Laporan Redaksi : Bams
Indramayu. Iming-iming gaji Rp25 juta per bulan untuk bekerja di Korea Selatan berujung gagal bagi seorang pekerja migran Indonesia (PMI). Korban justru diamankan petugas imigrasi di Bandara Jeju karena menggunakan dokumen perjalanan ilegal dan akhirnya dipulangkan ke Indonesia.
Polres Indramayu menetapkan dua perempuan berinisial S (58) dan SN (37) sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kasus pemberangkatan korban tersebut.
Wakil Kepala Polres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin mengatakan, kedua tersangka memiliki peran berbeda. S bertindak sebagai perekrut atau sponsor lapangan, sedangkan SN merupakan pihak agensi yang mengurus proses keberangkatan korban ke Korea Selatan.
“Tersangka S bertugas merekrut korban sebagai sponsor lapangan, sedangkan tersangka SN merupakan pihak agensi yang mengurus proses pemberangkatan korban ke Korea Selatan,” katanya di Indramayu, Jumat (20/11/2026).
Kasus ini bermula pada Agustus 2026, saat korban berinisial S (48) mencari pekerjaan di luar negeri. Kedua tersangka kemudian menawarkan pekerjaan di Korea Selatan dengan gaji Rp25 juta per bulan.
Korban dijanjikan bekerja sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, atau petugas tata graha dengan kontrak selama enam bulan yang dapat diperpanjang. Namun, untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, korban diminta membayar biaya penempatan sebesar Rp55 juta secara bertahap melalui tersangka S untuk diteruskan kepada SN.
“Korban selanjutnya menjalani pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, serta pengurusan visa,” kata Tahir.
Meski telah menjalani sejumlah proses administrasi, korban tidak mendapat pembekalan bahasa maupun keterampilan kerja. Pada 23 September 2026, korban dibawa ke Jakarta untuk persiapan keberangkatan.
Sehari kemudian, korban diterbangkan ke Korea Selatan melalui Singapura. Namun, setibanya di Bandara Jeju pada 25 September 2026, korban diamankan petugas imigrasi setempat lantaran dokumen perjalanan yang digunakan dinyatakan ilegal.
Korban menjalani pemeriksaan selama sekitar tiga hari sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026.
Polisi kini menyiapkan permohonan restitusi atau ganti kerugian bagi korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu, Polres Indramayu berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu untuk memberikan pendampingan pemulihan psikologis.
Dari hasil penyidikan, tersangka S diketahui memperoleh keuntungan Rp5 juta, sedangkan SN mendapatkan Rp10 juta dari proses perekrutan dan pemberangkatan korban.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Polres Indramayu mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri dengan gaji besar. Calon PMI diminta memastikan legalitas perusahaan penyalur, kejelasan kontrak, dokumen keberangkatan, serta prosedur penempatan sebelum menyetorkan uang atau berangkat bekerja.
