Laporan Bm,Pn
PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk meninjau ulang efektivitas program-program yang dijalankan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyusul adanya pengurangan anggaran daerah yang cukup besar.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, yang mengungkapkan bahwa defisit anggaran sebesar Rp270 miliar membuat pemerintah harus lebih cermat dalam mengalokasikan dan menggunakan anggaran pada tahun 2025. Selasa (8/04)
“Kita mengajak seluruh anggota dewan dan pihak eksekutif bersama-sama memikirkan cara untuk meningkatkan pendapatan daerah agar kekurangan anggaran ini bisa teratasi,” kata Eddy, Selasa (tanggal sesuai berita asli).
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam hal-hal seperti perjalanan dinas. Menurutnya, pemangkasan sudah dilakukan, namun evaluasi harus terus dilakukan terutama terhadap keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di kabupaten/kota.
“Beberapa UPTD mungkin tidak lagi efektif dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah sebaiknya digabungkan atau bahkan dilikuidasi,” ujarnya.
Eddy menegaskan bahwa efisiensi ini bukan semata demi penghematan, tetapi demi menjaga agar layanan dasar bagi masyarakat tetap berjalan. Ia mencontohkan pentingnya menjamin masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
“Kita tidak ingin masyarakat tidak bisa berobat atau anak-anak tidak bisa sekolah karena masalah keuangan. Itu akan menjadi tamparan bagi DPRD dan pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD dan Pemprov Babel akan menjadwalkan rapat Badan Anggaran (Banggar) dalam waktu dekat untuk membahas langkah-langkah efisiensi secara menyeluruh.
“Ini akan menjadi pembahasan prioritas minggu depan. Kita ingin memastikan bahwa kondisi keuangan ini tidak mengorbankan pelayanan dasar untuk rakyat,” tutup politisi Partai Golkar tersebut.