Laporan Jurnalis Pian
BABEL, POSBERNAS, – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Tahun Anggaran 2024 di ruang rapat paripurna DPRD Babel, Selasa (17/4/2025).
Didit Srigusjaya ini secara resmi mengesahkan rekomendasi-rekomendasi strategis yang telah disusun oleh dewan. Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Bahamil Nomor 188.4-.-DPRD-2025 ini memuat sejumlah catatan penting dan koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan desentralisasi, serta tugas-tugas pemerintahan daerah selama tahun 2024.
Rekomendasi ini diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka belitung untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.
Salah satu fokus utama rekomendasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Bidang Pemerintahan dan Komunikasi. Dewan menyoroti perlunya revitalisasi peran Radio Republik Indonesia (RRI) di kawasan dan kota dengan peningkatan kualitas program, perluasan jangkauan siaran, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas diseminasi informasi kepada masyarakat.
Selain itu, DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk menciptakan inovasi dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan efisiensi, kualitas layanan publik, dan relevansi program dengan kebutuhan masyarakat.
Aspek penting lainnya adalah filterisasi konten lokal yang sensitif di ranah digital, dengan penekanan pada pencegahan penyebaran konten yang tidak pantas, vulgar, atau berbahaya, termasuk isu-isu yang berpotensi memecah belah.
Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anggota Dewan menekankan perlunya upgrade dan peningkatan sistem secara berkelanjutan untuk mendukung transformasi digital pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam konteks promosi daerah, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merekomendasikan kerjasama yang lebih intensif dengan daerah lain melalui berbagai strategi untuk menarik minat di sektor pariwisata, investasi, dan peningkatan ekonomi daerah. Sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjaring program-program dari kementerian/lembaga pusat yang berpotensi mendukung pembangunan daerah juga ditekankan.
Untuk mendukung konsep smart city, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong perluasan jaringan internet di seluruh kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Infrastruktur digital yang memadai dinilai krusial dalam mengintegrasikan berbagai sistem dan layanan publik.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran di seluruh perangkat daerah. Dalam bidang pendidikan, Komisi IV merekomendasikan adanya kebijakan yang meregulasi terkait honorarium tenaga pendidik non-ASN yang belum terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN), agar dapat dibayarkan melalui APBD dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Rekomendasi-rekomendasi yang disahkan dalam Paripurna ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel dipersilakan untuk menindaklanjuti keputusan ini dengan menerbitkan peraturan dan kebijakan yang relevan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kep. Babel Fery Afriyanto mengatakan laporan penanggung jawaban Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah di sampaikan dengan baik, serta ada beberapa hal yang wajib ditindak lanjuti.
“Ya tadi semua perangkat daerah mempunyai catatan atau rekomendasi hal hal yang menjadi koreksi untuk menjadi perbaikan di kemudian hari.”ujarnya Ferry Afriyanto
Ia menambah dalam merencanakan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus di perhatian dengan baik-baik sehingga bisa menghasilkan rancangan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Bangka Belitung.
“Terkait dengan kegiatan kita di APBD ini bukan suatu kegiatan yang tanpa di rencanakan, jadi perencanaan sangat lah penting untuk menghasilkan produk kegiatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, jadi kedepan perencanaan pembangunan harus di mulai dengan baik sehingga output nya akan berhasil dan baik serta berguna untuk masyarakat.”pungkasnya