Laporan BM
Pangkalpinang,Posbernas – Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai mematangkan rencana pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam sebagai salah satu langkah strategis untuk mempercepat pembangunan kawasan timur Kota Pangkalpinang sekaligus meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menjelaskan bahwa rencana pengembangan pelabuhan tersebut telah masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Program itu juga telah tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurutnya, pengembangan kawasan timur kota tidak hanya berfokus pada pembangunan pelabuhan semata, namun juga akan diiringi dengan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan kawasan industri Ketapang.
“Konsep pengembangan kawasan timur ini sudah dirancang secara terpadu, tidak hanya pelabuhan tetapi juga kawasan industri sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas,” ujar Saparudin di Pangkalpinang, Selasa (10/2/2026).
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang telah mengusulkan pembangunan akses jalan menuju kawasan industri dan pelabuhan guna memperlancar mobilitas barang serta mendukung kelancaran distribusi logistik di wilayah tersebut.
Saparudin turut menjelaskan bahwa sebelumnya sempat terjadi kendala terkait status lahan pelabuhan karena pihak ketiga yang mengelola tidak menunjukkan perkembangan pembangunan.
Namun setelah dilakukan evaluasi dan penyelesaian kewajiban kepada pemerintah kota pada tahun 2023, perusahaan tersebut kembali melanjutkan rencana pembangunan terminal khusus (TUKS).
“Perusahaan sudah mempresentasikan dokumen rencana pembangunan kepada pemerintah kota. Saat ini masih dalam tahap penyempurnaan teknis agar sesuai dengan regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Imam Wahyudi, menilai pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam membutuhkan kerja sama lintas pemerintah karena lokasinya berada di Kota Pangkalpinang tetapi memiliki fungsi strategis bagi kepentingan provinsi.
“Diperlukan sinergi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, serta DPRD agar proses perencanaan hingga pelaksanaan pengembangan pelabuhan dapat berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Komisi III DPRD Babel siap mendukung pembahasan lanjutan terkait rencana tersebut, termasuk membuka peluang untuk membawa isu pengembangan pelabuhan ini ke tingkat pusat melalui Komisi V DPR RI.
Ketua Komisi III DPRD Babel, Taufik Rizani, menambahkan bahwa keberadaan Pelabuhan Pangkalbalam sangat penting bagi aktivitas perekonomian daerah karena berfungsi sebagai salah satu pintu masuk utama distribusi barang dan logistik di Bangka Belitung.
“Jika pelabuhan berkembang dan fasilitasnya semakin baik, maka dampaknya akan langsung terasa pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan koordinasi antara Pemerintah Kota Pangkalpinang, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan pemerintah provinsi dapat semakin diperkuat guna mempercepat realisasi pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam sebagai salah satu penggerak utama perekonomian regional.(*)