Laporan Alpian
PANGKALPINANG,POSBERNAS – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, mewakili Wali Kota Pangkalpinang dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Zoom Meeting, Senin (20/10/2025). Kegiatan ini berlangsung di Smart Room Center lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Dalam rakor tersebut, berbagai arahan strategis disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Keuangan terkait pengendalian inflasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya mewakili yang terhormat Wali Kota Pangkalpinang menghadiri Rakor Inflasi Daerah. Dari hasil rakor, pertama ada diskusi dan arahan dari Menteri Keuangan mengenai percepatan realisasi belanja untuk pertumbuhan ekonomi,” ujar Juhaini.
Ia menambahkan, Mendagri menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah didorong oleh dua mesin utama, yaitu mesin pemerintah dan mesin swasta. Sementara itu, secara nasional, realisasi keuangan mencapai 70,70% untuk pendapatan dan 56,07% untuk belanja.
“Untuk Kota Pangkalpinang sendiri, posisi realisasi keuangannya berada di antara yang tertinggi dan terendah. Yang tertinggi ada di Kota Banjarbaru sebesar 87,96%, sedangkan yang terendah di Kota Prabumulih sebesar 59,6%,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Juhaini menyampaikan bahwa Menteri Keuangan juga melaporkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II tahun 2025 mencapai 5,12% dengan inflasi sebesar 2,65%, di mana kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi masih berasal dari Pulau Jawa sebesar 56,96%.
Dari hasil pertemuan tersebut, pemerintah daerah diminta untuk fokus pada 90 hari ke depan dalam tiga hal penting:
1. Mengelola dana pemerintah daerah secara efisien, dengan prioritas penempatan di bank daerah.
2. Mempercepat realisasi belanja yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan tepat sasaran, guna mendorong perekonomian, meningkatkan layanan publik, serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Memperkuat tata kelola dan integritas publik, agar tercipta iklim yang kondusif bagi kepentingan masyarakat dan investor di daerah.
“Menjelang akhir tahun ini, kita juga akan melakukan penyesuaian terhadap penutupan anggaran, untuk memastikan pelaksanaan dan realisasi keuangan daerah berjalan optimal,” tutup Juhaini.