tujuan pemerintah ada program MBG ini tujuan utamanya apa. Yaitu meningkatkan gizi masyarakat anak-anak kita dan jika gizi sudah meningkat, SDM kita kuat dan yang paling penting adalah untuk menggerakkan ekonomi lokal kita,” tuturnya.
Dessy juga menegaskan bahwa pemahaman terhadap tujuan menjadi dasar dalam menjalankan program agar tidak keluar dari aturan yang telah ditetapkan.
“Nah, kita harus tahu dulu tujuannya apa. Niat kita apa, niat dari pemerintah itu apa baru kita bisa bergerak sesuai dengan niat dan tujuan kita sehingga tidak keluar dari koridor-koridor ketentuan dan aturan,” tambah Dessy.
Namun demikian, ia mengungkapkan masih adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan di lapangan, terutama terkait komunikasi dan koordinasi antar pihak. Ia menilai, selama beberapa bulan terakhir, sinergi antara Satgas MBG yang diketuai oleh Sekda Mie Go dengan organisasi perangkat daerah (OPD) belum berjalan maksimal.
Selain itu, Dessy juga menyoroti sejumlah persoalan teknis yang dinilai cukup krusial, mulai dari belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), belum adanya Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga sistem pengelolaan limbah yang belum memadai.
Tak hanya itu, ia turut mempertanyakan minimnya keterbukaan data terkait pemasok bahan baku dalam program tersebut.
“Saya tidak tahu kenapa tidak data supplier ya, ini rahasia ya? Apa tidak boleh memberikan secara umum atau terkait dengan rahasia dapur atau apa? Dari Satgas MBG juga dari pemerintah kota, tidak mau mencampuri urusan dapur, tapi kami hanya bertugas untuk mengontrol dan memantau jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ada keracunan makanan, kalau supplier-nya ditutupi bagaimana?,” tegasnya.
Ia pun berharap adanya transparansi dari pihak terkait demi meminimalisir potensi risiko di lapangan.
“Jadi, kami berharap adanya keterbukaan mengenai data supplier kepada Pemerintah terutama kepada Satgas MBG,” sambungnya.
Dessy menilai keterbukaan informasi menjadi aspek penting, terutama di tengah adanya laporan terkait kualitas makanan yang belum memenuhi standar. Pemerintah kota, menurutnya, tidak ingin kecolongan jika terjadi persoalan seperti keracunan makanan maupun dampak lingkungan akibat lemahnya pengawasan.
Meski demikian, ia tetap memberikan apresiasi kepada sejumlah OPD, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pangan dan Pertanian, serta instansi lainnya yang telah aktif melakukan pemantauan.
Di akhir arahannya, Dessy berharap rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama lintas sektor demi kesuksesan program MBG di Pangkalpinang.
“Pertemuan ini kita lakukan agar adanya komunikasi yang baik dan koordinasi di antara pemerintah kota yang diwakili oleh Satgas MBG dengan Satuan SPPG, sehingga program yang dicanangkan Presiden ini bisa berjalan maksimal di Kota Pangkalpinang,” tutupnya.