Rusaknya Inventaris Kantor Desa Belo Laut, 16 Orang Diminta Keterangan

Laporan Redaksi

BANGKA BARAT – Sebanyak 16 orang warga Belo Laut hadir di Polres Bangka Barat untuk dimintai keterangan terkait pengerusakan inventaris kantor beserta mobil Kantor Desa Belo Laut pada Aksi Demo Massa, Senin 4 Januari 2021.

Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, AKP Andri Eko Setiawan mengatakan, dari 16 orang yang dipanggil satu orang berhalangan hadir mengingat masih adanya perbaikan penulisan nama.

“Mereka kita undang terkait adanya laporan, sejauh ini baru 16 yang hadir, satunya itu masih berhalangan, kita ada salah nama mengundang, sesuai dengan laporan Kepala Desa Belo Laut terkait pengerusakan inventaris kantor dan mobil,” kata Kasat Reskrim

“ke 16 orang tersebut masih dimintai keterangan, yang nantinya akan dilakukan proses dari hasil pemeriksaan tersebut.

Ini baru interogasi awal nanti kita Lihat perkembangannya dari hasil pemeriksaan, nantinya digelar sesuai hasil gelar nanti, ada atau tidak, sesuai dengan pidana apa yang disangkakan nantinya, karena saat ini kita belum bisa berspekulasi karena ini masih berproses,” jelas Kasat Reskrim.

Kepada seluruh masyarakat, jika ingin melakukan unjuk rasa hendaknya jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang, seperti berlaku anarkis dan merusak karena akan ada ancaman pidana.

“Tadi juga kita sudah sampaikan pesan-pesan kepada mereka, namanya juga warga Indonesia yang baik silakan untuk unjuk rasa, menyampaikan aspirasi demonstrasi itu sah-sah saja, diatur dalam undang-undang, bahkan kita kawal, kita jaga. Namun hal-hal yang dilarang seperti anarkis, kemudian merugikan orang lain apalagi merusak itu yang tidak boleh itu, nanti ada aturan mainnya beda lagi bila menuju ke pidana,” Ujar Kasat Reskrim

Kasat Reskrim menyebutkan pihak kepolisian akan bersikap netral dan akan hadir di tengah-tengah masyarakat jika terdapat potensi gangguan kamtibnas, baik diminta ataupun tidak.

“Kita tetap netral, kita hadir ditengah-tengah masyarakat, mau diminta maupun tidak diminta, pada saat di situ ada potensi terjadinya gangguan kamtibmas polisi wajib hadir, seperti unjuk rasa di kantor desa kemarin, kita melihat potensi kerawanan, makanya disitu kita hadir,” tegas Kasat Reskrim.