Laporan jurnalis Ibrahim
Posberitanasional.com, 4/12/19, Pangkalpinang-Pelaksanaan UKW yang akan diadakan oleh Kominfo Prov Babel menuai polemik dan protes organisasi Pers diantaranya HPI (Himpunan Pewarta Indonesia).
Pasalnya menurut keterangan Rikki Fermana yang juga menjabat sebagai ketua HPI babel saat berkunjung ke kantor Diskominfo Babel menanyakan tentang Uji kompetensi Wartawan yang akan dilaksanakan Desember tahun ini, Selasa (3/12/2019).
Ada ucapan dari kepala Dinas Kominfo bahwa “jika mau mengikut UKW harus tergabung di PWI” mendengar dari perkataan tersebut sontak membuatnya dan beberapa organisasi Pers, diantaranya HPI Babel langsung menuai protes.
Rikki Fermana kepada awak media Posberitanasional.com mengatakan, “saat bertemu langsung dengan Kepala Dinas Kominfo, selasa (3/12/2019) yang menyebutkan demikian bahwa harus menjadi anggota PWI jika ingin mengikuti UKW, itu kami anggap sudah tidak etis lagi,” ujar dan keluhnya.
Menurutnya, “pelaksanaan UKW yang akan dilaksanakan oleh Diskominfo itu sudah tidak sesuai aturan karena yang mengeluarkan anggarannya itu adalah negara sedangkan untuk organisasi PWI itu hanya untuk penguji dan mereka pun digaji dari negara lalu mereka pun tidak bisa menentukan persyaratan bahwa harus menjadi anggota PWI. Ini yang harus diluruskan kepada Diskominfo atau kepada Gubernur Babel kalau pun dibiarkan akhirnya terjadi bahwa kegiatan UKW menggunakan dana dari organisasi pers itu sudah tak benar lagi jangan sampai permasalahan ini menjadi permasalahan baru akhirnya terjadi monopoli, kami minta kesamaan keadilan bahwa siapapun wartawan di Babel ini harus diberlakukan sama untuk menjadi peserta UKW yang diselenggarakan Diskominfo kalau ini dibiarkan teman- teman pers Babel akan melakukan upaya hukum ada persayaratan seperti itu, mohon kepada Diskominfo tidak membatasi mau organisasi manapun gak apa-apa asalkan mereka wartawan di Babel,” ungkapnya kepada rekan – rekan wartawan .
Terpisah awak media posberitanasional.com konfirmasi terkait perkataan yang diucapkan Kadis Kominfo menurut Rikki ada kalimat yang mengatakan bagi peserta UKW harus dari orginasi PWI hal itu dibantah keras, Kadis Kominfo, Sudarman mengatakan, “yang pasti statemen dimaksud tidak pernah diucapkan, kalau ada rekaman silahkan diputar untuk pembuktian dan belum ada yang minta informasi terkait penyelenggaraan UKW dari media manapun sebelumnya,” ungkap kadis Kominfo.
Dilanjutkannya, “ini saya tegaskan tidak ada kalimat kami bicara yang mengikuti UKW harus masuk PWI inilah yang perlu harus diluruskan jangan sampai memfitnah. Peserta yang ikut mendaftar UKW ada yang dari Radio LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) juga ikut daftar dan berkasnya lengkap dan mereka bukan anggota PWI.
Intinya kami tak ingin berpolemik semua itu hanya miskomunikasi,” tutupnya.