Kemenkormarves dan Praktisi Dorong Pembentukan Konsorsium Kedaulatan Digital di Bawah Laut

Laporan Baim, As

JAKARTA – Komandan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal), Laksamana Madya (Laksdya) TNI Nurhidayat, yang juga Ketua Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut, mengungkapkan kedaulatan digital di laut Indonesia sangat penting dikelola dengan baik.

Dijelaskannya ruang bawah laut Indonesia terkait penataan pipa dan kabel bawah laut ini harus dikelola dengan baik, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan besarnya potensi ekonomi di dalamnya.

“Indonesia mempunyai ruang laut yang luas dan unik sehingga harus ditata sedemikian rupa” kata Laksdya Nurhidayat pada acara Talkshow bertajuk ‘Kedaulatan Digital di Laut Indonesia’ di Jakarta, Rabu (14/9) siang tadi.

Tercatat Value Statistik Indek keekonomian digital tahun 2021 telah melahirkan nilai 70 Milyar US Dollar dan akan diproyeksikan meningkat lima kali di tahun 2030.

Sejalan dengan itu, Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Muh Rasman Manafi mengungkapkan pemanfaatan ruang laut sebagai sarana pendukung fasilitas digital harus ditata, agar dapat digunakan secara optimal dengan membuat peta tata ruang bawah laut yang baik dan terbaharui secara berkala.

“Jadi yang namanya memanfaatkan ruang laut itu menjadi target kami (dalam Timnas) supaya optimal dengan cara penataan kabel-kabel bawah laut,” ungkap Rasman.

“Keberadaan timnas ini bertugas menata kabel-kabel dan pipa bawah laut yang bisa digunakan untuk komunikasi dan pengiriman listrik agar dapat ditata rapi sedemikian rupa. Sehingga tidak mengganggu keberadaan kapal-kapal yang melintas diatasnya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rasman juga mengajak semua pihak untuk memberi masukan kepada timnas guna menata ruang laut Indonesia.

“Saya mengajak semua pihak yang merasa dapat berkontribusi dalam menata ruang laut khususnya terkait kabel di bawah laut, untuk memperkuat kapasitas kedaulatan digital nasional kita,” kata dia.

“Kami selalu terbuka untuk menerima masukan apa saja yang dapat dilakukan untuk perbaikan (tata ruang bawah laut) termasuk deregulasi aturan yang kita rasakan justru beresiko dan memperpanjang regulasi,” pungkasnya.

Praktisi Framework Bussiness Bawah Laut, Ari Sinaga mengungkapkan transformasi digital di Indonesia sangatlah penting. Dia mengungkapkan yang dibutuhkan adalah ekosistem pendukung. Dalam konteks itu, sarana dan prasarana digital harus lah terintegrasi secara komprehensif dan menyeluruh.

“Kita berharap pemerintah mendukung agar semua penyelenggara Digital Frame Work Services bawah laut ini, dapat bersama-sama menjadi satu menjadi National Global Consortium yang diharapkan mampu menjembatani kendala-kendala yang ada,” ungkapnya.

Dia menambahkan keberadaan konsorsium ini sangatlah penting untuk percepatan ekosistem digital di Indonesia. Apalagi mengingatkendala-kendala yang dihadapi bukan hanya soal regulasi, tetapi juga terdapat kendala teknis,” imbuhnya.