Laporan Bm,Pn
PANGKALPINANG,POSBERNAS, – Guna mengatasi persoalan defisit anggaran yang tengah membayangi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPRD Babel bersama Pemerintah Provinsi berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu solusi strategis.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama berbagai pihak, termasuk PT Timah, Pertamina, dan Ditlantas Polda Babel. Rapat tersebut berlangsung pada Senin (28/4/2025) di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel.
“Langkah ini diambil sebagai upaya konkret mencari solusi atas defisit anggaran yang terjadi. Jika tidak ditangani segera, maka akan berdampak pada kinerja ekonomi daerah,” kata Didit saat ditemui pada Selasa (29/4/2025).
Ia menekankan bahwa DPRD berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, salah satunya dengan mengamankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN Pemprov Babel. “TPP ASN harus tetap terjaga. Ini penting agar daya beli masyarakat tetap stabil. Karena itu, potensi PAD harus digali dan dimaksimalkan,” tegas Didit.
Dalam forum RDP tersebut, Anggota Komisi II DPRD Babel, Rina Tarol, turut menyoroti lemahnya optimalisasi potensi PAD, khususnya oleh Badan Keuangan Daerah dan unit teknis di kabupaten/kota. Ia menilai banyak sumber PAD yang belum digarap serius.
“Masih banyak potensi pendapatan yang terbengkalai, seperti pajak kendaraan, pajak pasir, hingga retribusi air permukaan. Semua itu perlu dikelola lebih profesional agar pendapatan daerah bisa meningkat,” ujar Rina.
Ia mendesak adanya sinergi lintas sektor untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menutup celah defisit dalam APBD tahun 2025.
Sementara itu, Penjabat Sekda Babel, Fery Afriyanto, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sedang menyiapkan berbagai skema untuk mendongkrak PAD. Salah satunya dengan memperkuat sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), termasuk kendaraan luar daerah yang beroperasi di Babel.
“Kami akan intens berkoordinasi dengan Ditlantas Polda untuk memperbaiki pengawasan dan penagihan pajak kendaraan, termasuk kendaraan yang belum membayar pajak dan kendaraan sawit dari luar daerah,” jelas Fery.
Ia juga menambahkan bahwa sektor pertambangan, perkebunan, dan industri masih menyimpan potensi besar yang bisa dioptimalkan. Di sisi lain, data PKB yang belum terorganisir juga menjadi perhatian serius karena berdampak pada akurasi penarikan pajak.
“Pemutakhiran dan pengawasan data pajak sangat penting agar pemungutan bisa berjalan maksimal,” pungkasnya.