Laporan Jurnalis : Parlindungan sidabutar
Nabire – Ketika tanah Papua sedang dilanda gempa bumi di Jayapura (2 Januari – 2 Februari 2023), ketika Persipura sedang dihancurkan, ketika peristiwa penyanderaan sedang berlangsung di Nduga, ketika peristiwa pemerkosaan di Topo sedang mulai reda. Ketika Lukas Enembe sedang berontak di ruang sidang, ketika nama Stadion Lukas Enembe diminta diganti nama, ketika mahasiswa Papua di luar negeri sedang demo beasiswa di Jayapura dan lain-lain, muncul lagi kabar tak sedap dari dunia pendidikan dan pengkaderan. Kali ini datang dari Kampus IPDN Jakarta. Kampus ini mengumumkan, jatah dari masing-masing kabupaten di tanah Papua, cuma satu orang saja. Sisanya akan ditentukan oleh hasil ujian testing online yang telah berlangsung di BKN Provinsi yang terletak di Kotaraja Jayapura.
Kepada media ini, diruang kerjanya, ujung Jalan Pepera Nabire Papua Tengah, Alexander Pekei, SSTP MSI mengatakan, dirinya merasa geram dengan keputusan Jakarta yang memberi jatah 1 orang di setiap Kabupaten di provinsi yang baru dimekarkan diatas tanah Papua.
“Untuk apa Provinsi di mekarkan diatas tanah Papua? siapa yang kita andalkan untuk menjadi abdi rakyat, jikalau jatah orang asli Papua, hanya satu orang per kabupaten”, ujar Pekei yang juga Kepala Lembaga Pusat Pengkaderan Papua (LP3), belum lama ini diruang kerjanya.
Tahun 2008, dirinya berontak kepada panitia penerimaan mahasiswa IPDN di Jakarta yang selalu menganaktirikan orang Papua dalam setiap kali penerimaan masuk kampus IPDN.
Akibat peristiwa itu, akhirnya banyak anak Papua diterima dari tahun ke tahun. Bahkan MRP Jayapura mewajibkan setiap siswa yang testing, wajib membawa surat keterangan orang asli Papua yang dilengkapi KTP dan identitas lainnya.
Tetapi untuk tahun 2023 ini, dirinya merasa kesal, kenapa Jakarta memberikan jatah hanya 1 orang kepada setiap kabupaten yang ada diatas tanah Papua. “Untuk apa provinsi di mekarkan diatas tanah Papua. Oleh sebab itu, untuk tahun 2023 keatas, kami tuntut IPDN wajib loloskan puluhan kader yang telah kami siapkan lewat lembaga LP3 dari tahun ke tahun”. Kami sudah siapkan fisik, mental dan juga pengetahuan, ujar pekei.
“Memang Penilaian lewat score nilai sangat penting, tetapi khusus Papua, kami butuh banyak OAP untuk membangun kampung halamannya sendiri”, ujar Pekei.
“Pemekaran Provinsi Papua untuk siapa? jikalau putra-putri pribumi hanya dapat jatah 1 orang perkabupaten, oleh karena itu, kami akan bersuara terus dan kami butuh dukungan dari semua elemen agar Jakarta bisa mengubah kebijakannya untuk tanah Papua yang sudah sekian lama dipermainkan seperti anak ayam, ujar Alexander Pekei geram.