Laporan Ap,Bm
PANGKALPINANG,POSBERNAS, — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan keuangan Bank Sumsel Babel dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Babel di Ruang Banmus, Senin (7/7/2025). Rina menyebut, Provinsi Babel seolah hanya dijadikan sebagai tempat “memerah” dana tanpa mendapatkan manfaat setimpal.
Dalam rapat itu, Rina mempertanyakan transparansi dan keadilan alokasi dana, terutama setelah muncul laporan bahwa dana operasional bank mencapai angka fantastis Rp 860 miliar, dan biaya promosi sebesar Rp 62 miliar yang tidak terlihat dampaknya di masyarakat Babel.
“Bayangkan saja, uang dari Babel digunakan untuk pembiayaan di daerah lain. Ini benar-benar tidak masuk akal!” ujar Rina dengan nada geram.
Ia menuding adanya praktik-praktik tak wajar yang bisa mengurangi pendapatan daerah, seperti apa yang ia sebut sebagai “bakso-baksoan” — sebuah istilah untuk menggambarkan modus tersembunyi yang memperkecil deviden ke Babel.
Rina juga menyoroti rendahnya bunga pinjaman yang justru di bawah BI Rate, serta pemberian fasilitas bagi ASN yang dinilainya tidak proporsional. Menurutnya, kebijakan semacam ini berpotensi melanggar aturan.
Lebih jauh, Rina mempertanyakan mengapa dana masyarakat Babel yang disimpan di Bank Sumsel Babel tidak secara maksimal kembali ke masyarakat Babel. “Harusnya yang menikmati ya masyarakat Babel juga,” tegasnya.
Temuan mencengangkan pun disampaikan. Ia menyebut terdapat empat cabang bank yang dananya mengendap di sektor pendidikan, serta 10 cabang lainnya memiliki total 46 debitur bermasalah. Parahnya lagi, kredit-kredit bermasalah itu justru disalurkan ke koperasi di luar Babel, seperti di Lampung dan Jambi.
“Ini aneh. KUR kami di Babel sulit dicairkan, tapi malah koperasi di luar daerah yang dapat,” keluhnya.
Rina juga menyampaikan keresahan para pelaku Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Babel. Mereka merasa diabaikan oleh Bank Sumsel Babel, meski telah berupaya keras membantu masyarakat dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Sedih sekali kami ini. BPR di sini sudah susah payah bantu rakyat ajukan KUR, tapi malah tidak direspons,” tuturnya.
Ia kembali menekankan perlunya penjelasan rinci terkait biaya operasional Rp 860 miliar dan biaya promosi Rp 62 miliar. “Kami minta transparansi. Apa saja sebenarnya isi dari biaya ‘lain-lain’ itu?” ucapnya tajam.
Tidak hanya soal anggaran, Rina juga menyoroti tidak adanya proses lelang terbuka dalam pengadaan barang dan jasa di Bank Sumsel Babel. “Kami tidak pernah lihat pengadaan yang diumumkan secara terbuka. Padahal itu wajib,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Rina mendesak agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, ikut turun tangan mengawasi kinerja bank milik daerah ini. Ia menegaskan, Bank Sumsel Babel seharusnya menjadi lembaga keuangan yang berpihak kepada rakyat, bukan hanya untuk kepentingan elit atau kepala daerah semata.