Laporan Redaksi
Papua – Melalui Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (Lsm Kampak Papua), sekjen Kampak papua johan rumkorem meminta APH segera selidiki alisan dana ke setiap Koperasi di Mimika.
Menurut johan, berdasarkan laporan masyarakat di lapangan, ada beberapa koperasi yang sudah tidak aktif, tetapi dananya masih ada, masa koperasinya tidak ada di lokasi tetapi setiap tahun dianggarkan ,kan aneh ungkap Johan kepada media 28/09/2022.
Aktifis anti korupsi ini meminta segera usut tuntas laporan masyarakat ini, apalagi ada kegiatan Gerbang Mas di koperasi yang bersumber dari dana otsus, nilainya cukup mengiurkan sebesar Rp 2 milyard nilainya, bukan dana otsus saja tetapi ada beberapa dana yang bersumber dari pendapatan lainnya” ucap Johan.
Ada laporan sumber dari masyarakat begini, coba tolong bilang ke teman-teman aktifis anti korupsi, tolong cek dulu koperasi di mimika, masa ada koperasi yang macet, tetapi setiap tahun kok dianggarkan? Ada koperasi yang tidak ada sama sekali kegiatannya, tetapi anggaranya juga ada, kenapa sampai begitu.
Sekjen Kampak papua johan rumkorem
Johan menambahkan, ada laporan juga dari masyarakat bahwa, ada pembelian speed boat di pomako, tetapi dananya dari koperasi, sekarang pertanyaannya begini, kira-kira di pomako ada koperasi tidak, lalu siapa yang kelola koperasi itu? Harus jelas, karena masyarakat bertanya-tanya soal kegiatan itu.
Aktifis yang lantang bicara korupsi ini dengan tegas menyampaikan, kami menduga ada mafia anggaran dalam tubuh DPRD yang bekerja sama dengan OPD untuk meloloskan berbagai program tanpa melihat kebutuhan masyarakat dan daerah sesungguhnya, DPRD tidak jeli melihat kondisi ril di lapangan, atau kah ada unsur kesengajaan dijadikan uang untuk kepentingan diri sendiri, kami bicara ini, karena kami mencium aroma adanya bau sedap dana koperasi yang ditetapkan untuk kegiatan koperasi, masa penetapan anggaran setiap tahun dengan program yang tidak jelas, ini namanya perencanaan fiktif, jadi harus jelas, tegas johan.
Johan mengkritisi pembelian speed boat yang nilainya Rp 2 milyard, ada yang tanya ke perhubungan, tetapi dari perhubungan, itu kegiatannya koperasi, saya kira itu tidak jadi masalah, tetapi koperasinya harus jelas, kira-kira ini kegiatan itu untuk siapa? Dan siapa yang kelola koperasi itu, kami meminta supaya pihak APH segera selidiki laporan masyarakat ini hingga tuntas, pinta johan.