Laporan Ap dan Tim
BANGKA SELATAN – Ketua DPD 08 Lembaga Investigasi Negara (LIN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ibrahim atau akrab disapa Baim, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan atas penyediaan lahan untuk pembangunan Pengadilan Agama (PA) Bangka Selatan dan Pengadilan Negeri (PN) Bangka Selatan.
Menurutnya, langkah cepat Pemkab Basel bukan hanya keputusan administratif, tetapi menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kemudahan akses hukum bagi masyarakat di daerah.
“Ini bukan sekadar penyediaan lahan. Ini adalah langkah monumental. Masyarakat Bangka Selatan akhirnya akan merasakan pelayanan hukum yang lebih dekat, cepat, dan efisien. Saya sangat mengapresiasi Bupati Riza Herdavid dan jajaran yang telah bergerak cepat mendukung kebutuhan strategis ini,” ujar Baim, Kamis (4/12/2025) di Pangkalpinang.
Kepastian berdirinya dua lembaga peradilan itu semakin kuat setelah tim utusan Mahkamah Agung (MA) meninjau langsung lokasi pembangunan pada Kamis lalu (27/11/2025). Peninjauan dilakukan bersama Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Babel, Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid, serta unsur Forkopimda.
MA juga telah memastikan alokasi anggaran yang sangat signifikan untuk mendukung rencana ini. Total dana sebesar Rp150 miliar untuk masing-masing pengadilan telah disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selama ini, warga Bangka Selatan harus menempuh jarak cukup jauh ke luar daerah untuk mengurus persoalan hukum, baik litigasi umum maupun urusan perdata agama. Menurut Baim, kehadiran dua pengadilan tersebut akan memberikan dampak sosial besar bagi ribuan warga.
“Bayangkan betapa banyak waktu, biaya, dan tenaga yang akan dihemat masyarakat. Ini akan meningkatkan rasa keadilan, kepastian hukum, sekaligus mendongkrak pelayanan publik di daerah,” tegasnya.
Sebagai lembaga yang fokus pada pengawasan pelayanan publik dan kebijakan pemerintah, DPD 08 LIN Babel juga menyatakan kesiapannya untuk turut mengawal proses pembangunan agar berjalan akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
“Kami akan ikut memastikan pembangunan pengadilan ini tidak hanya cepat, tetapi juga tepat dan berkualitas. Ini proyek strategis untuk masa depan daerah,” kata Baim.
Dengan ditetapkannya lahan dan dimulainya proses pembangunan pada 2026, Bangka Selatan dipastikan memasuki babak baru dalam perkembangan layanan hukum. Langkah ini dinilai akan menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pembangunan daerah.
“Ini bukan hanya bangunan fisik. Ini simbol kemajuan, simbol hadirnya negara lebih dekat dengan masyarakat,” tutup Baim.