Laporan Jurnalis : Samuel Sauyar
Nabire, Ketua Fraksi Nabire Bersatu mendesak pemerintah setempat transparan dalam mengelola Anggaran penanggulangan Pandemi Covid – 19.
Mereka harus melaporkan setiap penggunaan dana kepada DPRD dan publik.
“Pihak eksekutif harus lebih transparan dalam penggunaan anggaran (penanggulangan pandemi) Covid-19. Berapa totalnya, dan digunakan untuk apa saja (dananya),” ungkap Ketua Fraksi Nabire Bersatu.
Rohedi mengaku tidak mengetahui penggunaan anggaran tersebut karena belum pernah dilaporkan kepada DPRD Nabire. Dia menyayangkan hal itu karena pihak eksekutif wajib melaporkan pengguna Anggaran ke legislatif.
DPRD Nabire Rohedi M Cahya, kepada awak media mengungkapkan Senin (3/8/2020).
DPRD memang tidak perlu (dalam posisi) menyetujui atau menolak, tetapi tetap wajib mendapat laporan penggunaan dana (penanggulangan pandemi) Covid-19 (oleh pemerintah daerah). Karena itu, kami menilai perlu dilakukan audit (atas penggunaan anggaran tersebut),” jelas Rohedi.
Tidak luput pula beliau menambahkan Pemerintah Kabupaten Nabire juga mengelola dana bantuan dari sejumlah kabupaten di Meepago untuk merawat pasien rujukan Covid-19 di Rumah Sakit Daerah umum (RSUD) Nabire.
Dalam pengelolaan dana tersebut pun wajib dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Eksekutif harus segera menyampaikan laporan (penggunaan anggaran penanggulangan pandemi Covid-19) untuk dievaluasi DPRD. Programnya sudah berjalan sejak beberapa lalu sehingga semua orang (publik) berhak mengetahui penggunaan anggarannya,” sambung anggota Fraksi Nabire Bersatu Sambena Inggeruhi. (*)