Laporan Jurnalis : Agus Chandra
BOGOR-POS BERITA NASIONAL
Pembangunan jembatan yang menghubungkan Kampung Gobang dengan Kampung Cimapag, Desa Buanajaya, Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, patut dipertanyakan. Kamis 07/07/2021
Jembatan diatas Sungai Cimapag yang telah menggunakan dana delapan miliar rupiah lebih dari APBD Kabupaten Bogor itu, kondisinya sekarang rusak berat. Bahkan, bangunan utama nyaris putus karena terkena arus air ketika hujan turun.
Selain diterjang arus deras, kerusakan jembatan diduga kuat disebabkan tidak adanya tebing penahan tanah (TPT). Sehingga, jembatan yang belum lama dibuat ini terancam ambruk.
Tidak adanya TPT pada jembatan yang telah diresmikan oleh Bupati Bogor Ade Yasin pada 28 Desember 2020 lalu, membuat seorang Tokoh desa Buanajaya Angga Dita Erlangga mengatakan,”pembangunan Jembatan Cimapag merupakan contoh kegagalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Baik pengawasan maupun perencanaan pembangunan.
“Jembatan Cimapag yang tidak menggunakan TPT pada kedua ujungnya, merupakan kesalahan. Karena jembatan sebesar itu dengan arus air yang cukup deras, tidak akan bertahan lama hanya dengan tumpukan sirtu,” ucap Tokoh masyarakat Desa Buanajaya Angga kepada awak media Rabu 07/07/2021
Pada saat pelaksanaan pembangunan oleh penyedia jasa PT. Mulyagiri dan Konsultan pengawas PT. Angelia Oerip Mandiri mestinya pihak PUPR rutin dan transparan melakukan pengawasan. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi kepada publik, seperti pembuatan TPT yang saat ini menjadi konsumsi publik.
Menurut dia, kalau TPT ada dalam perencanaan, pekerjaan harus dituntaskan terlebih dahulu oleh penyedia jasa sebelum masa pelaksanaan habis waktunya, Namun, jika TPT nya tidak ada dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), semakin memperjelas kesalahan dinas PUPR.
“Ini kegagalan pupr dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Mestinya, sebelum diresmikan bupati, semua pembangunan yang sesuai rab harus tuntas,” tegas Angga.
Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh elemen yang berkepentingan, melakukan langkah-langkah penanganan. Kalau dibiarkan, kerusakan jembatan akan lebih parah.
Lanjut dia, dana untuk membangun jembatan berasal dari uang rakyat, uang negara, bukan uang pribadi. Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait penggunaan anggaran Jembatan Cimapag.
“Saya prihatin melihat kondisi jembatan cimapag saat ini. Kalau dibiarkan tanpa penanganan serius dari pihak terkait, baik penyedia jasa maupun dinas pupr dapat dipastikan akan terjadi kerusakan yang lebih parah, sehingga berpotensi terjadinya kerugian negara” lanjutnya.
Anggota Dewan Achmad Fathoni Saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp mengatakan,”waktu itu sudah langsung saya laporkan ke dinas PUPR, setelah TPT yang ada roboh terkena banjir, besok saya akan tanyakan kembali pada pihak PUPR,”pungkas anggota dewan secara singkat