Laporan Pian,BM
PANGKALPINANG,POSBERNAS – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, menyoroti kondisi Jembatan Emas yang hingga kini belum berfungsi secara optimal.
Edi menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh membiarkan infrastruktur strategis tersebut terbengkalai terlalu lama karena memiliki peran penting dalam konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia mengakui, salah satu kendala utama operasional jembatan adalah tingginya biaya perawatan sistem buka-tutup (bascule) yang membebani anggaran daerah.
“Secara jujur kita harus mengakui kemampuan anggaran daerah terbatas. Jika harus mengoperasikan sistem buka-tutup dengan biaya besar, tentu menjadi beban tersendiri. Dalam konteks efisiensi, hal itu bisa dipahami,” ujarnya, Minggu (15/3/2026).
Meski demikian, Edi menilai keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan fungsi jembatan terhenti. Ia mendorong Pemerintah Provinsi Bangka Belitung di bawah kepemimpinan Hidayat Arsani untuk segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan Kementerian Pekerjaan Umum guna melakukan evaluasi teknis.
Menurutnya, perlu dilakukan kajian menyeluruh terhadap desain jembatan, termasuk kemungkinan perubahan konstruksi agar tidak lagi bergantung pada sistem buka-tutup yang mahal.
“Perlu dievaluasi apakah sistem tersebut masih relevan atau justru perlu diubah, misalnya dengan meningkatkan elevasi atau menggunakan desain melengkung sehingga tidak membutuhkan mekanisme buka-tutup,” jelasnya.
Selain itu, Edi juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna membuka peluang pendanaan, salah satunya melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
“Ini bukan berarti menyerahkan tanggung jawab ke pusat, melainkan memanfaatkan peluang pendanaan nasional untuk mendukung infrastruktur strategis daerah. Yang terpenting, jembatan ini bisa kembali berfungsi,” tegasnya.
Ia memastikan, jika nantinya menggunakan dana APBN, status kepemilikan Jembatan Emas tetap menjadi aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Lebih lanjut, Edi menekankan bahwa keberadaan jembatan tersebut sangat vital bagi pengembangan kawasan timur Pulau Bangka, yang juga menjadi lokasi berbagai fasilitas penting, termasuk RSUP Dr. (H.C.) Ir. Soekarno.
Menurutnya, tanpa konektivitas yang memadai, potensi ekonomi di kawasan tersebut sulit berkembang secara maksimal.
“Ini bukan sekadar soal jembatan, tetapi juga menyangkut pertumbuhan ekonomi kawasan. Jika jembatan ini berfungsi, aktivitas ekonomi di lintas timur akan semakin bergerak,” tambahnya.
DPRD Babel, lanjut Edi, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan tersebut dari sisi pengawasan. Ia berharap dalam waktu dekat sudah ada langkah konkret, baik dalam penentuan desain teknis maupun skema pembiayaan.
“Jangan terlalu lama ditunda. Semakin lama jembatan tidak berfungsi, semakin besar potensi ekonomi yang hilang bagi masyarakat Bangka Belitung,” pungkasnya.