Laporan Redaksi : Bams
Bogor – Semskin banyaknya jumlah siswa lulusan SMP dan Madrasah Tsanawiyah serta tinggi nya minat dan keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK terutama ke sekolah negeri, menjadi perhatian tolak ukur serius Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi.
Dalam menyikapi kondisi ini, KDM mengatakan jika Pemprov Jabar berencana untuk kembali membangun gedung SMA/SMK Negeri di Kabupaten Bogor pada tahun 2026. Hal ini diungkapkan KDM kepada wartawan usai mengikuti giat launching Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Hambalang.
Dengan demikian KDM meminta agar Pemkab Bogor untuk ikut mempersiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan di dalam proses
persiapan rencana pembangunan sebanyak 6 unit sekolah baru (USB) tersebut.
Dan terkait perihal ini, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, bahwa Pemkab Bogor akan segera menindaklanjuti arahan Gubernur KDM untuk rencana pembangunan tersebut.
Rudy Susmanto menjelaskan pula, jika Pemkab Bogor akan berkolaborasi dengan Pemprov Jabar untuk melakukan upaya percepatan realisasi rencana pembangunan tersebut.
“Aset lahan milik Pemkab bogor yang dapat digunakan, kami akan hibahkan ke Pemprov untuk bisa dibangun SMA atau SMK Negeri,. Teknisnya nanti Disdik dan KCD,” ujar Bupati Bogor Rudy Susmanto, Selasa (22/7/2025).
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Rusliandy mengaku siap menindaklanjuti dan melaksanakan arahan Bupati Bogor. “Ya nanti kami akan berkolaborasi dengan Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah 1 Disdik Provinsi Jabar,” ucapnya.
Di tempat terpisah Cucu Salman M.Ag, Kepala Cabang Dinas (KCD) wilayah 1 Kabupaten Bogor mengatakan saat ini sudah terdapat 45 SMA Negeri, 11 SMK Negeri serta 1 Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri.
“SMA dan SMK Negeri itu tersebar di 40 wilayah kecamatan di Kabupaten Bogor. Termasuk 2 USB yang saat ini sudah mulai dibangun yaitu SMA Negeri 1 Kemang dan SMA Negeri 3 Jonggol,” ungkap Cucu.
Untuk rencana selanjutnya, lanjut Cucu, KCD akan melakukan koordinasi dan kolaborasi bersama Pemkab Bogor dan jajaran OPD terkait guna mengusulkan adanya USB.
“Dikarenakan usulan untuk adanya USB baru itu berawal dari usulan warga di Kabupaten Bogor melalui pemerintah kelurahan/desa , kecamatan dan kabupaten. Baru akan kami usulkan ke Disdik Pemprov Jabar,” jelasnya.
Adanya usulan USB tersebut, dilengkapi dengan adanya aset lahan milik Pemkab Bogor atau Pemprov Jabar berupa fasilitas umum (fasum) yang dapat digunakan untuk pendirian sekolah atau sarana pendidikan.
“Usulan USB itu dari warga masyarakat Kabupaten Bogor dan disertai adanya lahan fasum yang dapat digunakan. Selanjutnya KCD survei lahan dan lainnya, jika disetujui, akan diurus hibah lahan nya oleh Pemprov Jabar untuk dibangun USB, ” tuturnya.