Laporan Baim
Pangkalpinang,Posbernas, – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, memimpin langsung jalannya Rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada Rabu, 28 Mei 2025. Rapat yang turut dihadiri perwakilan dari unsur eksekutif ini menyoroti dua isu strategis utama yang menjadi perhatian serius DPRD: pendidikan dan lingkungan hidup.
Dalam pemaparannya, Didit menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi pendanaan sektor pendidikan, khususnya di tingkat SMA dan SMK. Menurutnya, anggaran operasional ideal untuk siswa SMA seharusnya mencapai Rp 4,8 juta per tahun. Namun kenyataannya, alokasi yang diterima saat ini hanya sekitar Rp 2,6 juta per siswa, hasil kombinasi dari Dana BOS dan APBD.
“Kondisi serupa juga terjadi di SMK, yang seharusnya mendapat alokasi sekitar Rp 5 juta per siswa, namun belum tercapai. Ini menjadi tantangan besar, apalagi jika program wajib belajar 12 tahun benar-benar diterapkan sepenuhnya,” jelas Didit.
Selain itu, ia turut menyinggung keterbatasan daya tampung sekolah negeri di sejumlah wilayah. Salah satu contohnya adalah Kecamatan Koba di Kabupaten Bangka Tengah, yang kerap menjadi sorotan publik akibat keterbatasan kuota penerimaan siswa baru tiap tahun ajaran.
Tak hanya persoalan infrastruktur dan anggaran, Didit juga menyoroti tingginya biaya seragam sekolah yang dinilai membebani para orang tua siswa.
“Beban biaya seragam juga menjadi keluhan warga, ini perlu menjadi perhatian lintas sektor,” ujarnya.
Di luar isu pendidikan, rapat juga membahas kelanjutan persoalan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas PT Timah. Didit menekankan perlunya langkah konkret dari perusahaan pelat merah itu dalam menangani dampak lingkungan yang timbul, termasuk segera mengirimkan surat resmi ke kementerian sesuai hasil kesepakatan dengan masyarakat.
“Kami akan menjadwalkan kembali pertemuan dengan pihak teknis dan PT Timah, guna memastikan tindak lanjutnya berjalan sesuai rencana,” tegas Didit.
Rapat Banmus kali ini dipandang sebagai bagian dari upaya serius DPRD Babel dalam merespons isu-isu mendasar yang menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di daerah.