Laporan Redaksi
Jakarta – Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan memperkuat kerja sama institusional guna mendukung diplomasi ekonomi, termasuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia untuk menembus pasar luar negeri (go global).
Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama di Bidang Keuangan Negara dan Hubungan Luar Negeri untuk Mendukung Diplomasi Ekonomi oleh Menlu Retno Marsudi dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
“Salah satu makna dari MoU ini adalah memastikan diplomasi ekonomi bisa berjalan menghasilkan manfaat nyata untuk rakyat dan salah satu fokus dari MoU ini adalah UMKM,” ujar Retno dalam penandatanganan tersebut di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (14/8/2023).
Dia menyatakan ada tiga makna dari nota kesepahaman itu. Pertama, wujud dari Kemlu dan Kemenkeu RI terhadap urgensi untuk mendukung pemulihan ekonomi dan kebutuhan prioritas nasional.
Kedua, sebagai wujud kolaborasi nyata memperkuat diplomasi ekonomi Kemenkeu dan Kemlu RI, agar tidak berjalan secara sendiri-sendiri.
“Yang kedua, ini adalah wujud kolaborasi nyata untuk memperkuat diplomasi ekonomi Kementerian Keuangan dengan kapasitas dan data Kemenkeu, Kementerian Luar negeri memiliki infrastruktur diplomasi dari jejaring luar negeri. Jadi kita tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Ketiga, memastikan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia bisa berjalan menghasilkan manfaat yang nyata bagi rakyat. “Di tengah situasi global yang sedang tidak baik ini, inilah yang harus kita lakukan,” tambahnya.
Dia juga mengingatkan soal perhatian Presiden Jokowi terhadap UMKM. Saat ini, UMKM Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN.
“Kita paham, Bapak Presiden menaruh perhatian besar terhadap UMKM sebagai backbone perekonomian Indonesia. Dengan jumlah UMKM terbesar di ASEAN, kontribusi ekspor UMKM baru 15%, sementara Singapura, Malaysia, dan Thailand jauh lebih besar,” katanya.
Hal senada diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang mengatakan bahwa pasar UMKM seharusnya bisa bergerak secara lebih luas lagi.
“Karena temanya hari ini adalah UMKM adalah bagaimana UMKM kita tak hanya melihat market dalam negeri sebagai tempat mereka berkegiatan tapi juga bisa masuk ke pasar internasional,” katanya.
Dengan demikian, Sri menyebut bahwa diplomasi ekonomi yang disepakati ini menjadi cara untuk menyampaikan kepentingan Indonesia di tengah ketidakstabilan politik dunia.
“Diplomasi adalah suatu hal luar biasa untuk tetap menjaga kepentingan tanpa harus konfrontasi yang keras tapi diplomasi membutuhkan resources, substansi dan juga kehandalan kita,” tutupnya.