laporan Redaksi : Bams
Batam – Kasus dugaan penipuan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp400 juta di Batam resmi berakhir damai. Kepolisian menghentikan proses hukum perkara ini melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) setelah kerugian korban dikembalikan sepenuhnya. Kapolresta Barelang Kombes Pol. Anggoro Wicaksono membenarkan penyelesaian damai atas kasus yang sebelumnya ditangani bersama Polda Kepulauan Riau tersebut. “Kalau tidak salah sudah Restorative Justice itu. Kerugian korban sudah diganti,” ujar Kombes Pol. Anggoro Wicaksono usai menunaikan salat Jumat di Masjid Shirathal Mustaqiim, Batam Kota, Jumat, 13 November 2026.
Kasus ini mencuat setelah korban berinisial H melapor ke polisi pada 17 April 2026. Laporan itu terkait dugaan penipuan dua titik dapur MBG di Kecamatan Bengkong dan Lubuk Baja. Dalam kasus ini, terlapor berinisial HM mengaku memiliki hubungan dengan Yayasan Gema Solidaritas Nusantara (GSN). Ia menawarkan masing-masing titik SPPG seharga Rp200 juta. Korban pun menyepakati tawaran tersebut. Pada 3 Maret 2026, keduanya menandatangani perjanjian kerja sama di sebuah kantor notaris di kawasan Bengkong. Setelah itu, korban mentransfer uang Rp400 juta ke rekening terlapor. Namun, dapur MBG yang dijanjikan tak kunjung beroperasi.
Hasil penelusuran polisi mengungkap bahwa kedua lokasi di Bengkong dan Lubuk Baja itu ternyata sudah lebih dulu dialokasikan kepada pihak lain sejak Januari 2026. Berbekal barang bukti dokumen perjanjian dan bukti transfer, penyidik sempat menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan terlapor HM bahkan telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Batam pada 3 Juni 2026, meski saat itu belum ada penetapan tersangka.
Dalam proses penyidikan yang turut memeriksa pelapor, pihak yayasan, hingga Badan Gizi Nasional (BGN), ditegaskan bahwa pengajuan dan verifikasi titik SPPG dilakukan melalui mekanisme resmi tanpa dipungut biaya. BGN pun mengingatkan agar program strategis pemerintah tersebut tidak dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kini, kasus ini ditutup setelah korban menerima kembali uangnya secara utuh. (red)
